JAKARTA, PACARITA - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Bupati Klaten berinisial HWI dalam sebuah operasi yang mengungkap jaringan korupsi berlapis. Bukan sekadar satu kasus suap biasa — KPK mengidentifikasi lima kluster penerimaan uang yang diduga mengalir deras ke kantong sang bupati sejak ia menjabat pada 2025.
Dalam konferensi pers yang digelar KPK, lembaga antirasuah itu membeberkan temuan mengejutkan: total dugaan penerimaan suap menembus angka miliaran rupiah, berasal dari berbagai sumber mulai dari kontraktor proyek pemerintah, pengusaha tambang galian C, badan usaha milik daerah, hingga potongan upah pungut dari para pegawai.
Kluster pertama menyangkut pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Klaten. HWI diduga menerima fee dari sejumlah penyedia atau kontraktor dengan total lebih dari Rp2 miliar. Rinciannya: Rp1,90 miliar mengalir dari pihak berinisial MAW melalui perantara berinisial RZI. Uang itu kemudian digunakan untuk keperluan pribadi bupati, termasuk melunasi utang biaya Pilkada dan kebutuhan operasional sehari-hari.
Tidak berhenti di sana. Dua aliran uang lainnya turut tercatat dalam kluster yang sama. Sebesar Rp240 juta diterima melalui ajudan berinisial BSR, sementara Rp100 juta lagi dikirim lewat RZI dari pihak swasta lainnya. Keduanya digunakan untuk keperluan pribadi HWI selaku bupati.
Kluster kedua berkaitan dengan dunia pertambangan. Pada 2026, HWI diduga menerima Rp245 juta dari paguyuban tambang yang dikelola pihak swasta berinisial Le. Yang membuat temuan ini kian menggelitik: uang tersebut diserahkan melalui HAS — yang tak lain adalah adik kandung sang bupati. Dana itu kemudian digunakan untuk berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
KPK juga menemukan bahwa pengusaha galian C memberikan uang secara rutin kepada sebuah lembaga swadaya masyarakat berinisial LA, dengan nilai yang fantastis: mencapai Rp2 miliar per bulan. Terkait temuan ini, KPK akan berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, mengingat dugaan kegiatan pertambangan ilegal berada di luar ranah tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK.
Kluster ketiga adalah setoran rutin dari badan usaha milik daerah dan organisasi perangkat daerah. Sejak menjabat pada 2025, HWI diduga mengantongi setoran rutin dengan total sekurang-kurangnya Rp1,8 miliar. Perinciannya: Rp30 juta per bulan dari PDAM, Rp15 juta per bulan dari PT AOP, Rp30 juta per bulan dari BPR Klaten, dan Rp15 juta per bulan dari RSUD yang ada di Kabupaten Klaten.
Kluster keempat menyentuh praktik pemotongan upah pungut yang menurut KPK bukan kali pertama ditangani. Pada periode 2025–2026, HWI diduga menerima potongan upah pungut dari para pejabat dan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Klaten. Total temuan tim KPK dari praktik ini mencapai sekurang-kurangnya Rp80 juta. Pada 2025, nilai potongan mencapai Rp25 juta per triwulan, lalu naik pada 2026 — semuanya dikumpulkan melalui RZI selaku ajudan.
Dari operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK berhasil mengamankan barang bukti senilai total Rp1,2 miliar. Rincian barang bukti cukup dramatis: uang tunai Rp34 juta ditemukan di rumah HAS, adik kandung bupati, yang disimpan di dalam sebuah tong berwarna biru. Selain itu, ditemukan pula uang dalam amplop senilai Rp100-300 juta, serta uang valuta asing sebesar 5.972 yuan atau setara sekitar Rp16 juta.
Berdasarkan kecukupan alat bukti yang ditemukan, KPK memutuskan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Pertama, HWI selaku Bupati Klaten periode 2025–2030. Kedua, ALU selaku Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah. Ketiga, MW selaku pihak swasta dari PT MW.
Penetapan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah sebagai tersangka menjadi catatan penting dalam kasus ini. Keterlibatan auditor negara dalam pusaran korupsi daerah bukan hanya memperumit jaringan suap yang ada, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius soal integritas pengawasan keuangan negara di tingkat daerah.
Kasus Bupati Klaten ini menjadi pengingat bahwa korupsi kepala daerah kerap bukan peristiwa tunggal dan spontan. Ia dibangun di atas sistem setoran yang terstruktur, melibatkan ajudan, keluarga, kontraktor, pengusaha tambang, dan bahkan aparat pengawas. KPK kini tengah mendalami seluruh jaringan tersebut, dan penyelidikan dipastikan belum berhenti pada tiga nama tersangka yang telah diumumkan.
0 تعليقات