Netanyahu Tuduh Partai Arab Curi Suara, KPU Israel Tegaskan Hasil Pemilu Sah

KNESSET, PACARITA - Kekalahan Benjamin Netanyahu dalam pemilu parlemen Israel 27 Oktober 2026 tidak hanya mengakhiri dominasinya di Knesset, tetapi juga memicu tuduhan kecurangan tanpa bukti yang kini mengancam stabilitas demokrasi negara itu.

Blok koalisi pendukung Netanyahu hanya berhasil mengamankan 53 kursi dari total 120 kursi yang diperebutkan di Knesset. Angka itu jauh dari ambang minimum 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan. Sebuah kekalahan telak yang rupanya sulit diterima oleh sang Perdana Menteri.

Alih-alih mengakui hasil pemungutan suara, Netanyahu dan Partai Likud justru melontarkan tuduhan serius. Mereka menuding partai-partai yang dipimpin politisi Arab telah mencuri suara pemilu dengan memanfaatkan dana yang diklaim berasal dari Qatar. Tuduhan itu muncul seiring capaian bersejarah partai-partai Arab yang berhasil meraih 19 kursi, perolehan tertinggi sepanjang sejarah mereka di parlemen Israel.

Namun, klaim besar itu hadir tanpa satu pun bukti konkret. Pihak Likud hingga kini belum mampu menunjukkan dokumen, rekaman, atau data apapun yang mendukung tudingan mereka. Sementara itu, Qatar langsung membantah keras keterlibatan tersebut dan menyebut narasi yang dibangun kubu Netanyahu sebagai bagian dari kampanye disinformasi yang disengaja.

Komisi Pemilihan Umum Pusat Israel tidak tinggal diam. Ketua KPU Noam Sohlberg tampil dalam sebuah video resmi pada Minggu, 1 November 2026, bersama Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet dan Jaksa Agung Israel. Ketiganya memberikan pernyataan bersama yang tegas, menegaskan bahwa proses pemungutan suara berlangsung sah dan hasil pemilu tetap berlaku penuh.

Sohlberg bahkan memberikan pernyataan yang menarik perhatian banyak pihak. Ia menyebut bahwa sekalipun kelak terbukti ada campur tangan atau pengaruh asing dalam proses pemilu, hal itu tidak serta-merta akan membatalkan keabsahan hasil pemungutan suara secara keseluruhan. Penyelidikan terhadap dugaan intervensi asing memang masih berjalan, tetapi KPU memilih untuk mempertahankan hasil penghitungan suara yang telah ada.

Di tengah pernyataan keras Netanyahu, kubu oposisi justru berbalik menyerang. Pemimpin oposisi utama Gadi Eisenkot dengan lantang menyebut tuduhan Netanyahu sebagai kampanye yang terencana dan terorganisasi untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Menurut Eisenkot, tindakan Netanyahu bukan cerminan dari keberatan sah seorang politisi, melainkan manuver untuk menutup-nutupi kenyataan pahit sebuah kekalahan.

Secara aritmatika politik, posisi oposisi sebenarnya cukup menjanjikan. Blok yang dipimpin Gadi Eisenkot berhasil meraup 48 kursi. Jika digabung dengan 19 kursi partai-partai Arab, koalisi mereka akan mencapai 67 kursi, jauh melampaui batas minimal untuk membentuk pemerintahan baru dan sekaligus cukup untuk mendepak Netanyahu dari kursi kekuasaan.

Namun realitas politik Israel tidak sesederhana hitungan angka. Eisenkot sendiri sebelumnya pernah menolak ide berkoalisi dengan partai-partai Arab karena isu ini masih sangat sensitif di kalangan masyarakat Israel. Hubungan politik antara partai-partai Yahudi dan Arab di parlemen masih dipenuhi ketegangan historis dan resistensi dari berbagai segmen masyarakat, sehingga setiap langkah ke arah koalisi lintas etnis harus dipertimbangkan dengan sangat cermat.

Selain polemik di tingkat parlemen, kepolisian Israel juga tengah menangani kasus yang berpotensi memperkeruh situasi. Sebelum hari pemungutan suara pada 27 Oktober, polisi menangkap tiga aktivis yang kedapatan membawa amplop berisi uang tunai. Uang tersebut diduga akan digunakan untuk membeli suara pemilih dalam praktik yang dikenal sebagai “serangan fajar”.

Para tersangka itu disebut memiliki hubungan dengan Partai Ra’am, partai Arab yang berhasil meraih 8 kursi dalam pemilu ini. Pada Minggu, 1 November, dua dari tiga aktivis tersebut dibebaskan dengan status tahanan rumah sambil menunggu proses hukum berlanjut.

Pemimpin Partai Ra’am, Mansour Abbas, bereaksi keras terhadap penangkapan tersebut. Ia menyebut tindakan aparat tidak demokratis dan menuding penangkapan itu sengaja dilakukan untuk memengaruhi jalannya pemilu. Abbas menolak klaim bahwa aktivitas yang dilakukan aktivis partainya merupakan tindakan ilegal, dan menilai hal tersebut sebagai kriminalisasi terhadap kegiatan politik yang sah.

Dengan segala kerumitan ini, Israel kini memasuki fase paling krusial pasca-pemilu. Proses sertifikasi resmi hasil pemilu dijadwalkan rampung pekan ini. Setelah itu, Presiden Israel Isaac Herzog akan menerima hasil resmi dan menunjuk seorang kandidat untuk memimpin proses pembentukan pemerintahan baru.

Pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang menang atau kalah, melainkan apakah Israel mampu membentuk pemerintahan yang stabil di tengah fragmentasi politik yang begitu dalam. Tiga kekuatan utama, yakni blok Netanyahu dengan 53 kursi, oposisi Eisenkot dengan 48 kursi, dan partai-partai Arab dengan 19 kursi, kini seperti tiga kutub yang saling menarik tanpa ada yang mampu membentuk gravitasi mayoritas sendiri.

Israel memang bukan negara asing dengan kondisi semacam ini. Negara tersebut pernah menggelar pemilu berulang kali dalam waktu singkat karena gagal membentuk pemerintahan yang kokoh. Namun kali ini, dengan tuduhan kecurangan yang beredar luas dan penyelidikan kriminal yang sedang berjalan, tekanan terhadap institusi demokrasi terasa jauh lebih berat dari biasanya.

Dunia kini menunggu langkah selanjutnya dari Jerusalem. Apakah Eisenkot akan membuka pintu bagi koalisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, atau Israel akan kembali terperangkap dalam kebuntuan politik yang melelahkan, semua itu bergantung pada keputusan-keputusan yang akan diambil dalam hitungan hari ke depan.