JAKARTA, PACARITA - Baru saja dilantik sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, Jenderal Maruli Simanjuntak langsung memasang target. Bukan sekadar menjaga garis batas negara, ia ingin kawasan perbatasan bergerak maju secara ekonomi—dan ia punya cara tersendiri untuk mewujudkannya.
Usai prosesi pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026, Maruli mengungkapkan rencananya yang pertama: mengoptimalkan sistem swakelola. Pendekatan ini bukan hal baru baginya. Selama dua tahun menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, ia telah membuktikan efektivitas sistem tersebut di lapangan.
Swakelola, dalam konsep yang diterapkan Maruli, adalah model pembangunan yang mengandalkan personel TNI AD bersama warga setempat. Tidak menunggu kontraktor, tidak bergantung penuh pada anggaran besar. Warga dilibatkan langsung, gotong royong menjadi metode, dan hasilnya terbukti lebih hemat.
Salah satu bukti nyata pendekatan ini adalah Program Jembatan Garuda. Lewat program itu, TNI AD membangun jembatan-jembatan perintis di daerah terpencil dengan biaya yang jauh di bawah anggaran konvensional. Maruli menyebut pemangkasan biaya bisa mencapai lebih dari 50 persen dari rencana anggaran biaya standar.
“Nilainya sangat rendah. Mungkin pemangkasannya di bawah 50 persen. Inilah yang mungkin kita terus akan upgrade di daerah-daerah tersebut,” kata Maruli kepada wartawan seusai pelantikan.
Angka itu bukan sekadar efisiensi anggaran. Di baliknya ada pesan yang lebih besar: pembangunan di perbatasan tidak harus menunggu gelontoran dana besar dari pusat. Dengan sumber daya yang ada, ditambah semangat gotong royong, banyak hal bisa dikerjakan lebih cepat dan lebih murah.
Maruli juga melihat Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai instrumen yang selama ini belum dimaksimalkan. Struktur organisasinya sudah ada, koordinasi lintas kementerian sudah bisa dilakukan—yang dibutuhkan hanyalah political will untuk menggerakkannya.
“Badannya kan sudah ada, badan nasionalnya. Kenapa enggak diefektifkan sekalian? Karena tidak semua orang mungkin sampai di perbatasan-perbatasan itu,” ujarnya.
Pernyataan itu mengandung kritik halus terhadap kondisi selama ini. Kawasan perbatasan sering kali menjadi wilayah yang terlupakan—jauh dari jangkauan program pembangunan, minim layanan dasar, dan tertinggal jauh dibanding kota-kota di pulau besar. Badan yang seharusnya menjadi lokomotif perubahan itu, menurut Maruli, belum bergerak sesuai potensinya.
Untuk menggerakkan mesin birokrasi itu, Maruli berencana menggandeng satuan-satuan TNI yang sudah tersebar di berbagai penjuru wilayah. Batalion Teritorial Pembangunan atau Yon TP menjadi salah satu yang ia sebut secara eksplisit. Selain itu, satuan Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang memiliki kehadiran di daerah pesisir juga akan dilibatkan.
“Di daerah-daerah ada Yon TP, kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah pesisir, atau Angkatan Laut. Jadi, mereka kalau mungkin diperbantukan, karena saya di posisi Wakil Panglima, akan membantu untuk berkoordinasi,” kata Maruli.
Posisinya sebagai Wakil Panglima TNI memberi Maruli otoritas koordinasi yang lebih luas dibanding saat ia hanya memimpin Angkatan Darat. Kini ia bisa menjadi jembatan antara tiga matra—darat, laut, dan udara—untuk bersama-sama mendukung pembangunan di kawasan yang selama ini sulit dijangkau.
Namun Maruli tidak hanya bicara infrastruktur. Ia juga menyinggung dimensi lain yang tak kalah penting: ekonomi warga. Baginya, membangun jembatan atau jalan hanyalah langkah awal. Yang lebih krusial adalah memastikan warga perbatasan bisa merasakan manfaat ekonomi dari pembangunan itu.
Kawasan perbatasan memiliki potensi besar yang kerap tidak terkelola dengan baik. Sumber daya alam melimpah, jalur perdagangan lintas negara tersedia, namun warga yang tinggal di sana justru sering menjadi kelompok yang paling terpinggirkan secara ekonomi. Maruli ingin mengubah pola itu.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak harus selalu bergantung pada besarnya anggaran badan. Swakelola adalah jawabannya—dengan melibatkan warga sebagai pelaku pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat, nilai ekonomi yang tercipta bisa langsung dirasakan oleh komunitas setempat.
Di luar isu pembangunan dan ekonomi, ada agenda lain yang tidak kalah mendesak: kepastian batas wilayah. Maruli mengakui bahwa hingga kini masih ada sejumlah titik perbatasan Indonesia yang belum sepenuhnya tuntas secara diplomatik maupun teknis.
“Ada daerah-daerah yang belum eksak yang harus kita diskusikan, kita komunikasikan dengan yang lain. Harus jelas perbatasan lahannya. Nanti penggunaannya dan lain sebagainya itu mungkin yang harus kita pastikan,” kata Maruli.
Pernyataan ini menegaskan bahwa tugas Maruli di jabatan barunya bukan sekadar administratif. Ia harus bernegosiasi, berkomunikasi dengan negara-negara tetangga, dan memastikan setiap jengkal wilayah Indonesia terdefinisi dengan jelas—baik di peta maupun di lapangan.
Indonesia memang memiliki garis perbatasan yang panjang dan kompleks. Di darat, perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste menyimpan sejumlah segmen yang masih dalam proses perundingan. Di laut, tumpang tindih klaim dengan beberapa negara tetangga juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.
Dalam konteks itulah jabatan Maruli menjadi strategis. Sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus kepala badan yang mengurusi perbatasan, ia berada di posisi yang memungkinkan koordinasi antara aspek keamanan, pembangunan, dan diplomasi berjalan lebih sinergis.
Pengalaman dua tahun terakhir sebagai KSAD menjadi modal berharga. Maruli telah melihat langsung bagaimana kondisi riil di lapangan—bukan hanya dari laporan di atas meja. Ia tahu di mana infrastruktur paling dibutuhkan, di mana masyarakat paling rentan, dan di mana potensi ekonomi paling besar namun belum tersentuh.
“Ya, sebetulnya sistem swakelola itu yang sedang saya coba, karena kita ini baru pertama memulai, kita sudah dalam dua tahun terakhir ini bersama dengan Presiden,” kata Maruli.
Kalimat itu mengisyaratkan bahwa langkah yang ia tempuh bukanlah eksperimen tanpa arah. Ada konsistensi visi antara Maruli dan Presiden dalam mendorong pembangunan berbasis keterlibatan masyarakat—sebuah pendekatan yang kini akan diperluas ke skala yang lebih besar di bawah naungan badan nasional.
Tantangan ke depan tentu tidak kecil. Birokrasi yang lamban, minimnya infrastruktur dasar di banyak titik perbatasan, hingga keterbatasan sumber daya manusia di daerah terpencil adalah hambatan nyata. Namun dengan kombinasi otoritas militer, semangat swakelola, dan koordinasi lintas lembaga, Maruli tampaknya sudah menyiapkan kerangka kerja yang tidak bergantung pada satu solusi tunggal.
Perbatasan Indonesia bukan sekadar garis di peta. Di sanalah nasionalisme diuji, di sanalah kedaulatan harus hadir bukan hanya dalam bentuk tanda batas, tetapi dalam wujud jalan yang bisa dilalui, sekolah yang bisa dimasuki, dan pasar yang bisa menggerakkan roda ekonomi. Maruli Simanjuntak kini memegang mandat untuk menghadirkan semua itu.
0 Komentar