Bansos dan Penegakan Hukum Jadi Alasan Publik Puas dengan Prabowo-Gibran
SINJAI, PACARITA - Setahun lebih berjalan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat rapor yang cukup positif dari publik. Lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat 65,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sementara 32,5 persen mengaku belum puas dan 2,1 persen memilih tidak menjawab.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno memaparkan hasil tersebut dalam forum pemaparan survei secara daring pada Minggu, 18 Oktober 2026. Menurutnya, angka kepuasan yang berada di kisaran 65 persen mencerminkan kondisi yang cukup baik, meski masih ada ruang yang perlu dibenahi.
Di balik angka kepuasan itu, publik menyebut sejumlah alasan yang mendasarinya. Bantuan sosial yang semakin meluas menjadi faktor terbesar dengan 16,7 persen responden menyebutnya sebagai alasan utama kepuasan mereka. Disusul penegakan hukum terhadap koruptor yang disebut oleh 10,3 persen responden, kehadiran program Sekolah Rakyat sebesar 9,8 persen, serta perbaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diakui oleh 8,5 persen responden.
Program MBG memang sempat menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu sebelumnya, terutama akibat sejumlah insiden keracunan yang ramai diperbincangkan. Namun Adi menyebut bahwa informasi negatif seputar program tersebut mulai mereda dalam dua hingga tiga bulan terakhir, yang turut berkontribusi pada persepsi publik yang lebih positif.
Namun angka kepuasan itu tidak berdiri sendiri tanpa kritik. Sebagian masyarakat yang menyatakan tidak puas menyoroti kondisi ekonomi yang dinilai masih berat. Sebanyak 11,8 persen responden menyebut kesulitan dan penurunan ekonomi sebagai alasan ketidakpuasan, sementara 11,4 persen menilai bantuan sosial belum tepat sasaran.
Harga kebutuhan pokok yang masih tinggi dikeluhkan oleh 10,4 persen responden, dan 6,7 persen merasa pemerintah kurang memperhatikan nasib rakyat kecil. Rentetan keluhan ini menggambarkan bahwa isu kesejahteraan dan distribusi manfaat program masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Di luar soal kepuasan, survei juga merekam tingkat optimisme publik terhadap kemampuan pemerintah ke depan. Sebanyak 67 persen responden percaya pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sedangkan 24,4 persen menyatakan sebaliknya, dan 8,6 persen tidak memberikan jawaban.
Ketika ditanya soal program kerja yang paling menonjol, bantuan sosial kembali memimpin dengan 15,9 persen responden menyebutnya sebagai program terbaik. Program Sekolah Rakyat berada di posisi kedua dengan 12,6 persen, diikuti MBG sebesar 11 persen, dan program pendidikan gratis dari sekolah hingga perguruan tinggi sebesar 8,1 persen.
Secara terpisah, survei memotret tingkat kepuasan publik terhadap masing-masing pemimpin. Prabowo Subianto meraih angka kepuasan 65,2 persen—hampir setara dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka mencatatkan angka yang lebih rendah, yakni 49 persen.
Kesenjangan antara kepuasan terhadap Prabowo dan Gibran ini menarik dicermati. Meski keduanya memimpin dalam satu paket, persepsi publik terhadap kontribusi masing-masing individu tampak berbeda. Adi menilai kondisi ini sebagai sinyal bahwa untuk mendorong kepuasan ke level di atas 70 persen, dibutuhkan peningkatan kinerja secara bersama-sama, bukan hanya bertumpu pada satu figur.
Survei PPI ini dilakukan melalui wawancara tatap muka antara 26 September hingga 6 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi, mencakup 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa dan kelurahan. Responden merupakan warga berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Tingkat kepercayaan survei ditetapkan pada 95 persen dengan margin of error sebesar 2,83 persen.
Hasil survei ini hadir di tengah dinamika politik yang terus bergerak. Pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada di tahun-tahun awal kepemimpinannya, dan angka kepuasan publik akan terus menjadi barometer penting yang diperhatikan oleh berbagai kalangan—dari pengamat politik hingga partai-partai pendukung di parlemen.
Bagi pemerintah, angka 65,4 persen bisa dibaca sebagai modal kepercayaan yang solid. Namun angka sepertiga lebih publik yang belum puas juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Di situlah tantangan sesungguhnya: mempertahankan kepercayaan yang sudah ada, sekaligus menjawab kegelisahan mereka yang masih menunggu perubahan nyata.
0 Komentar