Rp1,23 Triliun Dana Karhutla Disalurkan ke 7 Provinsi, Ini Prioritas Penggunaannya

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono

JAKARTA, PACARITA - Pemerintah pusat menggelontorkan dana lebih dari satu triliun rupiah untuk membantu tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota yang terpukul bencana kebakaran hutan dan lahan. Angka itu bukan sekadar nominal besar, melainkan cerminan dari darurat yang sedang berlangsung di sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, mengumumkan bahwa transfer bantuan tahap kedua telah dilakukan pada Kamis, 22 Oktober 2026. Bersama bantuan tahap pertama yang telah disalurkan pada 7 September lalu, total keseluruhan anggaran yang dikucurkan mencapai Rp1,235 triliun.

“Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” kata Sugiono dalam keterangannya kepada media.

Bantuan ini bukan turun begitu saja. Di baliknya ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menurut Sugiono terus memantau perkembangan situasi karhutla setiap harinya. Bukan pemantauan biasa dari kejauhan, melainkan monitoring langsung yang membuatnya mengharuskan laporan berkala dari lapangan.

Tujuh provinsi yang menjadi sasaran bantuan adalah Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau. Ketujuh wilayah ini telah lama dikenal sebagai langganan karhutla, terutama saat musim kemarau panjang melanda. Tahun ini, situasinya kembali memburuk dan memaksa pemerintah bertindak cepat.

Prioritas pertama dari anggaran tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat yang terdampak langsung, khususnya layanan kesehatan. Asap tebal yang menyelimuti kawasan terdampak telah memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau yang dikenal sebagai ISPA. Untuk menanganinya, pemerintah menargetkan pengadaan fasilitas pemulihan, termasuk rumah oksigen bagi warga yang paling rentan.

Di urutan berikutnya, dana difokuskan untuk memperkuat operasi pemadaman di lapangan. Peralatan seperti alat pelindung diri, pompa air, tangki air, hingga selang pemadaman menjadi kebutuhan mendesak bagi para petugas yang bekerja di garis terdepan. Untuk lahan gambut yang terkenal sulit dipadamkan, disediakan pula alat suntik air dan program pembuatan sumur bor guna menyiram bagian dalam tanah yang membara.

“Prioritas berikutnya tentu saja untuk upaya-upaya pemadaman, kemudian upaya-upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, penambahan sarana seperti alat perlengkapan diri atau alat pelindung diri, kemudian pompa air, tangki air, selang pemadaman, kemudian alat suntik air untuk lahan gambut, pembuatan sumur bor, dan juga operasional dan mobilisasi personil dalam rangka pemadaman karhutla,” papar Sugiono.

Mobilisasi personel menjadi salah satu elemen penting yang turut diperhitungkan dalam alokasi dana ini. Saat ini, sekitar 71 ribu personel telah dikerahkan dari berbagai unsur untuk menangani situasi karhutla. Mereka beroperasi baik melalui jalur darat maupun udara, melibatkan helikopter water bombing dan pesawat modifikasi cuaca yang terus berputar di langit Kalimantan dan Sumatera.

Keberadaan 71 ribu personel di lapangan bukan perkara sederhana. Mereka membutuhkan logistik yang memadai agar mampu bertahan dan bekerja optimal di tengah kondisi yang berat, termasuk suhu tinggi, asap pekat, dan medan yang sulit. Sebagian dari anggaran pusat itu pun dialokasikan khusus untuk kebutuhan logistik para petugas ini.

Sugiono menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi dari berbagai elemen, termasuk dari masyarakat lokal yang mengenal medan dan kondisi wilayahnya lebih baik dibandingkan siapa pun. Keterlibatan warga di lokasi terdampak dinilai menjadi kunci keberhasilan operasi pemadaman.

Fenomena karhutla memang bukan persoalan baru di Indonesia. Setiap tahun, ketika musim kemarau tiba, ancaman kebakaran lahan gambut dan hutan menghantui provinsi-provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga menjalar ke negara-negara tetangga dalam bentuk kabut asap lintas batas yang kerap memicu ketegangan diplomatik.

Lahan gambut menjadi faktor yang membuat penanganan karhutla di Indonesia jauh lebih kompleks dibanding negara lain. Ketika gambut terbakar, api tidak hanya berkobar di permukaan, tetapi juga menyala di lapisan dalam tanah yang kaya karbon. Kondisi ini membuat pemadaman memakan waktu lebih lama dan biaya yang jauh lebih besar.

Dalam konteks itulah, kucuran anggaran Rp1,235 triliun dari pemerintah pusat menjadi signifikan. Dana tersebut bukan hanya soal memadamkan api, tetapi juga tentang memulihkan kehidupan jutaan warga yang terdampak, dari petani yang kebunnya hangus terbakar, hingga anak-anak sekolah yang harus belajar di tengah udara yang tak sehat.

Pemerintah berharap bantuan ini mampu mempercepat respons darurat dan meringankan beban masyarakat yang sudah terlalu lama hidup dalam kepungan asap. Sugiono menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menangani bencana yang telah berlangsung terlalu lama dan menelan terlalu banyak korban.

“Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan,” kata Sugiono.

Dengan suntikan anggaran besar dari pusat, kini semua mata tertuju pada seberapa cepat dan tepat dana tersebut akan terealisasi di lapangan. Karena di sana, di balik kabut asap yang belum juga sirna, ada jutaan orang yang menunggu perubahan nyata terjadi.