.png "PACARITA")
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan operasi tersebut dalam keterangan resminya pada Jumat, 23 Oktober 2026. Ia menyebut penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan langsung dengan dugaan suap hasil audit BPK di Kabupaten Klaten.
Penggeledahan ini bukan langkah pertama. Semua bermula dari Operasi Tangkap Tangan yang digelar KPK pada Kamis, 15 Oktober 2026, ketika 23 orang diamankan secara serentak. Dari hasil pemeriksaan intensif terhadap mereka, KPK kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Ketiganya adalah Bupati Klaten periode 2025-2030, Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta seorang pengusaha dari PT Madani Winasus Creative, Muhammad Amin Wahyu Utomo. Nama-nama ini menjadi simpul dari jaringan korupsi yang disebut KPK terbagi dalam lima klaster berbeda.
Klaster pertama menyentuh jantung sistem pengawasan keuangan daerah, yakni dugaan suap dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025. Ini adalah bagian paling krusial, sebab menyeret nama lembaga auditor negara yang seharusnya menjadi benteng terakhir akuntabilitas.
Klaster kedua membuka cakrawala dugaan korupsi yang lebih luas. Hamenang diduga menerima aliran uang dari berbagai kontraktor proyek di Kabupaten Klaten, dengan total nilai yang disebut mencapai lebih dari Rp2 miliar. Uang itu mengalir melalui sejumlah tangan, termasuk melalui ajudannya sendiri, Bramantya Samuel Rizkiargyanto, yang diduga menjadi perantara penerimaan Rp240 juta. Ada pula aliran Rp100 juta dari pihak swasta lain lewat seseorang bernama Rizqan Iryawan.
Klaster ketiga membawa perkara ini ke ranah industri tambang. KPK menduga Hamenang menerima Rp245 juta dari paguyuban tambang sepanjang 2026. Lebih mencengangkan, dalam klaster ini penyidik juga menemukan dugaan aliran dana rutin dari pengusaha tambang galian C kepada sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Lindu Aji, dengan nilai yang disebut mencapai Rp2 miliar per bulan. Angka yang jauh dari kecil untuk sebuah organisasi masyarakat sipil.
Klaster keempat mengungkap pola yang lebih sistematis. Hamenang diduga menerima setoran rutin dari berbagai entitas milik daerah, mencakup badan layanan umum daerah, BUMD, hingga organisasi perangkat daerah. Total setoran yang terkumpul sejak 2025 hingga perkara ini terbongkar disebut mencapai sedikitnya Rp1,8 miliar.
Perincian aliran dana itu cukup rapi dan teratur. PDAM diduga menyetor Rp30 juta setiap bulan, PT Aneka Usaha Perseroda antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan, BPR Klaten sebesar Rp30 juta per bulan, serta RSUD Bagas Waras antara Rp15 juta hingga Rp20 juta setiap bulannya. Pola setoran yang nyaris seperti cicilan ini menunjukkan dugaan praktik yang sudah berjalan dalam waktu lama dan terorganisasi dengan baik.
Klaster kelima melengkapi gambaran besar tersebut. KPK menduga Hamenang juga menerima uang yang bersumber dari potongan upah pungut para pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Kabupaten Klaten.
Nilai total dari praktik ini sepanjang 2025 hingga 2026 diduga mencapai sedikitnya Rp280 juta. Pada 2025, penerimaan disebut berkisar antara Rp25 juta hingga Rp50 juta per triwulan. Namun pada 2026, angkanya melonjak signifikan menjadi Rp70 juta per triwulan, seolah menunjukkan kepercayaan diri yang kian besar dari para pihak yang terlibat.
Bila seluruh klaster ini dijumlahkan, nilai total dugaan aliran dana yang masuk ke kantong Bupati Klaten saja sudah melampaui angka yang sulit dibayangkan untuk sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Belum termasuk aliran lain yang masih dalam proses penelusuran penyidik.
Yang menjadi catatan penting dari kasus ini adalah keterlibatan pejabat BPK sebagai salah satu tersangka. Lembaga yang bertugas mengaudit dan mengawasi penggunaan keuangan negara justru diduga menjadi salah satu aktor dalam mata rantai korupsi. Jika terbukti, ini bukan sekadar kasus suap biasa, melainkan pengkhianatan terhadap fungsi pengawasan yang selama ini menjadi andalan sistem akuntabilitas publik di Indonesia.
Penggeledahan pada Kamis lalu merupakan bagian dari upaya KPK mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk memperkuat konstruksi perkara. Penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik, ditambah temuan uang tunai ratusan juta rupiah di kantor BPK, memberi sinyal kuat bahwa penyidik sedang membangun kasus yang kokoh.
Hingga berita ini diturunkan, proses penyidikan masih berlanjut. KPK belum mengungkap apakah masih ada tersangka lain yang akan ditetapkan dalam perkara yang kini telah menjadi perhatian nasional ini.
0 Komentar