China Beri Kartu Identitas untuk AI, Ini Penjelasannya

CHINA, PACARITA - Sebuah kartu identitas resmi diterbitkan bukan untuk manusia, melainkan untuk makhluk yang hanya hidup di layar. Itulah yang terjadi di Beijing pada 11 Juni 2026, ketika Yuri, seorang idola virtual yang pernah tampil di layar setinggi 100 meter di hadapan ribuan penonton Shanghai, resmi menjadi digital human pertama di China yang memegang kartu identitas lengkap dengan nama, tanggal lahir, alamat, hingga ciri wajah.

Momen itu bukan sekadar tontonan menarik dari industri teknologi. Ia adalah pertanda bahwa China bergerak serius mengatur entitas yang selama ini berada di zona abu-abu hukum, sebuah langkah yang dampaknya bisa jauh melampaui panggung hiburan virtual.

Yuri bukan sekadar karakter animasi biasa. Ia adalah produk dari industri digital human yang tumbuh dengan kecepatan luar biasa di China. Menurut laporan Communication University of China tahun 2025, setidaknya 1,3 juta perusahaan bergerak di sektor ini, dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai 48 miliar yuan atau sekitar 10 miliar dolar AS pada tahun yang sama.

Angka itu bukan sekadar statistik. Ia mencerminkan betapa dalamnya digital human telah meresap ke dalam kehidupan ekonomi dan budaya masyarakat China, dari panggung hiburan, layanan pelanggan, hingga siaran berita.

Melalui program percontohan di kawasan Beijing Economic Technological Development Area atau yang lebih dikenal sebagai Beijing E-Town, Yuri menerima lebih dari sekadar kartu identitas. Ia juga mendapatkan sertifikat akses sandbox dan Digital Artist Card, yang menjadikannya artis AI berlisensi pertama di China sekaligus warga digital eksklusif di kawasan tersebut.

Namun sebelum membayangkan AI yang bisa menandatangani kontrak atau membuka rekening bank sendiri, ada hal penting yang perlu dipahami.

Yang bisa membuat dompet mata uang digital, menjalin kerja sama dengan merek fashion, gaming, hingga otomotif, bukan Yuri. Melainkan operatornya.

Di balik sosok Yuri yang tampil memukau di layar raksasa, ada tim manusia yang membangun sistem, mengelola interaksi dengan penggemar, dan menentukan setiap langkah yang diambil oleh karakter tersebut. Nama yang tertera di kartu memang Yuri, tapi yang menandatangani kerja sama tetaplah tangan manusia.

Digital Artist Card itu sendiri sebenarnya adalah sertifikat kepatuhan dalam program regulatory sandbox yang dirancang untuk menertibkan pengelolaan entitas seni pertunjukan virtual. Dengan kata lain, yang diberikan oleh Beijing E-Town bukanlah penghargaan atau pengakuan kemanusiaan, melainkan izin beroperasi di bawah pengawasan.

Jenny Paterson dari Centre for AI and Digital Ethics di University of Melbourne menjelaskan logika di balik kebijakan ini dengan jernih. Digital human tidak bisa dituntut, apalagi dipenjara. Mereka juga belum memiliki kemampuan membedakan benar dan salah. Karena itu, identitas digital berfungsi sebagai jalur untuk menelusuri pelanggaran hingga ke perusahaan yang bertanggung jawab.

Pada dasarnya, registrasi itu menghubungkan sebuah karakter virtual dengan entitas manusia yang namanya tercatat.

Ini bukan persoalan teoritis semata. Media pemerintah China pernah melaporkan kasus digital human yang menyamar sebagai dokter dalam video, lalu menyebarkan saran medis palsu. Pertanyaan yang timbul sederhana namun krusial: jika ada konsumen yang dirugikan, siapa yang harus bertanggung jawab?

Selama ini, jawabannya masih kabur. Dengan adanya sistem registrasi, setidaknya tanggung jawab itu kini punya alamat yang jelas.

Ada lapisan persoalan lain yang jarang dibahas secara terbuka. Menurut China Digital Human Influence Index Report, suara dan wajah banyak digital influencer ternyata diambil dari orang sungguhan. Sejumlah perusahaan bahkan dilaporkan menawarkan hingga 20.000 dolar AS kepada orang biasa untuk melisensikan identitas mereka dalam produksi digital human.

Artinya, di balik satu kartu identitas bisa bersembunyi dua manusia sekaligus. Pertama, operator yang menanggung semua tagihan dan konsekuensi hukum. Kedua, pemilik wajah yang digunakan, yang mungkin tidak pernah ikut menentukan apa yang dikatakan oleh karakter tersebut.

Sampai sekarang masih belum jelas apakah kartu seperti yang dipegang Yuri mengidentifikasi karakternya, manusia yang wajahnya digunakan, atau kedua-duanya sekaligus. Ketidakjelasan ini bukan detail kecil. Ia menyentuh pertanyaan mendasar soal kepemilikan identitas di era kecerdasan buatan.

Tidak semua pihak melihat sistem registrasi ini dengan cara yang positif. Lennon Chang, pakar keamanan siber dari Deakin University, mengingatkan bahwa registrasi identitas juga berarti hilangnya anonimitas. Sementara itu, otoritas Beijing E-Town menyatakan bahwa pertunjukan komersial digital human akan dipantau secara waktu nyata menggunakan teknologi informasi.

Di satu sisi ada akuntabilitas yang jelas. Di sisi lain, ada pengawasan yang meluas.

Kartu Yuri bukan inisiatif yang berdiri sendiri di ruang hampa. Pada April 2026, Cyberspace Administration of China mengumumkan aturan baru untuk layanan AI yang menyerupai manusia. Shanghai bahkan sudah lebih dulu membangun kerangka berbasis blockchain pada 2024 untuk memberikan nomor seri permanen kepada digital human.

Kartu itu hanyalah satu bagian dari rangkaian regulasi yang bergerak cepat di tengah pasar bernilai puluhan miliar yuan. Meski begitu, China sampai sekarang belum memiliki sistem nasional yang seragam untuk mengatur semua ini.

Maka jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa kartu identitas ini berarti AI mendapatkan hak baru yang setara dengan manusia. Fungsinya justru lebih tepat dianalogikan sebagai alamat untuk mengirim tagihan ketika sesuatu berjalan salah.

Gadget Review mencatat bahwa program percontohan Beijing memang memperlakukan persona virtual sebagai pelaku komersial yang bisa diidentifikasi, tanpa memberikan status hukum manusia secara penuh. Kredensial Yuri pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan yang melekat pada produk komersial.

Di sinilah ketimpangan mulai terlihat dengan jelas. Di layar, AI dibuat seolah-olah memiliki otonomi yang besar, tampil percaya diri, berinteraksi dengan jutaan penggemar, dan menjalin kemitraan dengan merek-merek besar. Namun ketika muncul persoalan, tanggung jawabnya tetap dikunci rapat kepada pemilik manusianya.

Pelajaran dari kasus ini lebih luas dari sekadar soal Yuri atau regulasi digital human di China.

Setiap kali sebuah sistem diberi otonomi, selalu ada satu pertanyaan yang menunggu di belakangnya yaitu siapa yang harus menanggung akibatnya jika sesuatu berjalan salah.

China mencoba menjawab pertanyaan itu melalui regulasi, dengan satu kartu dan satu alamat yang jelas. Dalam praktiknya di dunia bisnis yang lebih luas, AI hampir selalu diluncurkan dengan semangat dari tim inovasi, anggaran dari satu divisi, dan vendor dari pihak ketiga. Semua pihak terlibat saat sistem dibangun, namun begitu AI berbuat salah di depan publik, ketiga pihak itu bisa langsung saling menunjuk.

Padahal pelanggan tidak peduli siapa yang membangun model AI tersebut. Mereka hanya melihat satu logo perusahaan di layar.

Karena itu, sebelum meluncurkan chatbot, agen, atau avatar apa pun, satu langkah kritis yang harus dilakukan adalah menetapkan dengan tegas satu nama yang bertanggung jawab atas risikonya. Batas wewenang dan mekanisme koreksi harus jelas sejak awal, bukan sekadar dokumen kepatuhan yang baru disusun setelah masalah muncul.

Ini bukan urusan birokrasi internal. Ini adalah soal kepercayaan publik dan keberlangsungan bisnis.

Kasus Yuri mengajarkan bahwa di balik wajah yang paling canggih sekalipun, yang paling menarik perhatian jutaan orang, selalu ada pertanyaan sederhana yang tidak bisa dielakkan: nama siapa yang akan tercetak di tagihannya?