Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP, Penyadapan Kepala Negara Diduga Mengarah ke Makar

Letnan Jenderal TNI Aryo Windutomo

JAKARTA, PACARITA - Sebuah kabar mengejutkan datang dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 4 November 2026. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memecat Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menyusul dugaan serius keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan langsung perkembangan ini kepada publik. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindak pidana yang meliputi penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap kepala negara dan sejumlah pimpinan serta tokoh penting lainnya.

Kasus ini tidak dipandang remeh oleh pemerintah. Berdasarkan perkembangan yang diterima, sejumlah individu telah dipetakan karena diduga terlibat langsung dalam perbuatan tersebut. Pemerintah menilai tindakan ini berpotensi membahayakan kepentingan dan keselamatan negara secara serius.

Mensesneg bahkan menyebut perbuatan itu berpotensi dikategorikan sebagai makar. “Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” tegasnya.

Kata “makar” yang dilontarkan Mensesneg tentu bukan hal yang main-main. Dalam hukum Indonesia, makar terhadap kepala negara merupakan tindak pidana berat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dapat berujung pada hukuman penjara seumur hidup.

Merespons perkembangan proses hukum yang tengah ditangani aparat penegak hukum, Presiden Prabowo bertindak cepat. Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan dilaporkan telah ditandatangani pada pagi harinya, sebelum pengumuman resmi disampaikan ke publik.

“Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” ungkap Prasetyo Hadi.

Listyo Sigit Prabowo bukan nama asing di kancah keamanan nasional. Mantan Kapolri ini sebelumnya dipercaya Presiden Prabowo untuk menduduki posisi strategis di lingkaran istana. Pemecatannya hari ini menjadi salah satu perombakan paling mengejutkan sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden.

Untuk mencegah kekosongan kepemimpinan di KSP, Presiden segera menunjuk seorang perwira tinggi TNI sebagai pelaksana tugas. Letnan Jenderal TNI Aryo Windutomo ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut sementara waktu hingga pengganti definitif ditetapkan.

“Untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut, untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI yang namanya Aryo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Staf Kepresidenan,” lanjut Mensesneg.

Penunjukan perwira aktif TNI sebagai Plt. KSP mencerminkan pendekatan pemerintah dalam menjaga stabilitas di jantung kekuasaan eksekutif. Di tengah situasi yang masih bergejolak secara hukum, kehadiran figur militer di posisi itu dinilai penting untuk menjamin koordinasi yang solid.

Di sisi kepolisian, pemerintah juga bergerak. Mensesneg menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan bersama Kapolri guna memastikan seluruh layanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa gangguan. Langkah ini diambil untuk meredam kekhawatiran publik di tengah berita mengejutkan yang beredar.

Pemerintah juga menegaskan bahwa mekanisme penyadapan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, penyadapan yang dilakukan secara sah dan sesuai prosedur tetap dimungkinkan oleh hukum, namun yang terjadi dalam kasus ini diduga merupakan aksi di luar jalur legal tersebut.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu,” kata Prasetyo Hadi, berusaha menenangkan publik.

Pernyataan “oknum tertentu” yang digunakan Mensesneg membuka pertanyaan besar, siapa saja yang dimaksud, seberapa jauh jaringan mereka, dan apakah ada aktor lain di balik layar yang belum terungkap. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara transparan.

Kasus penyadapan kepala negara ini sontak menjadi sorotan utama publik dan media. Di tengah dinamika politik yang belum sepenuhnya stabil, setiap langkah pemerintah dalam menangani kasus ini akan diawasi ketat oleh berbagai kalangan, mulai dari pakar hukum, aktivis, hingga masyarakat luas.

Prabowo, yang dikenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan berani ambil risiko, tampaknya tidak ingin membiarkan ancaman terhadap otoritasnya berlarut-larut. Pemecatan Listyo Sigit dari KSP menjadi sinyal jelas bahwa istana tidak akan mentoleransi tindakan yang dianggap mengancam keselamatan pemimpin dan keutuhan negara.

Langkah selanjutnya kini ada di tangan aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, untuk membawa kasus ini ke pengadilan dengan bukti yang kuat dan transparan. Publik menanti, dan tekanan untuk menuntaskan perkara ini dengan adil semakin besar dari hari ke hari.