GAYO, PACARITA - Sebuah video yang beredar pada Juli 2026 membuat banyak orang tercenung. Sejumlah pelajar di Desa Kendawi, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, tampak meniti tali baja melintasi sungai demi sampai ke sekolah. Pemandangan itu bukan adegan film, bukan pula simulasi latihan. Itulah cara mereka bersekolah setelah jembatan penghubung ambruk dihantam banjir besar pada November 2025.

Yang membuat gambaran itu terasa lebih menyentuh adalah kenyataan lain yang terjadi di wilayah yang sama. Beberapa bulan sebelumnya, pada 10 April 2026, program Makan Bergizi Gratis atau MBG sedang berupaya menjangkau warga Dusun Benteng, Desa Pertik, Kecamatan Pining. Para warga bergotong royong membawa makanan menyeberangi sungai karena jembatan kecil di sana juga sudah rusak. Negara hadir dengan program gizi nasional, tetapi datang melewati sungai karena infrastrukturnya belum memadai.

Dua peristiwa itu terjadi di titik yang berbeda dan pada waktu yang tak bersamaan. Namun keduanya menceritakan hal yang sama, yakni betapa pembangunan di wilayah terpencil masih menyimpan banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Gayo Lues bukan wilayah yang terlupakan begitu saja. Kabupaten di pegunungan Leuser ini memang dikenal dengan kondisi geografis yang menantang. Lembah-lembah curam, aliran sungai yang deras, dan jalan yang meliuk di antara perbukitan menjadi lanskap sehari-hari bagi sekitar 90 ribu warganya. Ketika bencana datang pada akhir 2025 dan merusak banyak jembatan sekaligus, dampaknya langsung terasa di hampir semua sendi kehidupan masyarakat.

Kerusakan jembatan bukan sekadar soal lalu lintas yang terputus. Ketika sebuah jembatan roboh di wilayah seperti Gayo Lues, petani kehilangan akses ke pasar, pedagang tak bisa mendatangkan barang, anak-anak harus memutar jalan jauh atau mengambil risiko menyeberang dengan cara darurat, dan warga yang sakit menjadi lebih sulit menjangkau puskesmas atau rumah sakit. Satu infrastruktur yang rusak ternyata mampu melumpuhkan nyaris seluruh kegiatan sebuah komunitas.

Itulah yang terjadi di Desa Kendawi. Setelah jembatan utama rusak akibat banjir, warga termasuk para pelajar menggunakan jalur sementara berupa tali baja sebagai sarana penyeberangan. Bagi anak-anak usia sekolah, setiap pagi dan sore hari menjadi rutinitas yang penuh risiko. Ini bukan pilihan, melainkan satu-satunya cara mereka tetap bisa mengakses pendidikan.

Kondisi tersebut baru menjadi sorotan luas ketika videonya viral di media sosial pada Juli 2026. Tiba-tiba, nama Kendawi ramai diperbincangkan. Namun, kesulitan yang dialami warga di sana sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelum kamera merekamnya. Mereka tidak menunggu viral untuk merasakan beratnya situasi itu.

Fenomena ini mengungkap satu persoalan sistemik yang lebih dalam. Pemerintah selama ini kerap baru bergerak cepat ketika sebuah masalah sudah menjadi pembicaraan publik yang besar. Padahal, kerusakan jembatan, sulitnya akses ke sekolah, dan tergangguanya distribusi bahan pokok adalah data yang seharusnya sudah tercatat dan ditangani tanpa perlu menunggu video menyebar ke jutaan orang. Jika penanganan baru dimulai setelah viral, maka ada yang perlu dibenahi dalam sistem pemantauan dan respons darurat pemerintah.

Meski demikian, ada yang perlu dicatat secara jujur. Kerusakan jembatan di Gayo Lues bukan terjadi karena pemerintah abai sejak awal. Bencana besar yang melanda Aceh pada November 2025 menghantam wilayah itu dengan keras. Membangun kembali infrastruktur di pegunungan bukan pekerjaan semalam. Material harus diangkut melewati medan yang sulit, cuaca bisa menghambat pengerjaan, dan keselamatan pekerja di lokasi yang ekstrem juga harus diperhitungkan.

Pada akhir Juli 2026, ketika video penyeberangan tali itu viral, pembangunan Jembatan Kendawi sebenarnya sudah berjalan lebih dari 60 persen. Pemerintah daerah bersama TNI mengerjakan konstruksi di dekat jalur darurat yang masih digunakan warga. Ini bukan situasi yang didiamkan, melainkan proses yang sedang berlangsung di tengah kendala lapangan yang nyata.

Sebagai langkah sementara, kegiatan belajar siswa SMP Negeri Satu Atap Kendawi juga dipindahkan ke meunasah setempat. Keputusan itu memperlihatkan bahwa ada kepekaan terhadap situasi darurat, bahwa anak-anak tidak boleh terus menghadapi risiko hanya karena pembangunan belum rampung. Layanan pendidikan menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan, dan itu adalah langkah yang tepat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proyek tersebut pada 6 Agustus 2026. Saat itu, pembangunan dilaporkan telah mencapai sekitar 80 persen. Seminggu kemudian, tepatnya pada 13 Agustus 2026, Jembatan Kendawi diresmikan. Penyeberangan menggunakan tali baja yang sempat menghebohkan publik itu pun resmi menjadi bagian dari sejarah, bukan lagi kenyataan yang dialami anak-anak setiap hari.

Peresmian jembatan itu adalah kabar baik yang nyata. Namun ia tidak serta-merta menutup seluruh diskusi tentang apa yang terjadi di Gayo Lues. Justru di sinilah percakapan yang lebih penting seharusnya dimulai.

Pemerintah melaporkan bahwa TNI sedang mengerjakan pembangunan 56 jembatan di berbagai titik di Gayo Lues dengan konstruksi yang disesuaikan kebutuhan lapangan. Angka itu memperlihatkan betapa luasnya kerusakan akses yang ditinggalkan bencana. Dan jika 56 jembatan perlu dibangun atau diperbaiki, berarti ada puluhan komunitas lain yang selama berbulan-bulan juga menghadapi keterbatasan akses yang serupa dengan Kendawi, hanya saja kameranya belum ada yang merekam.

Di sinilah soal prioritas menjadi penting untuk diperbincangkan secara terbuka. Bukan untuk mempertentangkan satu program dengan yang lain, bukan pula untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk memastikan bahwa negara memiliki cara pandang yang utuh terhadap kebutuhan masyarakat.

Program MBG memiliki tujuan yang mulia. Anak-anak yang tumbuh dengan kecukupan gizi akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, daya tahan tubuh yang lebih kuat, dan potensi tumbuh kembang yang lebih optimal. Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, program ini juga membantu meringankan beban pengeluaran sehari-hari. Upaya menjangkau wilayah terpencil, bahkan ketika harus melewati sungai, menunjukkan komitmen pemerataan yang tidak boleh diremehkan.

Namun, makanan bergizi yang sudah ada di tangan seorang anak tidak akan berdampak optimal jika anak itu harus berjuang dengan nyawanya setiap kali ingin pergi ke sekolah. Kedua hal itu, gizi yang cukup dan akses pendidikan yang aman, bukan pilihan yang harus dihadapkan satu sama lain. Keduanya adalah bagian dari satu paket kebutuhan dasar yang tidak bisa dipisahkan.

Bayangkan seorang anak di Kendawi. Ia mendapatkan makan siang bergizi di sekolah, program nasional hadir untuknya. Tetapi sebelum menikmati makan siang itu, ia harus meniti tali di atas sungai yang mengalir deras. Orang tuanya menunggu di tepi sungai dengan cemas setiap pagi. Itu bukan gambaran tentang anak yang dilindungi oleh negaranya secara utuh.

Gotong royong yang dilakukan warga Gayo Lues selama masa darurat itu memang luar biasa dan layak diapresiasi. Ketika jembatan rusak, mereka tidak menyerah dan menunggu. Mereka mencari cara, bahu-membahu, memastikan kehidupan tetap berjalan. Semangat seperti itu adalah kekuatan nyata yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Namun ada jebakan yang perlu diwaspadai. Ketika kisah gotong royong semacam ini viral dan mendapat pujian luas, ada tendensi untuk membingkainya sebagai cerita inspiratif yang mengharukan. Semangat pantang menyerah masyarakat diperingati, sementara pertanyaan tentang mengapa mereka harus berjuang sederas itu justru tenggelam di balik apresiasi. Kekuatan masyarakat untuk bertahan tidak boleh dijadikan dalih untuk menormalisasi keterbatasan fasilitas publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Gotong royong seharusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti. Ketika negara belum hadir, gotong royong mengisi kekosongan itu, dan itu bagus. Tetapi ketika negara hadir, ia harus membawa solusi yang sesungguhnya, bukan membiarkan masyarakat terus bergotong royong menggantikan fungsi infrastruktur yang seharusnya disediakan oleh pemerintah.

Wilayah rawan bencana seperti Gayo Lues membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan reaktif. Ketika diketahui bahwa sebuah kawasan memiliki banyak jembatan sebagai satu-satunya penghubung antar desa, dan kawasan itu berada di jalur yang rentan terhadap banjir dan longsor, maka perencanaan mitigasi bencana harus memperhitungkan kemungkinan kerusakan itu. Harus ada rencana darurat, jalur alternatif, atau protokol penanganan cepat yang sudah disiapkan sebelum bencana terjadi, bukan sesudahnya.

Keselamatan masyarakat tidak seharusnya berstatus menunggu. Ketika jembatan rusak dan belum ada penggantinya, pemerintah harus memastikan tersedia penyeberangan sementara yang aman, bukan membiarkan warga merancang solusinya sendiri dengan risiko yang belum tenpa terukur. Anak-anak yang masih harus bersekolah tidak boleh menanggung risiko yang seharusnya tidak perlu ada.

Keterbukaan informasi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan yang bertanggung jawab. Masyarakat berhak tahu jembatan mana saja yang sedang diperbaiki, berapa persen progresnya, apa kendalanya, dan kapan target penyelesaiannya. Dengan informasi itu, warga bisa memahami situasi, mengawasi perkembangan, dan memberikan masukan jika ada yang bisa diperbaiki. Tanpa transparansi, kepercayaan publik hanya akan terbentuk dari informasi yang tidak lengkap atau dari cerita yang sudah viral.

Ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari pengalaman Gayo Lues untuk perencanaan program nasional ke depan. Ketika sebuah program besar dirancang untuk menjangkau wilayah terpencil, perencanaan itu harus memperhitungkan kondisi riil di lapangan, termasuk kondisi infrastruktur, hambatan geografis, dan kapasitas lokal. Program yang bagus di atas kertas bisa kehilangan efektivitasnya ketika berbenturan dengan realitas akses yang buruk.

Ini bukan kritik bahwa program MBG gagal atau bahwa pembangunan jembatan lamban tanpa alasan. Ini adalah ajakan untuk melihat pembangunan secara lebih holistik, di mana keberhasilan tidak diukur semata dari jumlah porsi makanan yang tersalurkan atau banyaknya jembatan yang sudah diresmikan, tetapi dari seberapa besar kualitas hidup masyarakat benar-benar membaik secara menyeluruh.

Generasi emas yang sering disebut dalam berbagai pidato kebijakan itu tidak tumbuh di dalam program, tetapi di dalam kehidupan nyata. Mereka tumbuh di rumah, berjalan ke sekolah, belajar di kelas, bermain di halaman, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Semua aspek kehidupan itu perlu mendapatkan perhatian yang setara, bukan hanya yang paling mudah diukur angkanya atau paling menarik liputan medianya.

Peresmian Jembatan Kendawi pada 13 Agustus 2026 adalah langkah nyata yang patut diapresiasi. Anak-anak di Desa Kendawi kini bisa kembali bersekolah dengan cara yang jauh lebih aman. Itu adalah perubahan konkret yang mengubah kehidupan sehari-hari mereka.

Namun di balik satu jembatan yang baru diresmikan, masih ada puluhan jembatan lain yang sedang dalam proses pembangunan, ratusan sekolah yang mungkin membutuhkan perbaikan, dan ribuan keluarga yang masih menunggu pemulihan penuh dari bencana yang menghantam hampir setahun lalu. Pekerjaan belum selesai, dan momen Kendawi seharusnya menjadi pendorong, bukan penutup dari perhatian terhadap Gayo Lues.

Kalau negara bisa mengupayakan makanan bergizi menyeberangi sungai demi sampai ke tangan anak-anak di pelosok, maka negara juga seharusnya bisa memastikan anak-anak itu tiba di sekolah dengan selamat. Karena masa depan mereka tidak cukup dijamin dengan sepiring lauk yang bergizi, tetapi juga dengan jalan yang aman, sekolah yang layak, dan perlindungan yang nyata dari negara yang hadir, bukan hanya ketika kamera sedang merekam.

The free app that makes your Internet safer.