.png "PACARITA")
Penganugerahan gelar itu bukan sekadar seremonial. Di balik prosesi yang khidmat di Istana Negara, tersimpan rekam jejak panjang seorang pria dari tanah Bugis yang mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk bangsa, mulai dari medan tempur hingga birokrasi tertinggi negara.
Penetapan M. Jusuf sebagai Pahlawan Nasional tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 93 TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Ia masuk dalam daftar bersama 18 tokoh dan pejuang lainnya yang dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa bagi perjalanan bangsa Indonesia.
Gelar ini diterima oleh keponakan almarhum, Andi Herri Iskandar, yang hadir mewakili keluarga besar M. Jusuf dalam upacara resmi di Istana Negara. Selepas prosesi, Andi Herri tak kuasa menyembunyikan haru.
Ia mengungkapkan rasa terima kasih keluarga atas perhatian negara terhadap pengabdian sang paman. Menurut Andi Herri, proses pengusulan berlangsung secara berjenjang, dimulai dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga akhirnya sampai ke meja Presiden.
Momen itu semakin bermakna ketika Presiden Prabowo secara langsung menyampaikan kekagumannya kepada keluarga. Prabowo menyebut M. Jusuf bukan sekadar mantan atasannya, melainkan idola dan pahlawan pribadinya sejak lama.
Keponakan lainnya, Andi Yorry Karebet, juga menyampaikan apresiasinya. Ia bersyukur negara masih mengingat dan menghormati para tokoh yang telah berjasa, terutama mereka yang kini hanya bisa dikenang lewat catatan sejarah.
M. Jusuf lahir pada 23 Juni 1928 di Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia terlahir dari garis keturunan bangsawan Bugis, sebuah latar belakang yang lazimnya membawa gelar kebangsawanan “Andi” seumur hidup.
Namun pada 1957, M. Jusuf memilih menanggalkan gelar itu. Sebuah keputusan yang pada masanya tak lazim, namun justru menjadi cerminan karakter pribadinya, seorang yang lebih memilih dikenal karena pengabdian daripada garis darah.
Perjalanan militernya dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan. Ia bergabung dengan Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) pada 1945, ikut berjuang di tengah gejolak awal kemerdekaan yang penuh ketidakpastian.
Karier tempurnya terus menanjak. M. Jusuf terlibat dalam penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), dua dari sekian banyak guncangan dalam yang hampir meruntuhkan fondasi negara muda ini.
Pada 1959 hingga 1964, ia menjabat sebagai Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, posisi yang menempatkannya sebagai komandan militer tertinggi di wilayah Sulawesi. Di sinilah reputasinya sebagai pemimpin yang dekat dengan prajurit dan rakyat mulai terbentuk kuat.
Namanya juga tercatat dalam salah satu lembar paling kontroversial sejarah Indonesia modern. M. Jusuf menjadi saksi kunci dalam peristiwa penandatanganan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 1966, sebuah dokumen yang mengubah arah perpolitikan Indonesia secara drastis.
Puncak karier militernya tercapai ketika ia dilantik sebagai Panglima ABRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan pada periode 1978 hingga 1983. Di sinilah program ABRI Masuk Desa, yang kelak melekatkan namanya dalam memori kolektif masyarakat, digagas dan dijalankan dengan serius.
Program itu bukan sekadar slogan. ABRI Masuk Desa menempatkan prajurit militer untuk ikut terlibat aktif dalam pembangunan di desa-desa terpencil, membantu infrastruktur, dan menjembatani jarak antara negara dan rakyat yang selama ini terasa jauh.
Sebelum menjabat sebagai Panglima ABRI, M. Jusuf juga sempat mengemban amanah sebagai Menteri Perindustrian selama kurun waktu yang cukup panjang, dari 1964 hingga 1978. Tidak sedikit kebijakan industri nasional yang dirumuskan di bawah kepemimpinannya.
Usai melepas jabatan militer, M. Jusuf tidak serta-merta pensiun dari pengabdian. Ia dipercaya memimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 1983 hingga 1993, mengawasi pengelolaan keuangan negara selama satu dekade penuh.
Mereka yang mengenal M. Jusuf dari dekat kerap menyebutnya sebagai “Panglima Rakyat.” Bukan karena ia sering mengucapkan kata-kata besar, melainkan karena ia terbiasa turun langsung ke lapangan, mengunjungi prajurit di pos-pos terpencil, dan mendengar langsung apa yang dirasakan rakyat kecil.
Di tengah budaya perwira militer yang kerap identik dengan kemewahan dan jarak dari bawahan, M. Jusuf tampil berbeda. Kesederhanaannya bukan pencitraan, melainkan pilihan hidup yang ia pegang teguh hingga akhir hayatnya.
Pilihan itu bahkan tercermin dalam keputusan terakhirnya tentang tempat peristirahatan. M. Jusuf memilih dimakamkan di Pemakaman Umum Panaikang di Makassar, bukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang lazim menjadi pilihan para tokoh militer dan pejabat tinggi negara.
Alasannya sederhana namun dalam. Ia ingin tetap berada di dekat masyarakat, bahkan setelah tiada. Ia mengembuskan napas terakhirnya di Makassar pada 8 September 2004, meninggalkan kenangan panjang di benak mereka yang pernah mengenalnya.
Dua puluh dua tahun berlalu sejak kepergiannya. Namun nama M. Jusuf tak pernah benar-benar pergi dari ingatan rakyat Sulawesi Selatan, bahkan dari ingatan bangsa. Gelar Pahlawan Nasional yang kini resmi disematkan oleh negara menjadi pengakuan formal atas apa yang sudah lama hidup dalam hati banyak orang.
Bagi keluarga, penghargaan ini lebih dari sekadar gelar. Ini adalah pernyataan resmi bahwa negara tidak melupakan mereka yang telah memberikan segalanya, dalam sunyi, dalam sederhana, dan tanpa pamrih.
Sulawesi Selatan kembali berdiri tegak dengan bangga. Putra terbaik tanah Bugis itu kini resmi berdiri sejajar dengan nama-nama besar dalam buku sejarah bangsa, bukan karena ia memintanya, melainkan karena pengabdiannya yang berbicara lebih lantang dari kata-kata mana pun.
 |
The free app that makes your Internet safer. |
0 Komentar