MAKASSAR, PACARITA - Kabar yang sempat meresahkan banyak kalangan itu akhirnya terjawab dengan tegas. Hutan Kota Universitas Indonesia tidak akan dialihfungsikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak UI kompak menyatakan kawasan hijau seluas 98 hektare di Depok itu tetap aman dari ancaman beton dan gedung sekolah.
Polemik ini bermula dari niat baik yang salah dipahami. Kementerian Sosial tengah mencari lahan untuk mewujudkan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pemerintah guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Proses penjajakan lahan itu kemudian sampai ke meja Rektor UI Heri Hermansyah, yang diminta menelusuri ketersediaan lahan milik negara di bawah pengelolaan kampus.
Pihak UI menawarkan sejumlah opsi. Dua di antaranya yang sempat masuk pembahasan adalah area di Rawamangun dan kawasan di dekat Hutan Kota UI yang masuk wilayah Jakarta Selatan. Dari sinilah bola liar mulai bergulir. Ketika kabar mengenai kemungkinan penggunaan lahan 8 hektare di kawasan konservasi itu bocor ke publik, gelombang penolakan langsung mengalir deras.
Mahasiswa UI, pemerhati lingkungan, hingga warga biasa yang peduli ruang terbuka hijau menyuarakan keberatan keras. Argumen mereka sederhana namun kuat, kawasan hutan kota bukan hanya milik kampus, melainkan paru-paru ekologis yang menjaga keseimbangan lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Membangun gedung di sana sama artinya merusak fungsi yang sudah bertahun-tahun dibangun dan dijaga.
Tekanan publik rupanya mendapat respons cepat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar tampil di hadapan media untuk meluruskan situasi. Ia menegaskan tidak ada keputusan apapun yang mengarah pada penggunaan Hutan Kota UI. Muhaimin menekankan bahwa program perluasan akses pendidikan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan, bukan mengorbankan satu demi yang lain.
Sikap serupa datang dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Orang nomor satu di Ibu Kota itu dengan lantang menolak segala wacana pengalihfungsian kawasan hijau tersebut. Lebih jauh, Pramono justru memiliki rencana yang berlawanan arah dari isu yang beredar, ia ingin mengembangkan Hutan Kota UI menjadi kebun raya yang lebih luas dan representatif. Sebagai langkah konkret, Pemprov DKI telah mengusulkan dua lokasi alternatif untuk Sekolah Rakyat, masing-masing berukuran sekitar 2 hektare dan berada di wilayah Jakarta Barat serta Jakarta Timur.
Universitas Indonesia pun tak tinggal diam. Kampus yang dikenal dengan ikon Balairung-nya itu merasa perlu meluruskan narasi yang terlanjur berkembang. Menurut keterangan resmi UI, lahan yang sempat masuk pembahasan sebenarnya bukan berada di dalam kawasan hutan kota, melainkan di area kampus sisi Jakarta yang letaknya berdekatan dengan hutan kota. Perbedaan ini terasa kecil di telinga awam, namun secara ekologis dan administratif memiliki implikasi yang jauh berbeda.
UI juga menegaskan posisinya sebagai institusi yang mendukung program pendidikan pemerintah. Kampus ini menyatakan kesediaan menyediakan lahan lain yang dinilai layak secara administratif maupun lingkungan, tanpa harus menyentuh kawasan konservasi yang selama ini dijaga kelestariannya.
Kisah ini memberi gambaran tentang bagaimana sebuah wacana kebijakan bisa berkembang menjadi kontroversi besar ketika informasi yang beredar tidak lengkap. Niat mencari lahan untuk program sosial yang mulia, bergeser menjadi perdebatan panas soal ancaman terhadap ruang terbuka hijau. Publik yang selama ini menyaksikan ruang hijau Jakarta terus menyusut bereaksi dengan kepekaan yang bisa dipahami.
Program Sekolah Rakyat sendiri sejatinya adalah inisiatif yang layak mendapat dukungan. Sasarannya jelas, memberi akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga yang selama ini terpinggirkan secara ekonomi. Namun cara mewujudkannya harus melewati pertimbangan yang cermat, termasuk dalam hal pemilihan lokasi yang tidak mengorbankan kepentingan lingkungan dan masyarakat luas.
Proses pencarian lokasi definitif di Jakarta kini masih berlangsung. Pemerintah pusat bersama Pemprov DKI dan pemangku kepentingan terkait sedang mengkaji dan menyurvei sejumlah alternatif lahan. Dua titik di Jakarta Barat dan Jakarta Timur yang diusulkan Pemprov DKI menjadi kandidat utama yang tengah dievaluasi kelayakannya.
Sementara itu, Hutan Kota UI berdiri seperti biasa, teduh dan hijau di tengah denyut kota yang tak pernah berhenti bergerak. Pohon-pohon yang telah puluhan tahun berakar di sana seolah belum tahu betapa dekatnya mereka dengan nasib berbeda. Kali ini mereka selamat, bukan hanya karena perlindungan hukum, tetapi juga karena suara warga yang memilih bicara sebelum terlambat.
Polemik ini juga menjadi cermin dari pentingnya transparansi dalam proses perencanaan kebijakan. Ketika informasi mengalir setengah-setengah, ruang untuk spekulasi dan kecemasan terbuka lebar. Seandainya dari awal pemerintah dan UI mengomunikasikan dengan jelas bahwa diskusi masih pada tahap penjajakan dan belum ada keputusan, eskalasi yang terjadi mungkin bisa dihindari.
Yang jelas, dari polemik ini lahir sebuah pelajaran berharga. Pembangunan untuk kepentingan sosial sekalipun tidak bisa mengabaikan dimensi ekologis. Jakarta dengan segala kerumitan urbannya sangat membutuhkan setiap jengkal ruang hijau yang tersisa. Mempertahankan Hutan Kota UI bukan pilihan antara pendidikan dan lingkungan, melainkan komitmen bahwa keduanya bisa dan harus berjalan bersama.
The free app that makes your Internet safer. |


0 Komentar