MAKASSAR, PACARITA - Kehilangan pekerjaan bukan sekadar soal kehilangan penghasilan. Bagi jutaan pekerja Indonesia, pemutusan hubungan kerja berarti menghadapi ketidakpastian yang menghantam dari berbagai arah sekaligus, dari kebutuhan dapur yang terus berjalan hingga cicilan yang tidak kenal kata tunggu. Dan di tengah tekanan itu, hak pesangon yang seharusnya menjadi jaring pengaman justru kerap berubah menjadi sumber masalah baru.
Kenyataan pahit ini bukan sekadar cerita lama. Kementerian Ketenagakerjaan pernah menyinggung sendiri persoalan pesangon yang menggantung di sejumlah pabrik Jawa Tengah, di mana para pekerja harus menunggu berbulan-bulan bahkan lebih lama untuk mendapatkan uang yang sudah sah menjadi milik mereka secara hukum. Perusahaan bangkrut, operasional berhenti, tapi kewajiban kepada pekerja tidak ikut selesai begitu saja.
Pemerintah tampaknya menyadari celah besar ini. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, lahirlah sebuah mekanisme baru yang disebut Dana Cadangan Pesangon atau DCP. Idenya sederhana namun ambisius, perusahaan tidak boleh lagi menunda memikirkan pesangon sampai saat PHK benar-benar terjadi. Dana itu harus dipersiapkan sejak awal, sejak seorang pekerja pertama kali resmi berstatus karyawan tetap atau berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
Logikanya memang masuk akal. Selama bertahun-tahun, model yang berlaku menempatkan perusahaan sebagai satu-satunya penanggung kewajiban pesangon. Ketika bisnis berjalan lancar, uang mengalir ke mana-mana, dari ekspansi usaha, pembelian aset, hingga bonus manajemen. Sementara itu, kewajiban pesangon yang mungkin jatuh tempo beberapa tahun kemudian nyaris tidak mendapat alokasi khusus. Hasilnya, persis saat perusahaan paling kesulitan secara finansial dan terpaksa melakukan PHK, itulah saat tagihan pesangon datang dengan jumlah paling besar.
Melalui sistem baru ini, perusahaan diwajibkan menyetorkan dana secara bertahap ke lembaga pemerintah yang akan ditunjuk sebagai pengelola. Dana yang sudah terkumpul itulah yang nantinya akan digunakan untuk membayar pesangon ketika hubungan kerja berakhir. Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 menjadi fondasi hukumnya, lengkap dengan pengecualian bagi usaha mikro dan kecil yang dianggap tidak memiliki kapasitas yang sama dengan perusahaan besar.
Soal jadwal, undang-undang menetapkan bahwa kewajiban penyediaan dan pembayaran dana cadangan pesangon berlaku paling lambat 28 Oktober 2027. Adapun lembaga pengelolanya ditargetkan siap beroperasi pada 2028. Ada jeda waktu antara kedua tenggat itu yang perlu dijawab pemerintah dengan kepastian teknis, agar perusahaan tidak kebingungan ketika kewajiban sudah berjalan tetapi infrastruktur pengelolaannya belum sepenuhnya siap.
Sampai November 2026, pemerintah belum menetapkan secara resmi siapa yang akan mengelola DCP. Kemnaker bahkan sudah membantah kabar yang menyebut Danantara akan ditunjuk sebagai pengelola. Ini berarti banyak detail teknis, mulai dari mekanisme setoran, cara pengelolaan dana, hingga prosedur pencairan masih menunggu aturan pelaksanaan lebih lanjut.
Di sinilah pertanyaan yang sebenarnya penting mulai bermunculan. Gagasan melindungi hak pesangon lewat dana cadangan yang dikelola negara terdengar menjanjikan, tetapi masyarakat Indonesia sudah cukup berpengalaman dengan skema serupa. Setiap bulan, sebagian penghasilan warga diserahkan ke negara dalam bentuk pajak, dengan harapan uang itu kembali dalam wujud jalan yang mulus, pendidikan yang terjangkau, dan layanan kesehatan yang memadai.
Kenyataannya, bukan rahasia lagi bahwa jalan rusak masih bisa ditemukan di berbagai pelosok, fasilitas publik belum merata, dan keluhan soal pelayanan birokrasi masih jadi pemandangan sehari-hari. Wajar jika sebagian masyarakat memendam tanda tanya, bukan karena tidak percaya pada niat baik pemerintah, melainkan karena pengalaman menunjukkan bahwa niat baik saja belum cukup menjamin pengelolaan uang berjalan sesuai tujuan.
Pajak dan Dana Cadangan Pesangon memang dua hal berbeda. Pajak dipakai untuk membiayai negara secara umum, sedangkan DCP disiapkan khusus untuk memenuhi hak pekerja tertentu. Namun, pertanyaan dasarnya tetap sama, yaitu apakah uang yang diserahkan kepada lembaga pemerintah benar-benar lebih aman dibandingkan ketika dikelola sendiri oleh perusahaan?
Pertanyaan ini bukan retorika kosong. Indonesia punya catatan yang perlu diingat. Kasus Jiwasraya dan Asabri memperlihatkan bagaimana lembaga keuangan yang berada di bawah naungan negara pun bisa mengalami penyimpangan besar dalam pengelolaan dana. Ribuan nasabah dan peserta dirugikan, kepercayaan publik terkikis, dan proses hukum yang panjang pun tidak sepenuhnya bisa mengembalikan kerugian yang sudah terjadi.
Ini bukan tuduhan bahwa lembaga pengelola DCP nantinya akan bernasib sama. Namun, sejarah itu cukup menjadi pengingat bahwa status sebagai entitas milik negara tidak secara otomatis memberi imunitas dari penyimpangan. Justru karena itulah sistem pengawasan yang kuat harus sudah dirancang sejak awal, bukan ditambahkan belakangan ketika masalah sudah muncul.
Ada pula dimensi praktis yang menyangkut isi DCP itu sendiri. Dana pesangon yang menganggur tentu berisiko tergerus inflasi, sehingga kemungkinan besar akan diinvestasikan agar berkembang. Jika itu yang terjadi, harus ada ketentuan jelas soal instrumen investasi yang diperbolehkan, batas toleransi risiko, serta siapa yang bertanggung jawab jika investasi merugi. Dana ini bukan modal ventura, ini uang yang disiapkan untuk momen paling rentan dalam kehidupan seorang pekerja.
Pemerintah memang sudah menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DCP. Pasal 253 menyebutkan sanksi berjenjang mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, hingga pencabutan izin usaha. Ketegasan ini patut diapresiasi. Tapi konsistensi keadilan menuntut pertanyaan lanjutan, sanksi seperti apa yang berlaku jika lembaga pengelola yang justru bermasalah? Apa yang bisa dilakukan pekerja jika pencairan dana tertunda bukan karena kesalahan perusahaan, melainkan karena masalah internal lembaga pemerintah?
Simetri akuntabilitas ini bukan hal kecil. Aturan yang hanya tegas kepada pihak yang diwajibkan menyetor, tetapi tidak jelas mengatur pihak yang bertugas menjaga, cenderung menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan atau sekadar memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain.
Di sisi lain, kebijakan ini juga perlu mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha. Perusahaan sudah menanggung berbagai kewajiban rutin, dari gaji, pajak, iuran BPJS Ketenagakerjaan, hingga BPJS Kesehatan. Menambahkan satu lagi pos kewajiban bukan berarti tidak bisa dilakukan, namun mekanisme perhitungan dan jadwal setoran harus dirancang dengan cermat agar tidak menjadi beban yang justru mendorong perusahaan ke arah kesulitan keuangan lebih cepat.
Perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha bukan dua hal yang saling berlawanan. Perusahaan yang sehat berarti lapangan kerja yang terjaga. Pekerja yang terlindungi berarti daya beli yang terjaga. Kebijakan yang baik seharusnya mampu menjaga keduanya berjalan beriringan, bukan mengorbankan satu demi yang lain.
Masa transisi hingga 2028 adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Pemerintah perlu membangun sistem informasi yang transparan, di mana perusahaan bisa memantau dana yang sudah disetorkan dan pekerja bisa memverifikasi bahwa hak mereka tercatat dengan benar. Mekanisme audit berkala yang terbuka untuk publik juga diperlukan, bukan hanya untuk mendeteksi masalah lebih awal, tetapi juga untuk membangun kepercayaan yang memang harus direbut, bukan sekadar diminta.
Sebab bagi seorang pekerja yang baru saja menerima surat PHK, pesangon bukan angka abstrak dalam dokumen hukum. Itu adalah uang untuk membayar kontrakan bulan depan, untuk memastikan anak tetap bisa sekolah, untuk bertahan hidup selagi mencari pekerjaan baru. Ketika kebutuhan itu datang, tidak ada waktu untuk menunggu proses birokrasi yang panjang atau mencari-cari ke mana dana yang seharusnya sudah tersedia itu pergi.
Pemerintah punya kuasa untuk mewajibkan perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon. Tapi kuasa yang lebih besar, dan tanggung jawab yang lebih berat, adalah membuktikan bahwa uang yang sudah dikumpulkan itu benar-benar sampai ke tangan yang berhak menerimanya, tepat waktu, tanpa perlu diperjuangkan lagi dari awal.
Jika pada akhirnya pekerja masih harus bersusah payah mengejar haknya sendiri, hanya kali ini bukan mengejar perusahaan melainkan mengejar lembaga pemerintah, maka yang berubah hanyalah alamat tempat kecewa itu dikirimkan.
The free app that makes your Internet safer. |


0 Komentar