Amran Ungkap Stok Beras 25 Juta Ton saat 33 Negara Siaga Darurat Pangan

JAKARTA, PACARITA - Ketika puluhan negara mulai meminta warganya menimbun bahan makanan sebagai persiapan darurat, Indonesia berdiri di posisi yang jauh lebih tenang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan ketersediaan beras nasional saat ini mencapai sekitar 25 juta ton, angka yang dinilai lebih dari cukup untuk menopang kebutuhan dalam negeri di tengah gejolak geopolitik yang makin tidak menentu.

Pernyataan itu disampaikan Amran pada Minggu, 1 November 2026. Ia merinci dari mana angka 25 juta ton itu berasal. Cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog per 26 Oktober 2026 tercatat sekitar 4,5 juta ton. Ditambah potensi panen dari tanaman padi yang sudah siap dipanen atau standing crop sebesar 10 juta ton, serta stok yang tersimpan di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) sekitar 10 juta ton.

Dengan kebutuhan konsumsi beras nasional yang berada di angka sekitar 2,5 juta ton per bulan, total stok tersebut setara dengan pasokan lebih dari sepuluh bulan ke depan. Kondisi ini, menurut Amran, menjadikan Indonesia berada dalam posisi yang kuat secara pangan dibandingkan banyak negara lain.

Konteks pernyataan itu tidak bisa dilepaskan dari situasi global yang sedang bergolak. Sedikitnya 33 negara telah mendorong warganya menyiapkan persediaan kebutuhan dasar, mulai dari makanan, air minum, hingga obat-obatan, untuk menghadapi potensi keadaan darurat. Inggris dan Jepang menjadi dua di antara negara-negara yang mengeluarkan imbauan serupa, menyarankan rumah tangga menyimpan kebutuhan pokok minimal untuk tiga hari, bahkan hingga satu minggu.

Ketegangan geopolitik yang terus meningkat di berbagai penjuru dunia memang telah memunculkan kekhawatiran serius tentang gangguan rantai pasok global. Konflik yang berkepanjangan, pembatasan ekspor oleh negara-negara produsen, hingga perubahan pola perdagangan internasional menjadi deretan ancaman nyata bagi ketahanan pangan banyak negara.

Amran menegaskan bahwa ketergantungan pada impor pangan adalah risiko yang tidak bisa dianggap enteng. Ia menggambarkan skenario terburuk yang bisa terjadi jika jalur perdagangan internasional terganggu sementara suatu negara masih sangat mengandalkan pasokan dari luar. Dalam kondisi seperti itu, negara yang tidak mandiri secara pangan akan berada dalam posisi yang sangat rentan.

Bagi Indonesia, kemampuan memproduksi pangan sendiri bukan sekadar soal ekonomi, melainkan juga soal keamanan nasional. Amran menyebut swasembada pangan sebagai bentuk perlindungan nyata bagi bangsa. Ketika negara lain bisa sewaktu-waktu menghentikan ekspornya atau menaikkan harga secara drastis, Indonesia idealnya tidak boleh bergantung pada kebaikan negara lain untuk memenuhi kebutuhan perut rakyatnya.

Untuk menjaga dan meningkatkan produksi domestik, Kementerian Pertanian menjalankan sejumlah program strategis. Di antaranya adalah optimalisasi lahan pertanian yang ada, program pompanisasi untuk memastikan ketersediaan air bagi sawah-sawah, perbaikan jaringan irigasi yang selama ini menjadi salah satu hambatan produktivitas, penyediaan benih unggul berkualitas, serta berbagai upaya peningkatan produktivitas pertanian secara menyeluruh.

Amran juga menyoroti ancaman perubahan iklim sebagai variabel yang tidak bisa diabaikan. Potensi kekeringan akibat El Niño atau gangguan cuaca ekstrem lainnya bisa berdampak langsung pada hasil panen. Oleh karena itu, antisipasi terhadap risiko iklim menjadi bagian dari perencanaan ketahanan pangan nasional.

Di balik angka-angka yang menjanjikan itu, Amran mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh terlena. Stok yang besar hari ini bukan jaminan keamanan tanpa batas jika produksi tidak terus dijaga dan ditingkatkan. Petani, dalam pandangan Amran, tetap menjadi tulang punggung utama yang harus terus mendapat perhatian dan perlindungan.

Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan bukan proyek sekali jadi. Ia adalah proses yang terus-menerus, melibatkan jutaan petani di seluruh pelosok negeri yang setiap hari bekerja di bawah terik matahari, menghadapi risiko cuaca, hama, hingga ketidakpastian harga pasar. Kehadiran negara dalam rantai itu, melalui regulasi yang berpihak, subsidi yang tepat sasaran, dan infrastruktur yang memadai, menjadi faktor penentu yang tidak bisa diabaikan.

Dengan cadangan yang diklaim mencapai 25 juta ton dan tekad untuk tidak bergantung pada impor, Indonesia tampaknya sedang membangun fondasi untuk menghadapi badai global yang kini tengah mengancam stabilitas pangan di berbagai belahan dunia. Apakah fondasi itu cukup kokoh, waktu yang akan membuktikannya.