.png "PACARITA")
MAKASSAR, PACARITA - Tawuran antarkelompok yang terus berulang di Kota Makassar akhirnya memaksa Wali Kota Munafri Arifuddin bertindak langsung. Ia mengumpulkan seluruh camat dan lurah dalam sebuah rapat koordinasi besar di Balai Kota, Selasa sore, 20 Oktober 2026, dan mengeluarkan instruksi tegas yang menuntut aksi nyata di lapangan, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Rapat itu bukan pertemuan biasa. Di ruang yang sama, hadir pula jajaran Kodim 1408/Makassar, perwakilan Polrestabes Makassar beserta para kapolsek, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta sejumlah asisten dan staf ahli. Sinyal yang dikirimkan Munafri jelas, persoalan tawuran sudah naik tingkat dan memerlukan respons lintas sektor yang terkoordinasi.
Munafri, yang juga akrab disapa Appi, meminta camat dan lurah tidak lagi bersikap pasif menunggu laporan warga. Mereka harus turun langsung ke lingkungan, memperketat patroli malam, mengaktifkan kembali pos ronda yang selama ini kerap terbengkalai, serta membangun komunikasi yang erat dengan tokoh masyarakat setempat.
Pesan yang disampaikan Appi pada rapat itu cukup terang, kondisi keamanan kota bukan semata urusan polisi atau tentara. Pemerintah di level paling bawah, yakni kecamatan dan kelurahan, harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ketenteraman warganya.
“Kejadian marak belakangan ini perlu ditangani bersama-sama, karena itu Pemerintah Kota bersama TNI-Polri harus bergerak bersama untuk melakukan pencegahan dan memastikan persoalan ini bisa diselesaikan,” kata Munafri dengan nada tegas di hadapan para kepala wilayah.
Instruksi itu bukan tanpa alasan mendesak. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah insiden tawuran terjadi di berbagai titik di Makassar, meresahkan warga dan mengancam ketertiban umum. Pola yang berulang inilah yang mendorong Appi mengambil langkah struktural, bukan hanya reaktif.
Salah satu poin penting yang ditekankan dalam rapat adalah soal wilayah rawan konflik. Appi secara khusus meminta camat dan lurah yang memimpin daerah-daerah yang kerap menjadi lokasi bentrokan untuk lebih intensif hadir di tengah masyarakat. Mereka diminta mengidentifikasi akar masalah yang memicu perkelahian, bukan hanya menangani gejala permukaannya.
Appi juga menyentil satu hal yang selama ini kerap luput dari perhatian, tanggung jawab keamanan tidak boleh hanya dipikulkan kepada lurah di wilayah tempat tawuran terjadi. Kecamatan dan kelurahan tetangga pun harus ikut waspada dan aktif memantau pergerakan yang mencurigakan di perbatasan wilayah mereka.
Pendekatan ini mencerminkan cara berpikir Pemerintah Kota Makassar bahwa konflik antarkelompok memiliki akar yang menyebar dan tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sempit. Bila satu titik tawuran berhasil dipadamkan tanpa menyentuh akar persoalannya, bara itu bisa berpindah dan muncul di tempat lain.
Memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan Satpol PP menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ini. Kolaborasi antara aparat keamanan dan pemerintahan sipil di tingkat lokal diharapkan dapat menutup celah yang selama ini dimanfaatkan kelompok-kelompok untuk memicu konflik.
Pos ronda yang dihidupkan kembali bukan hanya soal patroli fisik semalam. Ia juga menjadi simbol kehadiran negara di lingkungan terkecil, sebuah pesan kepada warga bahwa ruang publik mereka dijaga dan tidak akan dibiarkan menjadi arena pertikaian.
Langkah Appi ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau yang lazim disingkat kamtibmas. Konflik antarkelompok, bila dibiarkan, tidak hanya mencederai individu yang terlibat, tetapi juga merusak iklim sosial dan ekonomi kota secara keseluruhan.
Makassar sebagai kota terbesar di kawasan Indonesia Timur menanggung beban reputasi yang besar. Setiap insiden kekerasan yang terjadi di jalanan bisa mempengaruhi persepsi investor, wisatawan, hingga warga pendatang yang mempertimbangkan kota ini sebagai tempat tinggal dan bekerja.
Karena itulah rapat koordinasi Selasa sore itu lebih dari sekadar ritual birokrasi. Ia adalah pernyataan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan roda kekerasan terus berputar tanpa intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan.
Kini, bola ada di tangan para camat dan lurah. Instruksi sudah turun, aparat keamanan sudah siap bergandengan, dan masyarakat menunggu bukti bahwa koordinasi di Balai Kota itu benar-benar berbuah ketenangan di gang-gang sempit dan sudut-sudut kampung Makassar.
0 Komentar