Rocky Gerung Akui Usulan Fathimah soal MBG Lebih Etis dan Harus Didengar Presiden

JAKARTA, PACARITA - Sebuah forum diskusi bertajuk evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto di tvOne berubah menjadi panggung yang tak terduga. Seorang mahasiswi bernama Fathimah tampil dengan argumen yang tajam, terstruktur, dan sulit dibantah, bahkan oleh Rocky Gerung sekalipun. Ia mempertanyakan hal mendasar yang luput dari perhatian banyak orang, yaitu apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memenuhi standar etika sebuah kebijakan publik.

Fathimah membuka dengan pertanyaan yang terdengar sederhana namun menghunjam, yakni soal rencana pemasangan kamera CCTV di dapur-dapur MBG sebagai respons atas kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, CCTV tidak akan pernah bisa mendeteksi kontaminasi mikrobiota yang menjadi penyebab utama keracunan. Kamera hanya merekam pergerakan manusia, bukan kualitas mikrobiologis makanan. Langkah itu, katanya, terasa seperti solusi yang salah sasaran.

Namun kritik Fathimah tidak berhenti di sana. Ia melangkah lebih jauh ke persoalan yang lebih serius, yaitu soal makna “penerima manfaat” dalam program ini. Ia menegaskan bahwa manfaat sebuah program harus diukur berdasarkan tujuan awalnya. Jika MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, maka ukurannya bukan sekadar berapa juta anak yang sudah makan siang hari itu. Ukurannya adalah apakah status gizi mereka benar-benar membaik secara terukur dan berkelanjutan.

Pertanyaan itu membuka celah besar dalam narasi keberhasilan yang sering diklaim pemerintah. Laporan menyebut lebih dari 57,8 juta orang telah menerima manfaat program ini dari 26.563 dapur aktif. Angka yang besar. Namun Fathimah menantang logika di balik angka itu, karena seseorang yang makan satu kali lewat MBG belum tentu bisa disebut “penerima manfaat” jika tujuan akhirnya adalah perbaikan gizi jangka panjang.

Yang paling menghentak dalam argumen Fathimah adalah ketika ia membawa konsep informed consent ke dalam diskusi kebijakan publik. Dalam dunia penelitian ilmiah, setiap percobaan yang melibatkan manusia wajib melalui kajian etik dan memberikan informasi lengkap kepada subjeknya, termasuk tujuan, manfaat yang diharapkan, dan risiko yang mungkin terjadi. Subjek penelitian harus memberikan persetujuan sadar sebelum ikut serta.

Fathimah menilai MBG beroperasi tanpa kerangka etis itu. Program ini diluncurkan bukan sebagai pilot project terbatas, melainkan langsung menyasar seluruh wilayah secara serentak, dalam kondisi yang oleh banyak pihak diakui masih dalam tahap penyempurnaan. Ketika keracunan massal terjadi, pertanyaannya menjadi mendasar, apakah masyarakat yang menjadi penerima program ini pernah diberitahu bahwa sistem pengolahan makanan masih dalam tahap uji coba, bahwa ada risiko yang harus mereka tanggung, dan bahwa ada langkah mitigasi yang sudah disiapkan jika risiko itu terjadi?

Jawabannya, menurut Fathimah, tidak. Masyarakat disuguhkan makanan tanpa pilihan dan tanpa informasi yang memadai. Itulah yang ia sebut sebagai masalah etis mendasar, bukan sekadar soal apakah program ini bisa diperbaiki atau tidak.

Rocky Gerung, yang selama ini dikenal vokal dan tak mudah kehilangan kata-kata, merespons dengan mengakui bahwa secara etis argumen Fathimah memiliki dasar yang kuat. Ia bahkan menyebut usulan Fathimah sebagai ide yang penting untuk dipertimbangkan, yaitu bahwa makanan dalam program MBG sebaiknya dimasak langsung di kantin sekolah oleh komunitas ibu-ibu setempat, bukan disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari pihak luar. Logikanya sederhana dan kuat, tidak mungkin seorang ibu akan meracuni anak-anak yang ia masak makanannya sendiri karena anak-anak itu adalah bagian dari komunitasnya sendiri.

Rocky bahkan mengakui bahwa ada “aspek bisnis yang busuk” dalam sistem SPPG yang selama ini berjalan. Sistem terpusat itu membuka celah kepentingan ekonomi yang jauh dari semangat kemanusiaan program ini. Ia sepakat bahwa moratorium patut dipertimbangkan, meski setelah moratorium pun ia khawatir sistem akan kembali ke pola SPPG yang sama.

Dalam konteks yang lebih luas, Rocky memetakan persoalan MBG sebagai bagian dari dinamika politik koalisi. Menurutnya, Prabowo terikat oleh perjanjian elektoral dengan partai-partai pendukungnya, dan ikatan itulah yang membuat banyak kebijakan terasa pragmatis bahkan oportunistis. Namun Rocky berpendapat bahwa paruh pertama pemerintahan ini seharusnya sudah cukup untuk menyelesaikan urusan politik koalisi, dan paruh kedua setelah Oktober ini adalah waktunya Prabowo membuat perjanjian moral dengan publik, dengan mahasiswa, dan dengan masa depan bangsa.

Fathimah menutup argumennya dengan kalimat yang langsung ditujukan kepada Rocky Gerung, bahwa Rocky sudah berulang kali menyatakan siap menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Presiden, dan Rocky pernah berjanji tidak akan mengkhianati mahasiswa. Fathimah meminta Rocky menepati janji itu, membawa pesan perubahan sistem MBG langsung ke telinga Prabowo, bukan hanya mendiskusikannya di forum televisi.

Tepuk tangan mengiringi kalimat itu. Rocky tidak membantah.

Di sisi lain forum, narasumber lain menyebut data terkini bahwa sebanyak 1.288 SPPG telah ditutup oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sebuah sinyal bahwa pemerintah mulai bergerak membersihkan sistem. Selain itu, program ini juga diklaim telah menciptakan lebih dari satu juta lapangan kerja baru, melibatkan 63.608 pemasok dari desa-desa di seluruh Indonesia yang memasok telur, sayur, dan bahan pangan lainnya.

Namun angka-angka itu tidak serta-merta menjawab persoalan etis yang diajukan Fathimah. Sebuah program bisa saja berdampak ekonomi positif di satu sisi, namun tetap bermasalah secara etis jika prosesnya tidak transparan dan tidak menghormati hak masyarakat untuk mendapat informasi yang benar.

Rocky menyudahi perdebatan dengan satu framing yang menarik. Ia membandingkan situasi Indonesia dengan transformasi ekonomi Tiongkok di era Mao Zedong dan Deng Xiaoping, di mana Deng butuh tujuh tahun untuk mencapai pertumbuhan 46 persen setelah mengubah basis ekonomi dari komunal ke rumah tangga. Artinya, kesabaran diperlukan. Namun Rocky juga menegaskan bahwa kesabaran itu harus disertai pengawasan ketat, dan ukuran paling sederhana dari seorang pemimpin besar adalah apakah ia korupsi atau tidak.

Fathimah mungkin adalah mahasiswi yang hadir tanpa jabatan dan tanpa nama besar. Namun di forum itu, ia membuktikan bahwa argumen yang kuat tidak memerlukan otoritas struktural. Cukup dengan logika yang jernih, pertanyaan yang tepat, dan keberanian untuk menyebut masalah dengan namanya sendiri.

Poin-poin utama kritik Fatimah meliputi:

Masalah Etika dan Informed Consent: Fatimah menyoroti bahwa anak-anak dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat MBG tidak pernah diberikan informed consent (persetujuan atas dasar informasi). Mereka langsung dijadikan subjek dari program yang masih dalam tahap uji coba tanpa diberi tahu secara transparan mengenai potensi risiko, seperti kasus keracunan makanan.
Pertanyaan soal Efektivitas Pengawasan (CCTV): Ia mempertanyakan efektivitas rencana pemasangan CCTV dalam mencegah kontaminasi atau mendeteksi mikrobiota penyebab keracunan pada makanan anak-anak.
Tolok Ukur Gizi yang Keliru: Menurut Fatimah, keberhasilan MBG tidak bisa hanya diukur dari membuat anak-anak kenyang sesaat, melainkan harus memiliki capaian kesehatan, pemenuhan gizi, serta perkembangan fisik-intelektual yang terukur.
Usulan Alternatif yang Lebih Etis: Ia mengusulkan agar program MBG dimasak langsung di kantin sekolah oleh komunitas atau perkumpulan ibu-asli dari murid-murid setempat, yang dinilai jauh lebih efektif secara moral dan pemberdayaan lokal daripada dikelola lewat rantai bisnis skala besar.
Kritik terhadap Motif Pragmatis: Fatimah menilai bahwa idealisme program sering kali terhambat oleh kompromi atau perjanjian elektoral elit politik dengan partai koalisi.