Prabowo Akui Teruskan Garis Politik Luar Negeri Jokowi

JAKARTA, PACARITA - Dua tahun pemerintahannya berjalan, Presiden Prabowo Subianto membuka kartu. Di hadapan para pejabat dan tamu undangan dalam Sidang Kabinet Paripurna bertajuk Evaluasi Dua Tahun Pertama Pemerintahan, Rabu, 21 Oktober 2026, ia secara terang-terangan mengakui bahwa kebijakan luar negerinya tak lepas dari warisan pendahulunya, Joko Widodo.

Pengakuan itu bukan sekadar basa-basi seremonial. Prabowo menyebut bahwa jauh sebelum dilantik sebagai presiden kedelapan Republik Indonesia, ia sudah menjalankan garis politik luar negeri Jokowi—bahkan sejak masih duduk sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet yang sama.

“Bahkan sebelum saya resmi dilantik sebagai presiden, saya masih jadi Menteri Pertahanan dalam kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo, saya mengikuti juga garis politik Pak Joko Widodo pada saat itu,” ujar Prabowo dalam pidato pengantarnya.

Pernyataan ini menarik untuk dicermati. Artinya, kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia bukan dimulai sejak pelantikan Prabowo pada Oktober 2024, melainkan sudah berlangsung jauh sebelumnya—ketika ia masih berada di bawah komando Jokowi sebagai menterinya.

Dalam dunia diplomasi, konsistensi adalah modal utama. Negara yang kerap berganti haluan kebijakan luar negeri setiap pergantian pemimpin cenderung kehilangan kepercayaan dari mitra internasional. Dengan menegaskan keberlanjutan pendekatan Jokowi, Prabowo seolah ingin mengirim sinyal bahwa Indonesia adalah mitra yang dapat diandalkan—stabil, terprediksi, dan tidak mudah goyah oleh perubahan angin politik domestik.

Prabowo juga memaparkan pendekatan aktif yang ia tempuh dalam membangun hubungan bilateral. Ia mengaku kerap melakukan kunjungan langsung ke berbagai negara untuk mempererat kerja sama dan mendengar langsung apa yang diinginkan oleh mitra-mitra Indonesia.

“Saya keliling, saya mau kerja sama dengan mereka, apa yang mereka minta sebagian besar saya ikuti,” katanya.

Pendekatan semacam ini mencerminkan gaya diplomasi yang lebih personal dan berbasis kepercayaan—sebuah warisan yang memang lekat dengan era Jokowi, yang dikenal gemar turun langsung ke lapangan, termasuk dalam urusan hubungan antarnegara.

Namun di balik semua itu, Prabowo menegaskan satu prinsip yang tak bisa ditawar: Indonesia tidak akan masuk ke dalam blok kekuatan mana pun. Di tengah rivalitas global yang kian memanas antara Amerika Serikat dan China, serta meningkatnya ketegangan di berbagai kawasan, posisi Indonesia sebagai negara nonblok menjadi semakin relevan sekaligus semakin diuji.

“Kita tidak mau ikut blok mana pun, kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun,” tegas Prabowo.

Sikap ini bukan hal baru dalam sejarah diplomasi Indonesia. Sejak era Soekarno, prinsip bebas aktif telah menjadi ruh dari politik luar negeri Republik ini. Namun menegaskannya kembali di tengah tekanan geopolitik yang semakin kompleks tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan keberanian dan kalkulasi yang matang agar Indonesia tetap dihormati oleh semua pihak tanpa harus berpihak pada siapa pun.

Prabowo juga menyinggung fondasi filosofis dari pendekatan luar negeri yang ia jalankan. Menurutnya, Indonesia menjunjung tinggi penghormatan terhadap kedaulatan negara lain dan secara tegas menolak segala bentuk imperialisme serta penjajahan dalam bentuk apa pun.

Prinsip ini sejatinya berakar dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dengan menyebutnya secara eksplisit dalam forum resmi, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya menolak dijajah, tetapi juga tak akan pernah menjadi alat kepentingan pihak luar yang ingin mendominasi negara lain.

Pidato ini disampaikan tepat setahun lebih pemerintahan Prabowo berjalan. Momentum evaluasi semacam ini menjadi ruang penting bagi seorang presiden untuk mengkalibrasi ulang arah kebijakan, sekaligus mempertegas posisi Indonesia di panggung internasional.

Apa yang disampaikan Prabowo bukan sekadar laporan capaian. Ini adalah pernyataan posisi—bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia memilih jalan yang sudah dirintis, bukan jalan yang diimpor dari kepentingan asing. Keberlanjutan, kemandirian, dan penghormatan terhadap sesama bangsa menjadi tiga pilar yang ia pilih untuk ditegakkan.

Di tengah dunia yang kian terpolarisasi, pilihan untuk tetap berdiri di tengah—tidak ke kiri, tidak ke kanan—justru menjadi pernyataan politik yang paling keras.