Pemerintah Siapkan Rp600 Miliar Benahi Tata Kelola Peternakan Nasional

JAKARTA, PACARITA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bergerak cepat. Bukan sekadar rapat atau wacana, kali ini pemerintah merogoh kocek hingga Rp600 miliar untuk membenahi tata kelola peternakan Indonesia dari akar permasalahannya, yakni pasokan jagung pakan yang selama ini menjadi titik lemah sekaligus beban terberat bagi para peternak ayam di seluruh penjuru negeri.

Langkah besar itu diumumkan Amran di Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa perintah langsung datang dari Presiden Prabowo Subianto agar sektor peternakan tidak lagi dikelola secara tambal sulam, melainkan dibenahi secara menyeluruh dari hulu ke hilir melalui sistem kemitraan yang terstruktur dan saling menguntungkan semua pihak.

Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk pengadaan benih jagung pakan pada tahun ini. Angka itu bukan batas akhir, karena pada tahun berikutnya pemerintah sudah merencanakan alokasi tambahan Rp300 miliar lagi, sehingga total dukungan yang disiapkan mencapai Rp600 miliar. Seluruh anggaran itu diarahkan langsung untuk menopang kebutuhan peternak ayam pedaging dan petelur yang selama ini paling merasakan dampak ketidakstabilan harga dan pasokan jagung.

Amran tidak ingin pemerintah hanya hadir sebagai penonton ketika peternak kesulitan. Ia menegaskan bahwa negara berkewajiban membangun sistem, bukan sekadar membagi-bagikan bantuan tanpa jaminan keberlanjutan. Dalam pandangannya, persoalan peternakan sudah terlalu lama dibiarkan bergulir tanpa solusi struktural yang nyata.

“Kami ini pembantu mereka, kami ini pelayan peternak Indonesia. Kami tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri,” kata Amran dengan nada tegas.

Inti dari program ini adalah membangun rantai pasok jagung pakan yang terintegrasi. Petani jagung, koperasi, kelompok peternak, dan Perum Bulog dihubungkan dalam satu sistem kemitraan yang dirancang agar setiap pihak memperoleh kepastian, baik dari sisi produksi, penyerapan hasil panen, maupun ketersediaan bahan baku pakan.

Kelompok tani menjadi ujung tombak dalam skema ini. Mereka tidak hanya menerima benih dan bantuan budidaya, tetapi juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jagung pakan para peternak yang telah menjadi mitra dalam program. Koperasi berperan sebagai jembatan organisasi, mengumpulkan petani dan memastikan hasil panen dapat diserap secara tertib dan efisien.

Pemerintah menargetkan pengembangan lahan jagung hingga 300 ribu hektare untuk memenuhi kebutuhan jagung pakan yang diperkirakan mencapai 1,8 juta ton. Angka itu bukan sekadar proyeksi di atas kertas, melainkan target yang dikaitkan langsung dengan kapasitas dan kebutuhan nyata para peternak ayam yang selama ini bergantung pada pasokan jagung sebagai komponen utama biaya produksi.

Ketika produksi petani binaan melebihi kebutuhan mitra peternak, Perum Bulog disiapkan sebagai penyerap terakhir. Dengan skema ini, petani memiliki kepastian pembeli di ujung masa panen, sementara peternak tidak perlu khawatir kehabisan pasokan bahan baku di tengah musim produksi.

“Kelompok tani untuk jagung kami beri anggaran. Jagung yang ditanam petani binaan itu nantinya diserap oleh kelompoknya. Kalau berlebih, langsung dibeli oleh Bulog,” jelas Amran.

Namun Amran juga menyoroti satu persoalan yang kerap luput dari perhatian, yakni anomali harga yang sering terjadi di pasar. Ketika harga jagung di tingkat produsen jatuh, harga pakan di pasaran justru tidak ikut turun. Sebaliknya, konsumen tetap membayar harga tinggi meskipun petani sedang merugi. Kondisi ini, menurut Amran, adalah bukti nyata bahwa tata niaga di sektor peternakan masih bermasalah dan membutuhkan pengawasan yang lebih serius.

Amran tidak ragu-ragu dalam menyikapi situasi itu. Ia bahkan menyatakan siap mempertaruhkan jabatannya demi menyelesaikan persoalan tersebut. Sebuah pernyataan yang jarang terdengar dari seorang menteri, dan sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi ingin bermain aman dalam menghadapi carut-marut tata niaga peternakan.

“Ada anomali, beri kesempatan saya menyelesaikan persoalan ini. Saya pertaruhkan jabatan saya untuk peternak,” ungkapnya.

Pengawasan program tidak hanya diserahkan kepada kementerian. Amran meminta jajaran pemerintah daerah turut aktif memantau pelaksanaan kemitraan di lapangan dan tidak membiarkan praktik perantara yang merugikan petani maupun peternak berkembang bebas. Pemerintah pusat akan bergerak bersama Satuan Tugas Pangan dan instansi terkait untuk menindak siapapun yang terbukti mempermainkan sistem yang telah dibangun dengan anggaran negara.

Ketegasan itu datang bukan tanpa alasan. Selama ini, program bantuan pertanian kerap terganjal oleh praktik oknum yang memanfaatkan celah distribusi, sehingga manfaatnya tidak sampai ke tangan petani dan peternak yang semestinya menjadi penerima utama.

“Kami tidak akan membiarkan itu. Kami dengan Satgas Pangan pasti tindak tegas. Kita tindak tegas, tidak akan kompromi,” papar Amran.

Di luar soal jagung, Amran juga menyinggung kebijakan pengadaan kedelai untuk kebutuhan peternakan. Ia menekankan agar kebijakan impor maupun pengadaan komoditas lain tidak justru menjadi beban tambahan bagi peternak. Setiap kebijakan, tegasnya, harus diorientasikan untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan dan melindungi masyarakat yang menggantungkan penghidupannya di sektor ini.

Program pembenahan tata kelola peternakan nasional ini disebut Amran sebagai yang pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia. Sebuah klaim yang sekaligus menjadi beban moral bagi pemerintah untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan, bukan hanya menjadi catatan manis dalam laporan tahunan kementerian.

“Ini pertama dalam sejarah, dan ini perintah bapak Presiden,” imbuh Amran.

Bagi para peternak ayam yang selama bertahun-tahun bergulat dengan ketidakpastian harga jagung, keterbatasan akses modal, dan ketidakjelasan pasar, komitmen senilai Rp600 miliar ini tentu menjadi kabar yang ditunggu-tunggu. Pertanyaannya kini bukan lagi soal niat pemerintah, melainkan seberapa cepat dan efektif sistem kemitraan ini dapat dijalankan di lapangan, menjangkau peternak kecil di pelosok desa, dan benar-benar mengubah wajah sektor peternakan Indonesia.

Waktu dan konsistensi pelaksanaanlah yang pada akhirnya akan menjawab apakah kebijakan ambisius ini hanya akan menjadi narasi kementerian, atau benar-benar menjadi titik balik bagi jutaan peternak Indonesia yang selama ini bekerja keras di tengah ketidakpastian.