Pemerintah Rilis Atlas Gempa Bumi, Acuan Baru Mitigasi Nasional

Wakil Menteri ESDM Yuliot.

JAKARTA, PACARITA - Indonesia akhirnya memiliki acuan tunggal untuk pemetaan risiko gempa bumi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan dua atlas kebencanaan geologi yang dirancang menjadi panduan bersama seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman gempa di seluruh wilayah nusantara.

Dua atlas itu adalah Atlas Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Atlas Peta Tapak Lokal Edisi Kedua. Keduanya diterbitkan oleh Badan Geologi dan kini dapat diakses secara gratis melalui Portal Mitigasi Bencana Geologi, terbuka untuk siapa saja, dari pejabat pemerintah hingga warga yang ingin membangun rumah.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan, kehadiran kedua atlas ini menjawab kebutuhan lama akan satu sistem peta yang bisa digunakan bersama lintas sektor. Selama ini, masing-masing kementerian dan lembaga kerap menggunakan data yang berbeda-beda, sehingga koordinasi mitigasi bencana menjadi tidak selaras.

Yuliot berharap integrasi sistem ini menjadi titik balik dalam cara Indonesia mengelola risiko bencana. Tidak ada lagi tumpang tindih data, tidak ada lagi keputusan yang dibuat berdasarkan peta yang berbeda.

Atlas pertama, Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, memetakan tingkat kerawanan suatu wilayah berdasarkan sejumlah faktor teknis, mulai dari identifikasi sumber gempa, rekam jejak kejadian gempa dalam katalog historis, karakteristik geologi setempat, hingga kondisi tanah di permukaan.

Data dalam atlas ini bukan sekadar gambaran visual semata. Informasi yang termuat di dalamnya dirancang sebagai dasar perencanaan tata ruang, pengembangan kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur, dan penyusunan langkah mitigasi yang lebih tepat sasaran di tingkat daerah.

Atlas kedua hadir dengan pendekatan yang lebih teknis namun tidak kalah penting. Peta Tapak Lokal Edisi Kedua memetakan karakteristik lapisan tanah yang menentukan seberapa kuat atau lemah getaran gempa akan terasa di suatu lokasi, dengan parameter utama berupa kecepatan gelombang geser rata-rata hingga kedalaman 30 meter atau dikenal dengan istilah Vs30.

Yang membedakan edisi terbaru ini dari versi sebelumnya adalah lonjakan resolusi peta yang signifikan. Jika sebelumnya peta dibuat dengan grid 300 meter, kini resolusinya ditingkatkan menjadi 30 meter, sepuluh kali lebih rinci dari sebelumnya.

Peningkatan resolusi ini bukan hal sepele. Dengan detail yang lebih tinggi, variasi kondisi tanah antar lokasi yang berdekatan sekalipun bisa tergambar secara akurat, sehingga kajian bahaya gempa bisa dilakukan dengan presisi yang jauh lebih baik.

Kepala Badan Geologi Lana Saria menyebut peningkatan resolusi ini sebagai lompatan kualitas yang akan terasa langsung dalam perencanaan pembangunan. Atlas yang lebih rinci berarti analisis yang lebih tajam, dan analisis yang tajam berarti keputusan pembangunan yang lebih aman.

Lana berharap kedua atlas ini tidak hanya menjadi koleksi data di atas kertas atau file digital yang jarang dibuka. Ia mendorong pemerintah daerah, para perencana wilayah, dan kalangan akademisi untuk benar-benar memanfaatkannya sebagai referensi awal setiap kali merancang pembangunan di wilayah masing-masing.

Sektor energi pun menjadi salah satu target utama pemanfaatan atlas ini. Pembangunan infrastruktur energi seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi tegangan tinggi, serta fasilitas minyak dan gas bumi membutuhkan kajian risiko gempa sejak tahap awal perencanaan, bukan setelah konstruksi berjalan.

Dengan menjadikan kedua atlas sebagai referensi wajib sejak fase desain, aspek keselamatan dan mitigasi bencana bisa diintegrasikan lebih awal, bukan ditambahkan belakangan sebagai pelengkap yang kerap terabaikan.

Lebih jauh, Kementerian ESDM menekankan bahwa atlas ini bukan proyek yang lahir dari satu kementerian saja. Proses penyusunannya melibatkan kolaborasi lintas lembaga, mencerminkan semangat bahwa mitigasi bencana adalah tanggung jawab bersama, bukan domain eksklusif satu sektor.

Masyarakat umum pun disebut sebagai salah satu sasaran utama pengguna atlas ini. Warga yang berencana membangun rumah, misalnya, kini bisa mengecek tingkat kerawanan tanah di lokasi yang mereka pilih sebelum memulai konstruksi, hanya dengan mengakses portal yang tersedia secara gratis.

Langkah ini penting mengingat sebagian besar korban dan kerugian akibat gempa bumi di Indonesia berasal dari robohnya bangunan yang dibangun tanpa mempertimbangkan kondisi tanah dan risiko seismik setempat. Informasi yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh kalangan teknis kini dibuka untuk publik luas.

Badan Geologi memastikan kedua atlas ini dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, lembaga penelitian, serta komunitas sipil yang bergerak di bidang kebencanaan dan tata ruang.

Peluncuran kedua atlas ini datang di tengah tingginya aktivitas seismik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indonesia mencatat ratusan gempa bumi setiap bulannya, dan tidak sedikit di antaranya berdampak pada permukiman padat penduduk.

Yuliot menegaskan, keputusan-keputusan besar terkait tata ruang dan infrastruktur ke depan harus berpijak pada data yang sama, bukan pada interpretasi yang beragam dari sumber yang berbeda-beda. Atlas ini adalah fondasi dari sistem mitigasi yang lebih terkoordinasi dan lebih efektif.

Kementerian ESDM pun mengingatkan bahwa atlas bukan tujuan akhir, melainkan titik awal. Data peta yang tersedia harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, regulasi bangunan yang lebih ketat, dan tindakan mitigasi konkret di lapangan, mulai dari kantor gubernur hingga rumah tangga biasa.