.png "PACARITA")
Fakta itu terungkap sendiri oleh Kepala BGN ketika ia mulai membenahi perjanjian kerja sama yang ada sejak awal masa jabatannya. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang tidak ia sangka sebelumnya, begitu banyak yayasan yang berfungsi bukan sebagai mitra sejati, melainkan sekadar broker, perantara tanpa modal, tanpa peran nyata.
Konsep awal program ini sebenarnya sederhana dan masuk akal. Investor atau mitra menyediakan modal, membangun dapur, lalu membentuk yayasan yang sah untuk mendistribusikan bantuan pangan pemerintah. Yayasan itu idealnya dipimpin dan dimiliki langsung oleh sang investor. Alurnya jelas, tanggung jawabnya pun terang benderang.
Namun yang terjadi di lapangan jauh berbeda. Banyak individu yang berafiliasi dengan kantor BGN lama berbondong-bondong mendirikan yayasan, mengklaim lokasi dapur, namun tidak memiliki sepeserpun modal untuk membangunnya. Mereka hanya mengantongi “surat” kepemilikan lokasi, lalu menjualnya kepada pihak lain yang benar-benar ingin berinvestasi tetapi tidak mendapat akses langsung ke BGN.
Akibatnya lahirlah apa yang kini disebut “yayasan broker,” entitas yang tidak punya peran apa pun dalam rantai produksi, tidak memasak, tidak mendistribusikan, tidak memberi nilai tambah apapun. Mereka hanya mengambil potongan dari setiap porsi makanan yang diproduksi, berkisar antara Rp500 hingga Rp1.500 per porsi, setiap hari, dari ribuan porsi di ratusan dapur.
Angkanya bisa membuat siapa pun tertegun. Jika satu dapur melayani 2.000 porsi sehari dengan potongan Rp1.000 per porsi, maka dalam sehari satu yayasan broker bisa meraup Rp2 juta tanpa bekerja. Kalikan dengan 500 hingga 600 dapur yang diduga terafiliasi dengan yayasan-yayasan fiktif semacam itu, maka dalam sehari potensi uang yang mengalir ke tangan para broker bisa mencapai satu miliar rupiah atau lebih.
Berdasarkan catatan kejaksaan, setidaknya terdapat sekitar 560 hingga 600 dapur yang diduga terhubung dengan yayasan-yayasan fiktif itu. Angka yang bukan hanya besar secara finansial, tetapi juga mencerminkan betapa sistemiknya praktik ini berlangsung.
Dampak langsungnya pun sudah terasa oleh masyarakat. Berbagai unggahan di media sosial memperlihatkan menu MBG yang jauh dari standar, porsi kecil, gizi tidak memadai, tampilan tidak layak. Kepala BGN menyebut kondisi itu bukan semata soal kualitas bahan baku, melainkan akibat potongan bertubi-tubi yang menggerogoti anggaran setiap porsi makanan sebelum sampai ke piring penerima manfaat.
Kini, di bawah kepemimpinan baru BGN, pembersihan besar-besaran tengah dijalankan. Kepala BGN menegaskan tidak ada toleransi, tidak peduli yayasan itu milik siapa. Bila tidak memiliki peran nyata dalam ekosistem MBG, yayasan itu akan disingkirkan dari sistem.
Persoalan tidak berhenti di yayasan broker. Temuan lain yang tidak kalah mengejutkan muncul dari sisi pengadaan barang. Kepala BGN mengungkap bahwa ketika timnya baru saja masuk, terdapat rencana pengadaan lampu LED senilai Rp535,3 miliar yang hendak dipaksakan untuk segera diproses. Pengadaan yang, menurut Kepala BGN, tidak masuk akal sama sekali dalam konteks program pangan bergizi.
Pada hari kedua menjabat, ia langsung mengeluarkan perintah pembatalan bersama Wakil Kepala dan seluruh pejabat eselon satu. Namun perintah itu tidak langsung dipatuhi. Para staf di bawah terus mengulur-ulur waktu, seolah ada pihak yang berkepentingan agar pengadaan tersebut tetap berjalan.
Kesabaran akhirnya habis. Kepala BGN memecat karyawan-karyawan yang tidak mengindahkan perintah tersebut. Langkah tegas yang ia ambil sebagai sinyal bahwa era baru di BGN tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik yang selama ini menggerogoti program ambisius pemerintah dari dalam.
Program MBG sejatinya lahir dari semangat mulia, memastikan setiap anak dan kelompok rentan mendapat asupan gizi yang cukup setiap hari. Namun semangat itu ternyata dengan cepat dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang lebih tertarik pada keuntungan jangka pendek ketimbang dampak sosial jangka panjang.
Pembersihan yang sedang berjalan ini menjadi ujian sesungguhnya bagi BGN, sejauh mana institusi itu mampu membenahi dirinya dari dalam, memutus mata rantai broker, dan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan negara benar-benar berakhir di piring mereka yang membutuhkan.
0 Komentar