.png "PACARITA")
BNPB menyatakan telah mencermati laporan tersebut, namun tidak serta-merta menerimanya begitu saja. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, meminta agar metodologi dan sumber data yang mendasari estimasi angka kematian itu dijelaskan lebih rinci sebelum dijadikan rujukan resmi.
“Perlu dipahami terlebih dahulu metodologi yang digunakan, sumber data, periode penghitungan, serta berapa bagian yang diperkirakan berkaitan dengan asap karhutla dan berapa bagian yang berasal dari sumber pencemaran udara lainnya,” kata Berton saat dikonfirmasi, Jumat, 30 Oktober 2026.
Berton menegaskan ada perbedaan mendasar antara estimasi kematian berbasis pemodelan dengan jumlah kematian yang tercatat dan terverifikasi secara individual dalam sistem layanan kesehatan. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dan tidak bisa dipukul rata dalam satu narasi tunggal.
Lebih jauh, BNPB mengaku tidak memiliki kapasitas mandiri untuk menetapkan angka kematian akibat paparan asap karhutla. Penilaian dampak kesehatan, menurut Berton, membutuhkan data dan analisis dari instansi yang memiliki kewenangan serta kompetensi di bidang kesehatan dan kualitas udara, bukan semata-mata dari lembaga kebencanaan.
Namun sikap kritis terhadap metodologi itu tidak berarti BNPB meremehkan ancaman asap karhutla. Berton justru mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak boleh hanya diukur dari luas lahan yang terbakar atau jumlah titik panas yang terdeteksi. Ada dimensi lain yang kerap luput dari perhatian publik, mulai dari gangguan kesehatan masyarakat, terhambatnya aktivitas sehari-hari, terguncangnya sektor pendidikan dan ekonomi, hingga penurunan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh.
Perbedaan metode perhitungan, tegas Berton, tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan keseriusan pemerintah dalam melindungi warga dari ancaman asap. Upaya pencegahan dan pemadaman karhutla harus berjalan beriringan dengan pemantauan kualitas udara secara aktif, penyampaian informasi risiko yang tepat waktu, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang mengidap penyakit pernapasan.
Laporan CREA sendiri menyajikan gambaran yang mengkhawatirkan. Sekitar 57,8 juta penduduk Indonesia disebut telah menghirup udara beracun dengan tingkat kualitas udara yang berkisar dari tidak sehat hingga berbahaya. Angka kematian yang diestimasi mencapai 3.560 jiwa pada September 2026 itu melonjak dua kali lipat dibandingkan estimasi bulan sebelumnya, yakni Agustus.
Studi lembaga think tank Helsinki itu mengukur estimasi kematian berdasarkan paparan partikel halus PM2.5 dalam jangka pendek atau hitungan hari. Organisasi Kesehatan Dunia telah lama mengaitkan paparan partikel ultramikro ini dengan meningkatnya risiko penyakit berat dan kematian dini, terutama pada individu dengan kondisi kesehatan tertentu.
Secara geografis, sebagian besar kematian akibat polusi asap karhutla tercatat terjadi di wilayah Kalimantan, Jawa, Sumatra, dan kawasan timur Indonesia. Wilayah-wilayah ini memang menjadi episentrum kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahun, dengan dampak kabut asap yang kerap melampaui batas provinsi bahkan lintas negara.
Yang membuat angka ini semakin berat adalah kenyataan bahwa polusi udara tidak hanya bersumber dari karhutla. Emisi dari pembangkit listrik perkotaan, sektor industri, dan kendaraan bermotor turut menyumbang angka kematian tambahan sebanyak 1.750 jiwa pada bulan yang sama. Jika digabungkan, total korban jiwa akibat polusi udara secara keseluruhan pada September 2026 mencapai 5.310 orang.
Dampak kesehatan tidak berhenti di sana. Polusi udara yang menyelimuti berbagai wilayah Indonesia juga memicu lebih dari 330.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut di seluruh penjuru tanah air. Angka ini menempatkan krisis polusi udara bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga darurat kesehatan publik yang mendesak penanganan serius dan terkoordinasi dari berbagai pihak.
Di tengah perdebatan soal metodologi dan angka, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri, yaitu udara yang dihirup jutaan warga Indonesia hari ini jauh dari kata bersih. Dan selama kebakaran hutan masih terus terjadi, sementara emisi industri dan kendaraan terus mengepul tanpa kontrol ketat, laporan-laporan seperti milik CREA akan terus memunculkan angka-angka yang tidak nyaman untuk diabaikan.
0 Komentar