.png "PACARITA")
Pertanyaannya bukan semata soal Korea Selatan lebih makmur atau tidak. Yang sesungguhnya dipersoalkan adalah hal yang lebih mendasar, apakah upah minimum di Indonesia sudah cukup untuk membuat seorang pekerja hidup dengan layak?
Soal angka dari Korea Selatan, faktanya memang bisa ditelusuri. Berdasarkan ketetapan resmi Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan, upah minimum pada 2026 ditetapkan sebesar 10.320 won per jam. Jika dihitung berdasarkan standar 209 jam kerja per bulan, totalnya menjadi 2.156.880 won, atau sekitar Rp 28 juta dengan asumsi kurs Rp 13 per won. Angka itu memang masuk akal sebagai estimasi, meski nilai rupiahnya bergerak mengikuti kurs yang tidak tetap.
Namun ada hal penting yang perlu dipahami sebelum membandingkan keduanya secara langsung. Angka tersebut adalah penghasilan kotor sebelum potongan pajak dan jaminan sosial. Korea Selatan juga memberlakukan satu standar upah minimum secara nasional, sementara Indonesia menggunakan sistem upah berbasis wilayah yang penetapannya mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing daerah. Membandingkan nominal keduanya tanpa memahami perbedaan sistem ini hanya akan menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan.
Klaim tiket pesawat domestik Korea Selatan seharga Rp 300 ribuan pun perlu diperiksa lebih cermat. Berdasarkan daftar tarif Jeju Air pada Oktober 2026, tiket sekali jalan dengan diskon dari Seoul menuju Jeju tercantum di harga 96.000 won atau sekitar Rp 1,25 juta, sudah termasuk pajak dan biaya bahan bakar. Harga yang lebih murah memang mungkin tersedia pada kondisi promo tertentu, tetapi tidak bisa dijadikan patokan umum untuk seluruh penerbangan domestik di negeri itu.
Meski begitu, perbandingan tersebut berhasil membuka percakapan yang jauh lebih penting, tentang seberapa besar kemampuan penghasilan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
Di Indonesia, upah minimum 2026 bervariasi cukup jauh antarprovinsi. DKI Jakarta berada di angka tertinggi dengan Rp 5.729.876 per bulan. Di bawahnya ada DI Yogyakarta sebesar Rp 2.417.495, Jawa Timur Rp 2.446.880, Jawa Tengah Rp 2.327.386, dan Jawa Barat Rp 2.317.601. Angka-angka ini adalah Upah Minimum Provinsi, yang bisa berbeda dengan Upah Minimum Kabupaten atau Kota di wilayah yang sama.
Perbedaan standar upah memang mempertimbangkan kondisi ekonomi tiap daerah. Tapi kebutuhan dasar seseorang tidak selalu berbeda jauh hanya karena ia tinggal di kota kecil. Biaya makan, listrik, dan transportasi tetap harus dibayar, di mana pun seseorang menetap.
Di sinilah persoalan sesungguhnya mulai tampak. Penghasilan Rp 2,5 juta per bulan mungkin terasa cukup bagi seseorang yang tinggal bersama keluarga dan tidak perlu menyewa tempat tinggal. Tapi kondisinya bisa sangat berbeda bagi pekerja yang merantau, menyewa kamar kos, dan menanggung seluruh kebutuhan sendiri.
Bayangkan seorang pekerja lajang dengan gaji tepat di angka Rp 2,5 juta. Ia menyewa kos sederhana seharga Rp 600 ribu sebulan. Untuk makan tiga kali sehari dengan anggaran Rp 30 ribu per hari, ia butuh sekitar Rp 900 ribu sebulan. Dua kebutuhan paling dasar itu sudah menyerap Rp 1,5 juta, atau 60 persen dari seluruh penghasilannya.
Sisa Rp 1 juta harus dibagi lagi. Transportasi mengambil Rp 300 ribu, pulsa dan internet Rp 100 ribu, listrik dan air bersama kebutuhan kebersihan pribadi Rp 200 ribu. Total pengeluaran sudah mencapai Rp 2,1 juta. Ditambah alokasi untuk kesehatan dan pengeluaran tak terduga sebesar Rp 150 ribu, total habis Rp 2,25 juta.
Yang tersisa hanya Rp 250 ribu. Ini bukan angka resmi dari lembaga mana pun, melainkan simulasi untuk menggambarkan tekanan yang nyata dirasakan jutaan pekerja. Karena angka sebenarnya bisa lebih buruk, tergantung kota tempat tinggal, jarak ke tempat kerja, dan kebutuhan spesifik masing-masing orang.
Yang perlu digarisbawahi dari simulasi ini adalah seluruh pengeluaran itu hanya mencakup kebutuhan paling mendasar. Tidak ada cicilan, tidak ada liburan, tidak ada pembelian pakaian baru, tidak ada biaya ganti onderdil kendaraan, dan tidak ada pos untuk pulang ke kampung halaman. Semuanya belum masuk dalam hitungan.
Jika pekerja itu berhasil menyisihkan Rp 250 ribu tiap bulan, dalam setahun ia mengumpulkan Rp 3 juta. Jumlah itu bisa lenyap dalam sekali sakit atau sekali kerusakan mendadak yang tak bisa ditunda. Artinya, kemampuan membayar kebutuhan bulanan belum tentu berarti kemampuan membangun keamanan finansial.
Data Badan Pusat Statistik pada Maret 2025 mencatat rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Indonesia sekitar Rp 1,57 juta per bulan. Angka ini mencakup kebutuhan makanan dan bukan makanan, termasuk tempat tinggal dan berbagai kebutuhan rumah tangga. Namun perlu dipahami bahwa ini adalah pengeluaran per kapita dari total rumah tangga, bukan biaya hidup seseorang yang tinggal sendiri.
Dalam satu rumah, beberapa orang bisa berbagi fasilitas dan menekan pengeluaran bersama. Seseorang yang hidup sendiri tidak mendapat keuntungan pembagian biaya itu. Selain itu, angka pengeluaran tidak otomatis mencerminkan kecukupan. Orang bisa berpengeluaran rendah karena memang hemat, atau karena keterbatasan penghasilan memaksanya menunda kebutuhan.
Tekanan itu semakin berat ketika harga kebutuhan pokok naik. Kenaikan harga makanan Rp 100 ribu sebulan mungkin terdengar kecil, tapi bagi pekerja dengan gaji Rp 2,5 juta, itu setara empat persen dari seluruh penghasilannya. Setiap kenaikan harga memotong langsung sisa anggaran yang memang sudah tipis.
Tidak semua pengeluaran bisa terus dipangkas. Makanan bisa dicari yang lebih murah, tapi gizi tetap harus dipenuhi. Kos lebih murah mungkin tersedia, tapi kalau lokasinya jauh dan menambah ongkos transportasi, penghematannya tidak nyata. Ada batas di mana berhemat tidak lagi bisa dilakukan tanpa mengorbankan kesehatan, kenyamanan, atau kemampuan bekerja.
Mencari pekerjaan tambahan juga tidak selalu mudah. Pekerja dengan jam kerja penuh masih butuh waktu untuk perjalanan, istirahat, dan urusan pribadi. Pekerjaan sampingan memerlukan tenaga, waktu, dan kesempatan yang tidak dimiliki semua orang dengan kondisi yang sama.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja keras bukan satu-satunya penentu kesejahteraan. Peluang mendapatkan pekerjaan bergaji lebih baik dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan, lokasi, dan kondisi pasar kerja. Dua orang dengan kemampuan serupa bisa menerima penghasilan berbeda hanya karena bekerja di sektor atau daerah yang berbeda.
Keterbatasan penghasilan juga menghambat kesempatan berkembang. Pelatihan kerja, pendidikan lanjutan, atau modal usaha sampingan membutuhkan biaya awal. Ketika penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan rutin, pintu untuk meningkatkan keterampilan semakin sempit, padahal keterampilan baru adalah tiket menuju pekerjaan dengan bayaran lebih baik.
Karena itu, persoalan upah minimum tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada kemampuan individu mengatur keuangan. Upah minimum adalah batas bawah penghasilan bagi pekerja yang dilindungi aturan, terutama mereka dengan masa kerja di bawah satu tahun. Kebutuhan hidup layak memang menjadi salah satu dasar pertimbangannya, tapi apakah angka yang ditetapkan benar-benar mencukupi tetap perlu diperiksa berdasarkan kenyataan harga di lapangan.
Di sisi lain, menaikkan upah minimum bukan perkara mudah. Kemampuan keuangan perusahaan berbeda-beda, terutama antara usaha besar dan usaha kecil menengah. Kenaikan biaya tenaga kerja yang tidak diimbangi produktivitas bisa mempengaruhi rekrutmen, harga produk, atau kelangsungan bisnis itu sendiri.
Peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Perusahaan perlu didukung untuk tumbuh dan meningkatkan produktivitas agar mampu memberi upah lebih baik tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha. Pemerintah juga memiliki peran penting melalui penyediaan fasilitas publik yang dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat.
Transportasi umum yang terjangkau, kebijakan hunian untuk pekerja, akses layanan kesehatan, dan pendidikan yang memadai adalah bagian dari ekosistem yang bisa mengurangi tekanan pada penghasilan pekerja. Ketika fasilitas itu tersedia dan berfungsi baik, pekerja tidak harus menanggung seluruh kebutuhan dasarnya dari gaji seorang diri.
Perbandingan dengan Korea Selatan memang menarik perhatian karena selisihnya terlihat sangat besar. Tapi angka dari negara lain bukan satu-satunya tolok ukur yang relevan. Tantangan yang lebih mendesak adalah memastikan kebijakan ekonomi di dalam negeri mampu menjawab kebutuhan pekerja sesuai kenyataan biaya hidup yang dihadapi setiap hari.
Sebab, ketika seorang pekerja sudah bekerja penuh waktu, menjalani hidup sederhana tanpa banyak tanggungan, tapi tetap kesulitan menyiapkan kebutuhan masa depannya, kondisi itu layak menjadi perhatian serius. Bukan sesuatu yang cukup dijawab dengan saran supaya lebih hemat atau menambah jam kerja.
Upah minimum semestinya tidak hanya dinilai dari kemampuannya membuat pekerja bertahan hingga gajian berikutnya. Yang lebih penting adalah apakah penghasilan itu memberi ruang bagi seseorang untuk menjalani hidup secara layak, dan perlahan membangun masa depan yang lebih baik dari hasil kerja kerasnya.
0 Komentar