TpY5GUWiGfA8BUG0GfziTpz5
0
    0
      Breaking News

      DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Senjata Baru Lawan Korupsi

      DPR Sahkan UU Perampasan Aset Korupsi, Ini Dampaknya bagi Pemberantasan Korupsi

      JAKARTA, PACARITA - Ketok palu Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis pagi, 19 November 2026, menandai babak baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi menjadi undang-undang, sebuah regulasi yang selama bertahun-tahun dinantikan oleh para pegiat antikorupsi di seluruh negeri.

      Sidang paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 itu dimulai sekitar pukul 10.18 WIB dengan agenda tunggal yang krusial, yakni pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan final atas RUU tersebut. Ini bukan sekadar rapat rutin. Ini adalah momen penentuan yang memutuskan apakah Indonesia akhirnya memiliki instrumen hukum untuk mengejar aset hasil kejahatan secara lebih efektif.

      Kuorum terpenuhi dengan 361 anggota DPR tercatat dalam daftar hadir, dengan 254 di antaranya hadir secara langsung di ruang sidang. Angka ini cukup untuk melegitimasi keputusan yang diambil, sekaligus menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam mendorong agenda pemberantasan korupsi yang lebih progresif.

      Puan Maharani memimpin jalannya rapat didampingi keempat Wakil Ketua DPR RI, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Kehadiran para pimpinan dewan secara lengkap menegaskan bahwa pengesahan undang-undang ini bukan sekadar formalitas, melainkan prioritas kelembagaan yang telah lama ditagih publik.

      Undang-Undang Perampasan Aset bukan regulasi biasa. Undang-undang ini memberi negara kewenangan untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya, bahkan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelakunya. Mekanisme ini dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture, sebuah pendekatan yang sudah lama diterapkan di berbagai negara dengan sistem antikorupsi yang kuat.

      Selama ini, aparat penegak hukum kerap menghadapi jalan buntu ketika tersangka koruptor meninggal dunia, melarikan diri ke luar negeri, atau berhasil lolos dari jeratan hukum pidana karena alasan teknis. Aset hasil korupsi yang nilainya kerap mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah pun akhirnya tak bisa disentuh. Undang-undang baru ini hadir untuk menutup celah tersebut.

      Proses panjang menuju pengesahan ini mencerminkan betapa alotnya dinamika politik di balik regulasi antikorupsi. RUU Perampasan Aset sempat mengendap selama bertahun-tahun di lorong-lorong parlemen, diwarnai tarik-menarik kepentingan, perdebatan soal batasan kewenangan negara, hingga kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan oleh aparat. Namun, tekanan publik dan desakan kelompok masyarakat sipil akhirnya mendorong legislatif dan eksekutif menyelesaikan pembahasan.

      Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjadi salah satu tokoh sentral dalam proses ini. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu menjadi garda terdepan dalam memfinalisasi draf undang-undang sebelum diserahkan ke sidang paripurna untuk diambil keputusan akhirnya.

      Pemerintah turut hadir melalui sejumlah wakil menteri dan menteri dalam kapasitas mitra pembahasan. Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa eksekutif dan legislatif berjalan seirama dalam mendorong pengesahan regulasi yang dinilai strategis bagi masa depan tata kelola pemerintahan yang bersih di Indonesia.

      Pengesahan undang-undang ini disambut antusias oleh kalangan pegiat antikorupsi. Mereka melihat UU Perampasan Aset sebagai pelengkap dari ekosistem hukum antikorupsi yang sudah ada, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Tipikor, hingga mekanisme pembuktian terbalik dalam gratifikasi. Dengan regulasi baru ini, negara kini memiliki satu lagi senjata yang lebih tajam untuk memiskinkan para koruptor.

      Namun, sejumlah kalangan tetap mengingatkan bahwa undang-undang sebaik apa pun hanya akan bermakna jika implementasinya konsisten dan bebas dari intervensi politik. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas belum tentu berjalan efektif di lapangan. Komitmen penegak hukum, keberanian aparat untuk bertindak tanpa pandang bulu, serta pengawasan publik yang ketat menjadi kunci agar UU Perampasan Aset tidak sekadar menjadi pajangan di lembaran negara.

      Masyarakat kini menanti langkah konkret pertama dari aparat penegak hukum, siapa yang akan menjadi kasus pertama yang diproses menggunakan undang-undang baru ini, berapa besar aset yang berhasil dirampas, dan sejauh mana hasilnya benar-benar dikembalikan kepada negara dan rakyat. Keberhasilan implementasi di tahap awal akan menentukan apakah pengesahan ini layak disebut sebagai tonggak sejarah, atau hanya sekadar catatan dalam risalah rapat paripurna.


      The free app that makes your Internet safer.







      Baca juga:

      Loading...
      Tambahkan komentar

      0 Komentar

      Tulis komentar
      Next Post
      Next Post
      Ads
      Seedbacklink
      Ads

      Info

      Info
      • 59 Street, 06 Lane, Newyork
      • +0123456789
      • info@domainku.com