JAKARTA, PACARITA - Dalam rentang waktu kurang dari dua pekan, wajah kepemimpinan militer dan kepolisian Indonesia berubah secara signifikan. Dua wakil menteri pertahanan baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 15 Oktober 2026—dan seketika itu pula, jumlah jenderal dan perwira tinggi berbintang empat yang aktif di tubuh TNI dan Polri mencapai angka genap: sepuluh orang. Tujuh dari TNI, tiga dari Polri.
Angka itu bukan sekadar statistik. Ia mencerminkan peta kekuatan militer dan kepolisian yang tengah disusun ulang di era Prabowo—sebuah komposisi yang terbentuk dari kombinasi pejabat warisan era Jokowi dan wajah-wajah baru yang dipercaya langsung oleh presiden kedelapan Indonesia.
Dua nama paling anyar dalam daftar ini adalah Richard Bolon dan Yusuf Jauhari. Keduanya dilantik pada hari yang sama sebagai Wakil Menteri Pertahanan, naik pangkat seiring jabatan baru yang mereka emban.
Richard Bolon sebelumnya menyandang pangkat Letnan Jenderal. Begitu dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan, ia langsung mengenakan empat bintang di bahunya. Dalam posisi barunya, Richard mengemban tanggung jawab di bidang strategi, doktrin, dan pengembangan kekuatan pertahanan—domain yang menjadi tulang punggung kesiapan militer jangka panjang.
Di sisinya, Yusuf Jauhari menempuh jalur yang serupa. Marsekal Muda itu naik menjadi Marsekal penuh setelah resmi menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Bidang tugasnya berbeda dari Richard: Yusuf akan mengawal logistik, industri pertahanan, dan pengembangan teknologi. Keduanya menjadi wajah baru di lingkaran inti Kementerian Pertahanan.
Namun sebelum memahami siapa yang baru, penting untuk melihat siapa yang sudah lebih dulu ada. Di puncak struktur komando TNI, Jenderal Agus Subianto masih kukuh berdiri sebagai Panglima TNI. Ia dilantik oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 22 November 2023, menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun di usia 58 tahun. Kini, hampir dua tahun sepuluh bulan sudah Agus memimpin dari Markas Besar TNI—menjadi satu dari tiga jenderal bintang empat yang merupakan warisan era sebelumnya.
Perubahan paling dramatis dalam beberapa pekan terakhir justru terjadi di tubuh Polri. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo melantik Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru—setelah mendapat persetujuan dari Komisi III DPR RI. Suyudi, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional, langsung naik pangkat dari Komjen menjadi Jenderal Polisi penuh.
Ia tak membuang waktu. Belum genap seminggu menjabat, Suyudi telah mengeluarkan rotasi pejabat dan memerintahkan anak buahnya untuk memetakan serta merazia sarang narkoba. Sebuah sinyal bahwa kepemimpinan baru membawa agenda yang tak ingin berlarut-larut.
Sementara itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah memimpin Polri selama 5 tahun 8 bulan—sejak dilantik Jokowi pada 27 Januari 2021—resmi melepas tongkat komando. Namun Presiden Prabowo tidak membiarkannya begitu saja. Sigit langsung dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan, posisi strategis yang menunjukkan bahwa sosoknya masih dianggap penting dalam ekosistem kekuasaan.
Pergantian serupa terjadi di posisi Wakapolri. Pada hari yang sama, 1 Oktober 2026, Komjen Dedi Prasetyo dicopot dari kursi Wakil Kepala Kepolisian Nasional. Posisi itu kemudian diisi oleh Komjen Wahyu Hadiningrat. Dedi sendiri tak lama menganggur—ia segera dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, dan seiring jabatan baru itu, pangkatnya pun naik menjadi Jenderal Polisi.
Pola ini menarik untuk dicermati: tidak ada yang benar-benar “dibuang”. Setiap pejabat yang digeser mendapat kursi baru yang tak kalah bergengsi. Ini bukan sekadar rotasi biasa—ini adalah redistribusi kekuasaan yang terencana.
Kembali ke ranah TNI, tepatnya Angkatan Darat. Pada Kamis, 15 Oktober 2026—hari yang sama saat Richard dan Yusuf dilantik sebagai Wamenhan—Presiden Prabowo juga melantik Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Tandyo sebelumnya menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, dan dalam posisi barunya ia menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak.
Yang membuat pergantian ini unik adalah polanya: Tandyo dan Maruli pada dasarnya bertukar posisi. Maruli, yang sebelumnya menjabat KSAD, kini berpindah menjadi Wakil Panglima TNI—tepat posisi yang ditinggalkan Tandyo. Dua jenderal, dua kursi, satu pertukaran yang rapi dan terencana.
Di Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali masih setia mengemban amanah sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Ia dilantik Jokowi pada Rabu, 28 Desember 2022, saat pangkatnya naik dari Laksamana Madya menjadi Laksamana penuh, menggantikan Yudo Margono yang saat itu beralih menjadi Panglima TNI. Sebelum menjabat KSAL, Ali memimpin Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Masa jabatannya kini telah menembus tiga tahun sembilan bulan.
Satu lagi dari Angkatan Udara: Marsekal Muhammad Tonny Harjono. Ia dilantik Jokowi sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada Jumat, 5 April 2024, menggantikan Marsekal Fajar Prasetyo yang memasuki pensiun. Sebelum menjabat KSAU, Tonny pernah memimpin Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II. Masa jabatannya kini sudah dua tahun enam bulan.
Jika ditarik benang merahnya, ada fakta yang mencolok: tujuh dari sepuluh jenderal bintang empat ini menduduki posisi mereka dalam rentang waktu hanya dua pekan. Tiga jenderal Polri dilantik pada 1 Oktober 2026, disusul empat jenderal dari militer pada 15 Oktober 2026.
Adapun Agus Subianto, Muhammad Ali, dan Muhammad Tonny Harjono adalah tiga jenderal yang posisinya sudah terisi sejak era Jokowi—dan hingga kini belum ada tanda-tanda pergantian.
Di bawah Prabowo, susunan jenderal bintang empat Indonesia kini telah tersusun lengkap. Tujuh dari TNI, tiga dari Polri. Sebagian adalah muka lama yang bertahan, sebagian lagi adalah sosok yang baru mendapat kepercayaan. Bersama, mereka menjadi ujung tombak kebijakan pertahanan dan keamanan negara yang akan datang.
Gambar : Ilustrasi
0 Komentar