{"version":"1.0","encoding":"UTF-8","feed":{"xmlns":"http://www.w3.org/2005/Atom","xmlns$openSearch":"http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/","xmlns$blogger":"http://schemas.google.com/blogger/2008","xmlns$georss":"http://www.georss.org/georss","xmlns$gd":"http://schemas.google.com/g/2005","xmlns$thr":"http://purl.org/syndication/thread/1.0","id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775"},"updated":{"$t":"2026-10-17T13:44:52.543-07:00"},"category":[{"term":"HUKUM"},{"term":"NASIONAL"},{"term":"EKOBIS"},{"term":"MANCANEGARA"},{"term":"DAERAH"},{"term":"KESEHATAN"},{"term":"PENDIDIKAN"},{"term":"SOSOK"}],"title":{"type":"text","$t":"PACARITA"},"subtitle":{"type":"html","$t":"Setiap Cerita Punya Makna"},"link":[{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#feed","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/posts\/default"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default?alt=json"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/"},{"rel":"hub","href":"http://pubsubhubbub.appspot.com/"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"generator":{"version":"7.00","uri":"http://www.blogger.com","$t":"Blogger"},"openSearch$totalResults":{"$t":"17"},"openSearch$startIndex":{"$t":"1"},"openSearch$itemsPerPage":{"$t":"25"},"entry":[{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-8254332911028154575"},"published":{"$t":"2026-10-17T13:23:26.949-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-17T13:23:26.950-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"NASIONAL"}],"title":{"type":"text","$t":"Cuaca Kering hingga 24 Oktober, BMKG Peringatkan Risiko Kebakaran Hutan Meluas"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003Ctable align=\"center\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"tr-caption-container\" style=\"margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003E\u003Ctbody\u003E\u003Ctr\u003E\u003Ctd style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhcmHbPWrmK4PCHB2cl9VpPB5aUz4NuiI0dOhfZD4XqZLSPfv-CxoN89P7-C8dNbRb-Mr4RT6MsfIiLQO4xrJDm0jCPv4NBK47CtgSPF8FnvsfUUi3Gv-ZP5ebwfRG4aqd9PPyAbkScxm2ARLGMnBp99gBDnX64BCI48-k6pLttjpv_iQUeNbe0ANpQbBXd\/s1200\/BMKG.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"745\" data-original-width=\"1200\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhcmHbPWrmK4PCHB2cl9VpPB5aUz4NuiI0dOhfZD4XqZLSPfv-CxoN89P7-C8dNbRb-Mr4RT6MsfIiLQO4xrJDm0jCPv4NBK47CtgSPF8FnvsfUUi3Gv-ZP5ebwfRG4aqd9PPyAbkScxm2ARLGMnBp99gBDnX64BCI48-k6pLttjpv_iQUeNbe0ANpQbBXd\/s1600\/BMKG.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/td\u003E\u003C\/tr\u003E\u003Ctr\u003E\u003Ctd class=\"tr-caption\" style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Cspan style=\"background-color: #fcfaf6; color: #bab4a1; font-family: Inter, ui-sans-serif, system-ui, sans-serif; font-size: 12px; font-style: italic; text-align: start;\"\u003EIlustrasi kekeringan\u003C\/span\u003E\u003C\/td\u003E\u003C\/tr\u003E\u003C\/tbody\u003E\u003C\/table\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb style=\"font-family: helvetica;\"\u003EJAKARTA, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003ERatusan titik panas masih menyala di berbagai penjuru Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 478 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi tersebar di sejumlah wilayah pada 16 Oktober 2026—dan kondisi cuaca kering yang diprediksi bertahan hingga 24 Oktober membuat ancaman kebakaran hutan dan lahan ini jauh dari mereda.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESumatera Selatan menjadi wilayah paling mengkhawatirkan. Dari total 478 titik panas yang terdeteksi, 189 di antaranya berada di provinsi ini—hampir empat kali lipat lebih banyak dibanding Jawa Timur yang berada di posisi kedua dengan 89 titik. Papua Selatan menyusul dengan 63 titik, sementara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masing-masing mencatatkan 26 titik.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EAngka-angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap titik panas, ada lahan yang terbakar, udara yang menipis kualitasnya, dan masyarakat yang menghirup asap setiap harinya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa kondisi cuaca di Indonesia pada periode 17 hingga 24 Oktober 2026 masih sangat bervariasi. Sebagian wilayah basah dengan potensi hujan lebat, sebagian lain justru terperangkap dalam kekeringan yang terus berlarut.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EWilayah yang diprediksi mengalami kondisi relatif kering meliputi Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan. Potensi pertumbuhan awan hujan di kawasan-kawasan ini terbilang rendah, sehingga kondisi kering diperkirakan akan terus bertahan selama sepekan ke depan tanpa jeda yang berarti.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESebaliknya, peluang pertumbuhan awan hujan lebih dari 70 persen masih tersedia di Sumatera bagian utara, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Papua Pegunungan, BMKG bahkan mewaspadai kemungkinan hujan lebat yang bisa datang sewaktu-waktu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPola angin turut memainkan peran krusial dalam dinamika ini. Andri menjelaskan bahwa pada lapisan atmosfer 925 hingga 500 hektopaskal, angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 34 knot. Pola angin inilah yang menentukan ke mana asap karhutla akan bergerak, sekaligus berpengaruh terhadap proses pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESaat ini, sebaran asap karhutla masih terpantau menutupi sebagian besar Sumatera dan Kalimantan, Sulawesi bagian tengah hingga selatan, Kepulauan Maluku, serta sebagian besar Papua. Asap-asap itu bergerak ke arah barat laut hingga timur laut, mengikuti irama angin yang berhembus di lapisan atmosfer.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EAda satu kabar baik di tengah situasi yang mencemaskan ini. Kalimantan Tengah, yang sehari sebelumnya mencatatkan 485 titik panas pada 15 Oktober, mengalami penurunan drastis menjadi hanya 26 titik pada 16 Oktober 2026. Penurunan sebesar lebih dari 94 persen dalam satu hari ini merupakan perkembangan yang menggembirakan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ENamun Andri mengingatkan agar euforia tidak datang terlalu dini. Meski jumlah titik panas harian di Kalimantan Tengah menurun signifikan, potensi karhutla tetap perlu diwaspadai. Kondisi kering yang masih melanda sejumlah wilayah bisa dengan mudah memicu titik api baru kapan saja, terutama jika ada aktivitas manusia yang tidak terkendali di lahan-lahan gambut dan semak belukar.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengambil langkah lebih jauh dengan langsung mengimbau masyarakat. Ia meminta warga yang tinggal di wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tiga hal sekaligus: cuaca panas yang menyengat, kondisi udara yang kering, dan potensi penurunan kualitas udara akibat asap karhutla yang terus mengepul.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EImbauan praktis pun disampaikan. Masyarakat dianjurkan menjaga asupan cairan tubuh agar tidak dehidrasi, menggunakan tabir surya ketika harus beraktivitas di bawah terik matahari, dan sedapat mungkin membatasi kegiatan di luar ruangan apabila kualitas udara mulai memburuk.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EBagi mereka yang tinggal di kawasan yang sudah terselimuti asap, masker menjadi perlindungan yang tidak bisa diabaikan. Faisal secara khusus menekankan perlindungan bagi kelompok rentan—anak-anak, lansia, dan orang-orang dengan gangguan pernapasan—yang paling mudah terdampak oleh partikel-partikel halus dari asap pembakaran lahan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ENamun perlindungan kesehatan saja tidak cukup jika api terus bermunculan. BMKG pun mengeluarkan peringatan tegas soal pencegahan kebakaran. Masyarakat diminta untuk tidak membakar sampah, apalagi membuka lahan dengan cara membakar, terutama di kawasan yang rentan seperti lahan gambut, semak belukar, dan hutan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKekeringan yang berlangsung lama juga menuntut langkah antisipasi terhadap ketersediaan air. Penghematan dan pengelolaan sumber daya air yang bijak perlu segera dilakukan, agar ketika musim kemarau mencapai puncaknya, cadangan air yang ada masih mencukupi kebutuhan masyarakat.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EBMKG juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam sistem deteksi dini kebakaran. Apabila menemukan indikasi titik api di sekitar tempat tinggal atau tempat kerja, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Penanganan cepat di fase awal jauh lebih efektif ketimbang pemadaman setelah api sudah meluas dan sulit dikendalikan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ETanggung jawab ini tidak hanya dibebankan kepada masyarakat. BMKG secara resmi meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, karhutla, dan dampak penurunan kualitas udara yang bisa berlangsung dalam waktu panjang.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi ancaman yang sudah terlalu sering berulang setiap tahun ini.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EInformasi prakiraan cuaca terbaru dan peringatan dini dapat dipantau melalui laman resmi BMKG di bmkg.go.id, aplikasi InfoBMKG yang tersedia di platform Android dan iOS, serta akun media sosial resmi BMKG di @infobmkg.\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/8254332911028154575\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/cuaca-kering-hingga-24-oktober-bmkg.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/8254332911028154575"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/8254332911028154575"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/cuaca-kering-hingga-24-oktober-bmkg.html","title":"Cuaca Kering hingga 24 Oktober, BMKG Peringatkan Risiko Kebakaran Hutan Meluas"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhcmHbPWrmK4PCHB2cl9VpPB5aUz4NuiI0dOhfZD4XqZLSPfv-CxoN89P7-C8dNbRb-Mr4RT6MsfIiLQO4xrJDm0jCPv4NBK47CtgSPF8FnvsfUUi3Gv-ZP5ebwfRG4aqd9PPyAbkScxm2ARLGMnBp99gBDnX64BCI48-k6pLttjpv_iQUeNbe0ANpQbBXd\/s72-c\/BMKG.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-8596728465169049925"},"published":{"$t":"2026-10-17T13:17:34.109-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-17T13:17:34.110-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"PENDIDIKAN"}],"title":{"type":"text","$t":"Ruang Ibadah Non-Muslim SRT 1 Trenggalek Berisi Gamelan, Ombudsman Minta Segera Dibenahi"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhwLDBxxD1CGkWnb4HeEY3YteOJ89WvrL9cDQP_meWrZ8GFIesmvg0DaZLsmtQetV-6hgph5dmNW5oAo5QFdYTgw8RMLB9Q4fpmIXCEnovWbgQ_UvT9IHPYX2_hthG-9xHztFFo2K8-7KisOFFKfXVkQm3RMYXQLLvF1K3kW-GjT8JV6a89kYgHWdao4BDS\/s1200\/OMBUDSMAN.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"800\" data-original-width=\"1200\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhwLDBxxD1CGkWnb4HeEY3YteOJ89WvrL9cDQP_meWrZ8GFIesmvg0DaZLsmtQetV-6hgph5dmNW5oAo5QFdYTgw8RMLB9Q4fpmIXCEnovWbgQ_UvT9IHPYX2_hthG-9xHztFFo2K8-7KisOFFKfXVkQm3RMYXQLLvF1K3kW-GjT8JV6a89kYgHWdao4BDS\/s1600\/OMBUDSMAN.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003ETRENGGALEK, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003ESebuah ruangan yang seharusnya menjadi tempat ibadah bagi siswa Kristen di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 1 Trenggalek justru ditemukan berisi perangkat gamelan saat Ombudsman Republik Indonesia melakukan kunjungan pemantauan lapangan, Rabu, 14 Oktober 2026. Temuan ini langsung menjadi sorotan dan memunculkan desakan agar pihak sekolah segera mengembalikan fungsi ruangan tersebut.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDelegasi Ombudsman RI tiba di SRT 1 Trenggalek pukul 10.40 WIB. Rombongan dipimpin Ahmad Sobirin, Kepala Asisten Utama Keasistenan VI bidang Pemeriksaan Laporan Masyarakat, dan didampingi dua asisten Ombudsman, yakni Anis Samudra Wulan dan M. Ihsan Kamil. Turut hadir perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur, Gus Haryanto dan Regar Febrianto.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKunjungan ini bukan tanpa alasan istimewa. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin beserta Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Stefanus Triadi Atmono turut menyertai rombongan, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan jalannya pembangunan dan operasional sekolah yang baru beberapa bulan menempati gedung permanen di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 12, Sidomulyo, Sawahan, Sumber Gedong, Kabupaten Trenggalek itu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESebelumnya, SRT 1 Trenggalek menumpang di gedung sementara milik Balai Latihan Kerja (BLK) Trenggalek. Kini sekolah tersebut telah menghuni bangunan permanen yang baru selesai dibangun, menjadikannya salah satu sekolah rakyat pertama yang memiliki fasilitas terpadu—asrama, masjid, lapangan olahraga, hingga ruang kelas.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ETim Ombudsman menyisir seluruh sudut sekolah secara berurutan. Mereka mulai dari kamar tidur pengasuh asrama, dilanjutkan ke asrama siswa, toilet, ruang kelas di bagian timur, area masjid, hingga lapangan olahraga. Di sanalah tim menemukan sesuatu yang mengganjal: sebuah ruangan yang menurut pihak sekolah telah diperuntukkan sebagai tempat ibadah non-Muslim, namun kenyataannya masih diisi perangkat gamelan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ERadian, anggota delegasi Ombudsman yang menjadi juru bicara dalam pemantauan itu, langsung menanyakan perihal siswa non-Muslim kepada Kepala Sekolah Yoganator. Dari penjelasan kepala sekolah, tercatat ada tiga siswa beragama Kristen yang bersekolah di SRT 1 Trenggalek. Tidak ada siswa Buddha, Hindu, maupun Konghucu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESaat Radian bertanya di mana ketiga siswa Kristen itu biasa beribadah, jawaban kepala sekolah mengarahkan delegasi ke ruangan yang lantas membuat Radian terkejut. Ruang yang dimaksud belum mencerminkan fungsinya sama sekali sebagai tempat ibadah. Alih-alih tertata layaknya ruang doa, di dalamnya justru tersimpan seperangkat gamelan—alat musik tradisional Jawa yang tak ada kaitannya dengan kegiatan peribadatan Kristen.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E“Saya agak terkejut, kenapa bukan, ya, tempat ibadah bagi teman-teman Kristiani, seperti itu,” ujar Radian dalam keterangannya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EIa menilai kondisi ini kemungkinan besar terjadi karena pengelolaan fasilitas sekolah yang belum berjalan optimal. Sekolah yang masih tergolong baru beroperasi di gedung permanen itu tampaknya belum sempat menata semua ruang sesuai fungsinya. Namun bagi Ombudsman, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ERadian menegaskan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Hal ini dijamin konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan perbedaan agama di lingkungan sekolah milik negara.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E“Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan perbedaan agama. Karena sekali lagi, kita menjamin setiap warga negara mendapatkan pelayanan dan juga berkesempatan untuk beribadah,” kata Radian.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi sisi lain, Radian memberikan apresiasi kepada Bupati Trenggalek yang secara langsung mendampingi proses pemantauan. Kehadiran bupati dinilai sebagai sinyal positif atas komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan dan pengelolaan sekolah rakyat.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKendati demikian, Ombudsman mencatat sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki agar hak-hak dasar siswa—baik dalam bidang pendidikan maupun peribadatan—terpenuhi secara merata. Salah satu catatan paling mendesak adalah penyediaan ruang ibadah yang benar-benar layak bagi tiga siswa Kristen tersebut.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ERadian menyebut, pihaknya sudah menyampaikan langsung kepada kepala sekolah dan bupati agar segera mengambil tindakan. Bupati Trenggalek pun di tempat yang sama menegaskan bahwa ruangan itu harus segera dikembalikan ke fungsi semula.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ELebih lanjut, Radian menyarankan agar pihak sekolah melibatkan tokoh agama Kristen dalam penataan ruang ibadah tersebut. Tokoh agama yang memahami kebutuhan dan tata cara peribadatan Kristen dinilai penting untuk memastikan ruang yang disediakan benar-benar representatif dan layak digunakan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E“Kalau perlu, undang pemuka agama yang bisa memberikan bimbingan, yang tahu bagaimana mengakomodasi teman-teman atau saudara-saudara kita yang perlu beribadah,” ujar Radian.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ETak hanya soal ruang ibadah, persoalan ketersediaan guru agama non-Muslim juga ikut disorot. Ketiadaan tenaga pengajar yang bisa membimbing siswa Kristen dalam pelajaran agama Kristen menjadi catatan tersendiri yang perlu segera diselesaikan pihak sekolah maupun pemerintah daerah.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKepala sekolah Yoganator dikabarkan telah berjanji bahwa pada hari itu juga ruang ibadah akan segera dibenahi dan dikembalikan fungsinya—baik untuk siswa maupun tenaga pengajar non-Muslim. Janji tersebut disampaikan di hadapan delegasi Ombudsman dan Bupati Trenggalek, sehingga menjadi komitmen yang perlu ditindaklanjuti secara nyata.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKondisi di SRT 1 Trenggalek ini menjadi pengingat bahwa sekolah rakyat sebagai institusi pendidikan milik negara harus mampu hadir secara adil bagi seluruh peserta didiknya, tanpa memandang latar belakang agama. Keberadaan siswa minoritas—sekecil apa pun jumlahnya—tidak boleh membuat hak-hak dasar mereka terabaikan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EOmbudsman RI menyatakan akan terus memantau tindak lanjut dari temuan tersebut. Hasil pemantauan ini diharapkan menjadi dorongan nyata bagi pengelola SRT 1 Trenggalek untuk segera berbenah, sehingga sekolah yang baru ini benar-benar bisa menjadi tempat belajar yang inklusif, adil, dan bermartabat bagi semua siswa—tanpa terkecuali.\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/8596728465169049925\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/ruang-ibadah-non-muslim-srt-1.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/8596728465169049925"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/8596728465169049925"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/ruang-ibadah-non-muslim-srt-1.html","title":"Ruang Ibadah Non-Muslim SRT 1 Trenggalek Berisi Gamelan, Ombudsman Minta Segera Dibenahi"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhwLDBxxD1CGkWnb4HeEY3YteOJ89WvrL9cDQP_meWrZ8GFIesmvg0DaZLsmtQetV-6hgph5dmNW5oAo5QFdYTgw8RMLB9Q4fpmIXCEnovWbgQ_UvT9IHPYX2_hthG-9xHztFFo2K8-7KisOFFKfXVkQm3RMYXQLLvF1K3kW-GjT8JV6a89kYgHWdao4BDS\/s72-c\/OMBUDSMAN.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-4267491010324705443"},"published":{"$t":"2026-10-17T13:11:15.941-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-17T13:11:15.941-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"KESEHATAN"}],"title":{"type":"text","$t":"Sidak Puskesmas Jongaya, Wali Kota Makassar Temukan Kondisi Kumuh di Area Belakang"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Ctable align=\"center\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"tr-caption-container\" style=\"margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003E\u003Ctbody\u003E\u003Ctr\u003E\u003Ctd style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhvkus9ITRges1T9v_qZETw66D8sqya87oWbW4AmSFFiZVdRt2S76RyCYTFwVg58CJ2CSjOloTrq-5NgEGx_MZ-dOj3vLlO7vtIUOxKJE6LMthKFQieOqNHI_6GB70hC2rFSjrp0rqCOO3nZB5m8KB9zWIINWcc9LuCsvmlYbmKDJ8INoRrRXOvFB53spS2\/s1152\/PUSKESMAS%20JONGAYA.webp\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"768\" data-original-width=\"1152\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhvkus9ITRges1T9v_qZETw66D8sqya87oWbW4AmSFFiZVdRt2S76RyCYTFwVg58CJ2CSjOloTrq-5NgEGx_MZ-dOj3vLlO7vtIUOxKJE6LMthKFQieOqNHI_6GB70hC2rFSjrp0rqCOO3nZB5m8KB9zWIINWcc9LuCsvmlYbmKDJ8INoRrRXOvFB53spS2\/s1600\/PUSKESMAS%20JONGAYA.webp\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/td\u003E\u003C\/tr\u003E\u003Ctr\u003E\u003Ctd class=\"tr-caption\" style=\"text-align: center;\"\u003EMunafri Tegur Kepala Puskesmas Jongaya karena Lingkungan Kotor dan Tidak Terawat\u003C\/td\u003E\u003C\/tr\u003E\u003C\/tbody\u003E\u003C\/table\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003EMAKASSAR, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003EBukan sambutan hangat yang ditemukan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat mengunjungi Puskesmas Jongaya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yang ada justru pemandangan yang tak layak ada di fasilitas kesehatan milik pemerintah: saluran air yang kotor, pakaian dijemur sembarangan di dekat pintu keluar, dan area belakang yang terbengkalai seperti bukan bagian dari fasilitas pelayanan publik.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EInspeksi mendadak itu langsung memperlihatkan wajah lain dari salah satu puskesmas di kota terbesar di kawasan timur Indonesia ini. Kondisi kumuh ditemukan bukan di sudut tersembunyi, melainkan tepat di area belakang yang menjadi akses keluar pasien dan pengunjung.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ETemuan ini bukan persoalan sepele. Makassar tengah dalam kondisi waspada terhadap peningkatan kabut asap yang berpotensi mendorong lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA. Di saat fasilitas kesehatan seharusnya menjadi benteng pertama perlindungan warga, justru kondisinya sendiri yang dipertanyakan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESaluran pembuangan yang tampak kotor dan tak terawat menjadi salah satu temuan yang paling mencolok. Di lingkungan yang seharusnya steril dan higienis, keberadaan got yang menggenang dan tak mengalir lancar bukan hanya tidak nyaman secara estetika, tetapi juga berpotensi menjadi sumber penyakit baru bagi pasien yang datang mencari kesembuhan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EYang tidak kalah mengganjal adalah pakaian yang dijemur tepat di dekat pintu. Pemandangan itu mungkin lazim di lingkungan rumah tinggal, tetapi di fasilitas kesehatan, hal itu mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap standar kebersihan yang seharusnya ditegakkan secara ketat.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EMunafri tidak tinggal diam. Ia langsung menegur petugas yang ada di lokasi, termasuk kepala puskesmas, atas kondisi yang ditemukannya. Teguran itu bukan sekadar formalitas; wali kota menyampaikannya dengan tegas di hadapan staf.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPoin yang ia tekankan pun cukup mendasar namun sering terlupakan: kebersihan di fasilitas kesehatan tidak boleh hanya menjadi pekerjaan setengah. Membersihkan ruang tunggu dan area pelayanan di depan, sementara membiarkan bagian belakang kumuh dan tidak terurus, adalah bentuk inkonsistensi yang tidak bisa dibiarkan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EStandar kebersihan, menurut Munafri, harus berlaku menyeluruh. Tidak ada area yang boleh dikecualikan, tidak ada sudut yang boleh dianggap tidak perlu diperhatikan hanya karena jarang terlihat oleh pasien. Justru area yang tidak terlihat itulah yang paling rawan menjadi sumber masalah.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPuskesmas Jongaya bukan sekadar bangunan layanan kesehatan biasa. Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas memiliki peran strategis dalam sistem layanan kesehatan di Makassar. Di sanalah warga pertama kali datang ketika merasa tidak sehat, di sanalah diagnosis awal dibuat, dan di sanalah penanganan dasar diberikan sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit jika diperlukan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKetika fasilitas seperti ini tidak mampu menjaga standar kebersihannya sendiri, kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah pun menjadi taruhan. Pasien yang datang dengan kondisi rentan bisa saja pulang dengan masalah baru yang mereka tidak bawa saat pertama datang.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESidak seperti yang dilakukan Munafri bukan hal baru dalam praktik kepemimpinan kepala daerah. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada tindak lanjut yang nyata setelah inspeksi selesai. Teguran yang disampaikan kepada pengelola puskesmas perlu diikuti dengan langkah konkret: perbaikan segera, evaluasi manajemen kebersihan, dan pengawasan berkelanjutan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPersoalan kebersihan fasilitas kesehatan sejatinya bukan hal yang membutuhkan anggaran besar untuk diatasi. Yang dibutuhkan lebih banyak adalah kedisiplinan, komitmen, dan pengawasan rutin dari pihak pengelola. Ketika hal-hal mendasar seperti ini diabaikan, pertanyaannya bukan lagi soal kekurangan sumber daya, melainkan soal prioritas dan keseriusan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi tengah ancaman ISPA yang meningkat seiring kondisi udara yang memburuk akibat kabut asap, momen sidak ini seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh fasilitas kesehatan di Makassar. Kebersihan bukan kemewahan. Dalam konteks layanan kesehatan, kebersihan adalah keharusan yang tidak boleh ditawar.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKini pertanyaan yang menggantung adalah: apakah teguran wali kota akan cukup mengubah kebiasaan buruk yang mungkin sudah berlangsung lama di Puskesmas Jongaya? Ataukah sidak ini hanya akan menjadi momen sesaat yang terlupakan begitu kamera dan perhatian publik beralih ke tempat lain?\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EJawaban atas pertanyaan itu tidak akan ditemukan hari ini. Ia akan terlihat dari kondisi puskesmas dalam beberapa pekan ke depan, ketika tidak ada tamu penting yang mengunjungi, ketika tidak ada kamera yang merekam, dan ketika rutinitas sehari-hari kembali berjalan seperti biasanya.\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/4267491010324705443\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/sidak-puskesmas-jongaya-wali-kota.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/4267491010324705443"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/4267491010324705443"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/sidak-puskesmas-jongaya-wali-kota.html","title":"Sidak Puskesmas Jongaya, Wali Kota Makassar Temukan Kondisi Kumuh di Area Belakang"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhvkus9ITRges1T9v_qZETw66D8sqya87oWbW4AmSFFiZVdRt2S76RyCYTFwVg58CJ2CSjOloTrq-5NgEGx_MZ-dOj3vLlO7vtIUOxKJE6LMthKFQieOqNHI_6GB70hC2rFSjrp0rqCOO3nZB5m8KB9zWIINWcc9LuCsvmlYbmKDJ8INoRrRXOvFB53spS2\/s72-c\/PUSKESMAS%20JONGAYA.webp","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-8480148422971905182"},"published":{"$t":"2026-10-17T12:51:45.305-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-17T12:54:49.842-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"HUKUM"}],"title":{"type":"text","$t":"Suap Audit BPK Jawa Tengah: Kepala Perwakilan Minta Rp600 Juta ke Bupati"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\u003Ctable align=\"center\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"tr-caption-container\" style=\"margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003E\u003Ctbody\u003E\u003Ctr\u003E\u003Ctd style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEidgJEkh0H5_0gSSPQJeEsZ_URuUyXUlH9TMAe4vSjoUKdrsKg0YDxzzMPfeuivkY3umCaBEK2FFsYtG6d9PjNHHkv6wrEkKyzTzz_vW6fpoFozGNptKU7xY2QTjG4HR3N87OWswTYx04cesfQe_80KzgeSHXhYY14kz8MFXE6AzL63eejz_6Hc8V840Udu\/s1200\/AHMAD%20LUTFI.png\" style=\"margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"800\" data-original-width=\"1200\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEidgJEkh0H5_0gSSPQJeEsZ_URuUyXUlH9TMAe4vSjoUKdrsKg0YDxzzMPfeuivkY3umCaBEK2FFsYtG6d9PjNHHkv6wrEkKyzTzz_vW6fpoFozGNptKU7xY2QTjG4HR3N87OWswTYx04cesfQe_80KzgeSHXhYY14kz8MFXE6AzL63eejz_6Hc8V840Udu\/s1600\/AHMAD%20LUTFI.png\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/td\u003E\u003C\/tr\u003E\u003Ctr\u003E\u003Ctd class=\"tr-caption\" style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; text-align: left;\"\u003EKepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi\u003C\/span\u003E\u003C\/td\u003E\u003C\/tr\u003E\u003C\/tbody\u003E\u003C\/table\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003EJAKARTA, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003ESebuah tong plastik berwarna biru tersimpan di rumah adik kandung Bupati Klaten. Di dalamnya, ratusan juta rupiah yang diduga bukan uang biasa. Itulah salah satu temuan paling mencolok ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan pada Kamis, 15 Oktober 2026—sebuah operasi yang mengguncang Kabupaten Klaten dan menyeret tiga orang menjadi tersangka.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EBupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjadi salah satu nama yang kini duduk di kursi tersangka. KPK menduga ia terlibat dalam perkara suap yang berkaitan erat dengan upaya mengondisikan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2025. Institusi yang mestinya menjadi penjaga akuntabilitas keuangan daerah—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)—justru menjadi bagian dari pusaran dugaan korupsi ini.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, disebut sebagai sosok yang meminta uang kepada Hamenang. Bukan jumlah kecil—awalnya Ahmad Luthfi diduga membanderol permintaannya di angka Rp600 juta. Namun setelah tawar-menawar yang berlangsung dalam pertemuan tertutup, kedua pihak diduga bersepakat pada nominal Rp400 juta.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPangkal perkara ini bermula pada April 2026, ketika BPK Perwakilan Jawa Tengah menjalani rutinitas audit atas laporan keuangan Pemkab Klaten. Dalam proses pemeriksaan itu, auditor menemukan sesuatu yang serius: indikasi kelebihan pembayaran honorarium dengan total nilai sekitar Rp5 miliar.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ETemuan itu terpecah menjadi dua pos. Pertama, kelebihan pembayaran honorarium narasumber dalam kegiatan sosialisasi peraturan senilai Rp4,16 miliar. Kedua, kelebihan honorarium untuk kegiatan lainnya yang mencapai sekitar Rp1,02 miliar. Angka-angka itu cukup besar untuk membuat jajaran Pemkab Klaten cemas.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EMerespons temuan tersebut, Hamenang bersama Inspektur Daerah Klaten, Agus Suprapto, bergerak. Mereka mendatangi Ahmad Luthfi dan Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan, Iwan Heri Setiawan, di Semarang. Pertemuan itu menjadi titik awal dari apa yang kemudian diduga KPK sebagai transaksi suap.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDalam pertemuan lanjutan itulah Ahmad Luthfi diduga secara terang-terangan meminta “bantuan” uang sebesar Rp600 juta kepada Hamenang. Bupati Klaten rupanya tidak begitu saja menerima angka itu. Ia keberatan dan melakukan negosiasi, hingga akhirnya tercapai kesepakatan di angka Rp400 juta.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESetelah kesepakatan itu tercapai, komunikasi berlanjut dengan cara yang tidak biasa. Ahmad Luthfi diduga menyerahkan secarik kertas berwarna kuning bertuliskan kode “Amidis” kepada Hamenang—pesan yang dikirim melalui perantara pejabat BPK dan inspektur daerah. Catatan itu kemudian diteruskan oleh Hamenang ke jajarannya, hingga berujung pada penyiapan uang tunai oleh pihak swasta.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPihak swasta yang dimaksud adalah Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Kreatif. Ia kini juga berstatus tersangka dalam perkara ini, menjadi satu dari tiga orang yang dijerat KPK sekaligus.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKPK menduga pemberian uang itu memang dimaksudkan untuk menghapus temuan kelebihan pembayaran honorarium dari laporan hasil pemeriksaan. Dugaan itu bukan tanpa dasar. Ketika BPK menerbitkan laporan hasil pemeriksaan pada Juni 2026—dua bulan setelah audit digelar—dua temuan bernilai Rp5 miliar itu sudah tidak lagi tercantum di dalamnya. Hilang, seolah tidak pernah ada.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKecurigaan ini yang kemudian mendorong KPK bergerak. Operasi tangkap tangan dilancarkan secara bersamaan di beberapa titik: Klaten, Surakarta, dan Jakarta. Hasilnya tidak hanya menyentuh para pelaku utama, tapi juga mengungkap penyimpanan uang yang dramatis.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ETim penyidik menemukan tong plastik berwarna biru di rumah Hanaku Agni Sadewo—adik kandung Bupati Klaten. Di dalam tong itu tersimpan uang tunai senilai Rp934 juta. KPK menduga uang sebesar itu merupakan penerimaan yang dilakukan Hamenang dari sejumlah kluster sumber.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EBarang bukti tidak hanya berupa tong biru itu. KPK juga menyita amplop tebal berisi uang tunai senilai Rp300 juta, serta mata uang asing sebesar 5.972 yuan. Total barang bukti berupa uang yang diamankan dalam operasi ini mencapai Rp1,2 miliar.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPlt. Direktur Pendidikan KPK Ahmad Taufik Husein membeberkan rangkaian perkara ini kepada publik. Ia menegaskan bahwa penyidik masih terus mendalami peran masing-masing tersangka dalam seluruh rangkaian dugaan korupsi tersebut.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKetiga tersangka—Hamenang Wajar Ismoyo, Ahmad Luthfi, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo—kini telah ditahan. Masa penahanan pertama berlangsung selama 20 hari, dihitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKasus ini menjadi pengingat keras tentang betapa rentannya institusi pengawas keuangan terhadap godaan korupsi. BPK, yang seharusnya menjadi benteng terakhir akuntabilitas, dalam kasus ini justru diduga ikut terlibat dalam upaya memanipulasi temuannya sendiri. Kepercayaan publik terhadap proses audit keuangan daerah pun kembali dipertaruhkan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESementara penyelidikan terus berjalan, satu pertanyaan menggantung: adakah pihak-pihak lain yang terlibat, yang namanya belum tersebut dalam lembar sangkaan KPK? Jawaban itu mungkin tersimpan di balik pintu sel tahanan Gedung Merah Putih, bersama tiga tersangka yang kini menanti proses hukum.\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/8480148422971905182\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/suap-audit-bpk-jawa-tengah-kepala.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/8480148422971905182"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/8480148422971905182"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/suap-audit-bpk-jawa-tengah-kepala.html","title":"Suap Audit BPK Jawa Tengah: Kepala Perwakilan Minta Rp600 Juta ke Bupati"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEidgJEkh0H5_0gSSPQJeEsZ_URuUyXUlH9TMAe4vSjoUKdrsKg0YDxzzMPfeuivkY3umCaBEK2FFsYtG6d9PjNHHkv6wrEkKyzTzz_vW6fpoFozGNptKU7xY2QTjG4HR3N87OWswTYx04cesfQe_80KzgeSHXhYY14kz8MFXE6AzL63eejz_6Hc8V840Udu\/s72-c\/AHMAD%20LUTFI.png","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-7483518870827340504"},"published":{"$t":"2026-10-17T00:21:03.382-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-17T00:21:03.382-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"HUKUM"}],"title":{"type":"text","$t":"Korupsi Bupati Klaten Meledak! KPK Unkap Aliran Dana"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEgT5oNDavg1aS9DUJorWqe9_t1dCKzHR0p-UQ5Nkx6H7Rky_HYzNFlYeOqll_Pq4SRrBUQ9IZOS4twiKgcJqn_7ebk7DK_NZhoJxrLWzFfHBpoHtZHftpmjZ_7X_iICLj0LF5tKArOYB-Xofah76HT_-Q8_DcIniJ2IIN_CBlzga2Ooxiud3EajrZIhyDk7\/s739\/KORUPSI%20KLATEN.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"415\" data-original-width=\"739\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEgT5oNDavg1aS9DUJorWqe9_t1dCKzHR0p-UQ5Nkx6H7Rky_HYzNFlYeOqll_Pq4SRrBUQ9IZOS4twiKgcJqn_7ebk7DK_NZhoJxrLWzFfHBpoHtZHftpmjZ_7X_iICLj0LF5tKArOYB-Xofah76HT_-Q8_DcIniJ2IIN_CBlzga2Ooxiud3EajrZIhyDk7\/s1600\/KORUPSI%20KLATEN.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003EJAKARTA, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003EKomisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Bupati Klaten berinisial HWI dalam sebuah operasi yang mengungkap jaringan korupsi berlapis. Bukan sekadar satu kasus suap biasa — KPK mengidentifikasi lima kluster penerimaan uang yang diduga mengalir deras ke kantong sang bupati sejak ia menjabat pada 2025.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDalam konferensi pers yang digelar KPK, lembaga antirasuah itu membeberkan temuan mengejutkan: total dugaan penerimaan suap menembus angka miliaran rupiah, berasal dari berbagai sumber mulai dari kontraktor proyek pemerintah, pengusaha tambang galian C, badan usaha milik daerah, hingga potongan upah pungut dari para pegawai.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKluster pertama menyangkut pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Klaten. HWI diduga menerima fee dari sejumlah penyedia atau kontraktor dengan total lebih dari Rp2 miliar. Rinciannya: Rp1,90 miliar mengalir dari pihak berinisial MAW melalui perantara berinisial RZI. Uang itu kemudian digunakan untuk keperluan pribadi bupati, termasuk melunasi utang biaya Pilkada dan kebutuhan operasional sehari-hari.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ETidak berhenti di sana. Dua aliran uang lainnya turut tercatat dalam kluster yang sama. Sebesar Rp240 juta diterima melalui ajudan berinisial BSR, sementara Rp100 juta lagi dikirim lewat RZI dari pihak swasta lainnya. Keduanya digunakan untuk keperluan pribadi HWI selaku bupati.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKluster kedua berkaitan dengan dunia pertambangan. Pada 2026, HWI diduga menerima Rp245 juta dari paguyuban tambang yang dikelola pihak swasta berinisial Le. Yang membuat temuan ini kian menggelitik: uang tersebut diserahkan melalui HAS — yang tak lain adalah adik kandung sang bupati. Dana itu kemudian digunakan untuk berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKPK juga menemukan bahwa pengusaha galian C memberikan uang secara rutin kepada sebuah lembaga swadaya masyarakat berinisial LA, dengan nilai yang fantastis: mencapai Rp2 miliar per bulan. Terkait temuan ini, KPK akan berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, mengingat dugaan kegiatan pertambangan ilegal berada di luar ranah tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKluster ketiga adalah setoran rutin dari badan usaha milik daerah dan organisasi perangkat daerah. Sejak menjabat pada 2025, HWI diduga mengantongi setoran rutin dengan total sekurang-kurangnya Rp1,8 miliar. Perinciannya: Rp30 juta per bulan dari PDAM, Rp15 juta per bulan dari PT AOP, Rp30 juta per bulan dari BPR Klaten, dan Rp15 juta per bulan dari RSUD yang ada di Kabupaten Klaten.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKluster keempat menyentuh praktik pemotongan upah pungut yang menurut KPK bukan kali pertama ditangani. Pada periode 2025–2026, HWI diduga menerima potongan upah pungut dari para pejabat dan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Klaten. Total temuan tim KPK dari praktik ini mencapai sekurang-kurangnya Rp80 juta. Pada 2025, nilai potongan mencapai Rp25 juta per triwulan, lalu naik pada 2026 — semuanya dikumpulkan melalui RZI selaku ajudan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDari operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK berhasil mengamankan barang bukti senilai total Rp1,2 miliar. Rincian barang bukti cukup dramatis: uang tunai Rp34 juta ditemukan di rumah HAS, adik kandung bupati, yang disimpan di dalam sebuah tong berwarna biru. Selain itu, ditemukan pula uang dalam amplop senilai Rp100-300 juta, serta uang valuta asing sebesar 5.972 yuan atau setara sekitar Rp16 juta.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EBerdasarkan kecukupan alat bukti yang ditemukan, KPK memutuskan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Pertama, HWI selaku Bupati Klaten periode 2025–2030. Kedua, ALU selaku Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah. Ketiga, MW selaku pihak swasta dari PT MW.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPenetapan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah sebagai tersangka menjadi catatan penting dalam kasus ini. Keterlibatan auditor negara dalam pusaran korupsi daerah bukan hanya memperumit jaringan suap yang ada, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius soal integritas pengawasan keuangan negara di tingkat daerah.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKasus Bupati Klaten ini menjadi pengingat bahwa korupsi kepala daerah kerap bukan peristiwa tunggal dan spontan. Ia dibangun di atas sistem setoran yang terstruktur, melibatkan ajudan, keluarga, kontraktor, pengusaha tambang, dan bahkan aparat pengawas. KPK kini tengah mendalami seluruh jaringan tersebut, dan penyelidikan dipastikan belum berhenti pada tiga nama tersangka yang telah diumumkan.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=QYV2G-oyD_g\" target=\"_blank\"\u003E\u003Cb\u003ESumber\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/7483518870827340504\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/korupsi-bupati-klaten-meledak-kpk-unkap.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/7483518870827340504"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/7483518870827340504"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/korupsi-bupati-klaten-meledak-kpk-unkap.html","title":"Korupsi Bupati Klaten Meledak! KPK Unkap Aliran Dana"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEgT5oNDavg1aS9DUJorWqe9_t1dCKzHR0p-UQ5Nkx6H7Rky_HYzNFlYeOqll_Pq4SRrBUQ9IZOS4twiKgcJqn_7ebk7DK_NZhoJxrLWzFfHBpoHtZHftpmjZ_7X_iICLj0LF5tKArOYB-Xofah76HT_-Q8_DcIniJ2IIN_CBlzga2Ooxiud3EajrZIhyDk7\/s72-c\/KORUPSI%20KLATEN.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-4958915998719556815"},"published":{"$t":"2026-10-16T23:41:21.628-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-16T23:41:21.628-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"HUKUM"}],"title":{"type":"text","$t":"KPK Ancam Jemput Paksa Nusron Wahid Usai Dua Kali Mangkir"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEiGxTF3-XmztFgv5KjjWfJWUCcKMKZqNrsnrBJTPUZHbqoH1ZVaZdoaRBcQw0N-eJuInaTTimTQG3ZxQCNOBfP0sAIJul6IMNigYgLuVxkB3B2odkHQKy5nKrk_z79C2PRD9NixtEwlcsvJZWPCm_4oZJclo0uKNTeCbIDQwilH1axx9j2DnZQcG04JvLcU\/s739\/NUSRON%20WAHID.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"415\" data-original-width=\"739\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEiGxTF3-XmztFgv5KjjWfJWUCcKMKZqNrsnrBJTPUZHbqoH1ZVaZdoaRBcQw0N-eJuInaTTimTQG3ZxQCNOBfP0sAIJul6IMNigYgLuVxkB3B2odkHQKy5nKrk_z79C2PRD9NixtEwlcsvJZWPCm_4oZJclo0uKNTeCbIDQwilH1axx9j2DnZQcG04JvLcU\/s1600\/NUSRON%20WAHID.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003EJAKARTA, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003EKomisi Pemberantasan Korupsi kehilangan kesabarannya. Setelah dua kali panggilan pemeriksaan diabaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) Nusron Wahid, lembaga antirasuah itu kini mempertimbangkan langkah yang lebih keras: penjemputan paksa.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EIni bukan gertakan kosong. Para penyidik KPK sedang menimbang opsi tersebut secara serius, sebuah sinyal bahwa ketidakhadiran berulang sang menteri sudah melampaui batas toleransi prosedural yang lazim berlaku.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPanggilan pertama dijadwalkan pada Rabu, 14 Oktober 2026. Nusron dipanggil bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan hak guna bangunan yang mencoreng nama Kementerian ATR\/BPN. Namun alih-alih memenuhi panggilan, mantan politisi Partai Golkar itu mengklaim ada agenda kementerian yang mendesaknya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EAlasan itu sulit diterima begitu saja. Dalam sistem hukum Indonesia, panggilan KPK bukan sekadar undangan yang bisa ditolak dengan jadwal yang bentrok. Terlebih bagi seorang pejabat publik yang seharusnya memberi contoh ketaatan terhadap proses hukum.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKPK tidak langsung menyerah. Penyidik segera menjadwalkan ulang pemeriksaan untuk keesokan harinya, Kamis, 15 Oktober 2026. Namun untuk kedua kalinya, kursi saksi itu kembali kosong. Nusron absen lagi, dan kali ini KPK bahkan mengaku tidak menerima penjelasan resmi apapun dari sang menteri.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDua kali mangkir berturut-turut dalam selang waktu 24 jam — itu bukan sekadar ketidakhadiran biasa. Bagi KPK, pola ini menciptakan preseden yang berbahaya, seolah-olah jabatan menteri memberi seseorang hak istimewa untuk mengabaikan proses hukum.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EYang membuat situasi ini terasa lebih janggal adalah pernyataan Nusron sendiri, sebelum dua panggilan itu dikeluarkan. Ia secara terbuka menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berjanji kooperatif membantu penyidikan KPK. Kata-kata itu kini kontras tajam dengan kenyataan di lapangan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPernyataan menghormati proses hukum tanpa disertai tindakan nyata hanya akan terdengar sebagai basa-basi politik. Dan bagi KPK, basa-basi tidak cukup untuk menjawab kebutuhan penyidikan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ENama Nusron tidak muncul secara kebetulan dalam pusaran kasus ini. KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR\/BPN. Yang mengundang perhatian, empat dari delapan tersangka itu disebut memiliki hubungan langsung dengan Nusron, sementara empat lainnya dikenal luas sebagai orang-orang kepercayaannya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPola ini, dalam bahasa investigasi, bukan koinsiden. Ketika lingkaran terdekat seorang pejabat tinggi masuk dalam jerat hukum, pertanyaan tentang sejauh mana sang pejabat mengetahui atau bahkan terlibat menjadi sangat relevan untuk dijawab.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EZainurahman, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, menegaskan hal itu dengan lugas. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Nusron bukan sekadar prosedur formalitas — melainkan langkah krusial untuk menelusuri ada atau tidaknya keterlibatan langsung sang menteri dalam dugaan korupsi yang mengguncang kementeriannya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EIa juga menyoroti kemungkinan adanya aliran dana yang perlu didalami oleh KPK, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang masih aktif mengalir. Dana semacam ini, jika ada, bisa menjadi benang merah yang menghubungkan para tersangka dengan pengambil keputusan di level puncak kementerian.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPernyataan akademisi antikorupsi semacam ini bukan tanpa dasar. Pola korupsi di lembaga pertanahan bukan hal baru di Indonesia. Kasus-kasus sebelumnya kerap menunjukkan bahwa pemerasan terhadap pemohon hak guna bangunan melibatkan rantai kekuasaan yang panjang — mulai dari level bawah hingga pejabat yang memiliki otoritas tanda tangan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKPK punya rekam jejak menangani pola seperti ini. Dan ketika delapan tersangka yang sudah dijerat memiliki kedekatan langsung dengan seorang menteri aktif, logika penyidikan menuntut sang menteri memberikan keterangannya di hadapan penyidik.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EOpsi penjemputan paksa yang kini tengah dipertimbangkan bukan sekadar langkah taktis. Ini adalah ujian bagi KPK sendiri — apakah lembaga itu cukup berani untuk menerapkan prosedur hukum secara setara, tanpa pandang bulu terhadap jabatan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDalam hukum acara pidana Indonesia, penjemputan paksa terhadap saksi yang mangkir memang dimungkinkan. Prosedur ini tidak memerlukan status tersangka — mangkir dua kali dari panggilan resmi sudah cukup menjadi dasar hukumnya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKini bola ada di tangan KPK. Apakah lembaga itu akan benar-benar merealisasikan opsi tersebut, atau kembali membuka ruang negosiasi jadwal yang berpotensi memperlambat penyidikan, menjadi pertanyaan yang publik tunggu jawabannya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EYang jelas, dalam kasus ini, waktu bukan hal yang tak terbatas. Setiap hari yang berlalu tanpa pemeriksaan adalah hari yang potensial bagi barang bukti untuk menguap, saksi untuk berkoordinasi, dan tekanan politik untuk bekerja diam-diam di balik layar.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKetegasan KPK dalam beberapa hari ke depan akan menentukan apakah lembaga ini masih layak disebut sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di negeri ini.\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/4958915998719556815\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/kpk-ancam-jemput-paksa-nusron-wahid.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/4958915998719556815"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/4958915998719556815"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/kpk-ancam-jemput-paksa-nusron-wahid.html","title":"KPK Ancam Jemput Paksa Nusron Wahid Usai Dua Kali Mangkir"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEiGxTF3-XmztFgv5KjjWfJWUCcKMKZqNrsnrBJTPUZHbqoH1ZVaZdoaRBcQw0N-eJuInaTTimTQG3ZxQCNOBfP0sAIJul6IMNigYgLuVxkB3B2odkHQKy5nKrk_z79C2PRD9NixtEwlcsvJZWPCm_4oZJclo0uKNTeCbIDQwilH1axx9j2DnZQcG04JvLcU\/s72-c\/NUSRON%20WAHID.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-7176909266916296552"},"published":{"$t":"2026-10-16T23:27:23.302-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-16T23:28:10.624-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"NASIONAL"}],"title":{"type":"text","$t":"Genap 10 Jenderal Bintang Empat TNI-Polri di Bawah Komando Prabowo"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEgGhi2764A8QA_Prai2i3QzKI0IPfrGvBnxulI4WFvWCVZZyzBd_Urrqr2DGyJyXZczJSUwlcitecci0imdfMEvpzXtb2pyLTj7Q3sio2VwRs5uRYzGufzVoLwFTvmfISNH4zWP29aOnEsiuEuLBV68Itzbylr6zVPkO-Q_9DYhyECYQg3UFjQ0R60QdQR8\/s1024\/JENDERAL%20DILINGKUNGAN%20PRABOWO.jpg\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"765\" data-original-width=\"1024\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEgGhi2764A8QA_Prai2i3QzKI0IPfrGvBnxulI4WFvWCVZZyzBd_Urrqr2DGyJyXZczJSUwlcitecci0imdfMEvpzXtb2pyLTj7Q3sio2VwRs5uRYzGufzVoLwFTvmfISNH4zWP29aOnEsiuEuLBV68Itzbylr6zVPkO-Q_9DYhyECYQg3UFjQ0R60QdQR8\/s1600\/JENDERAL%20DILINGKUNGAN%20PRABOWO.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003EJAKARTA,\u0026nbsp; PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003EDalam rentang waktu kurang dari dua pekan, wajah kepemimpinan militer dan kepolisian Indonesia berubah secara signifikan. Dua wakil menteri pertahanan baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 15 Oktober 2026—dan seketika itu pula, jumlah jenderal dan perwira tinggi berbintang empat yang aktif di tubuh TNI dan Polri mencapai angka genap: sepuluh orang. Tujuh dari TNI, tiga dari Polri.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EAngka itu bukan sekadar statistik. Ia mencerminkan peta kekuatan militer dan kepolisian yang tengah disusun ulang di era Prabowo—sebuah komposisi yang terbentuk dari kombinasi pejabat warisan era Jokowi dan wajah-wajah baru yang dipercaya langsung oleh presiden kedelapan Indonesia.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDua nama paling anyar dalam daftar ini adalah Richard Bolon dan Yusuf Jauhari. Keduanya dilantik pada hari yang sama sebagai Wakil Menteri Pertahanan, naik pangkat seiring jabatan baru yang mereka emban.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ERichard Bolon sebelumnya menyandang pangkat Letnan Jenderal. Begitu dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan, ia langsung mengenakan empat bintang di bahunya. Dalam posisi barunya, Richard mengemban tanggung jawab di bidang strategi, doktrin, dan pengembangan kekuatan pertahanan—domain yang menjadi tulang punggung kesiapan militer jangka panjang.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi sisinya, Yusuf Jauhari menempuh jalur yang serupa. Marsekal Muda itu naik menjadi Marsekal penuh setelah resmi menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Bidang tugasnya berbeda dari Richard: Yusuf akan mengawal logistik, industri pertahanan, dan pengembangan teknologi. Keduanya menjadi wajah baru di lingkaran inti Kementerian Pertahanan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ENamun sebelum memahami siapa yang baru, penting untuk melihat siapa yang sudah lebih dulu ada. Di puncak struktur komando TNI, Jenderal Agus Subianto masih kukuh berdiri sebagai Panglima TNI. Ia dilantik oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 22 November 2023, menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun di usia 58 tahun. Kini, hampir dua tahun sepuluh bulan sudah Agus memimpin dari Markas Besar TNI—menjadi satu dari tiga jenderal bintang empat yang merupakan warisan era sebelumnya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPerubahan paling dramatis dalam beberapa pekan terakhir justru terjadi di tubuh Polri. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo melantik Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru—setelah mendapat persetujuan dari Komisi III DPR RI. Suyudi, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional, langsung naik pangkat dari Komjen menjadi Jenderal Polisi penuh.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EIa tak membuang waktu. Belum genap seminggu menjabat, Suyudi telah mengeluarkan rotasi pejabat dan memerintahkan anak buahnya untuk memetakan serta merazia sarang narkoba. Sebuah sinyal bahwa kepemimpinan baru membawa agenda yang tak ingin berlarut-larut.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESementara itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah memimpin Polri selama 5 tahun 8 bulan—sejak dilantik Jokowi pada 27 Januari 2021—resmi melepas tongkat komando. Namun Presiden Prabowo tidak membiarkannya begitu saja. Sigit langsung dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan, posisi strategis yang menunjukkan bahwa sosoknya masih dianggap penting dalam ekosistem kekuasaan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPergantian serupa terjadi di posisi Wakapolri. Pada hari yang sama, 1 Oktober 2026, Komjen Dedi Prasetyo dicopot dari kursi Wakil Kepala Kepolisian Nasional. Posisi itu kemudian diisi oleh Komjen Wahyu Hadiningrat. Dedi sendiri tak lama menganggur—ia segera dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, dan seiring jabatan baru itu, pangkatnya pun naik menjadi Jenderal Polisi.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPola ini menarik untuk dicermati: tidak ada yang benar-benar “dibuang”. Setiap pejabat yang digeser mendapat kursi baru yang tak kalah bergengsi. Ini bukan sekadar rotasi biasa—ini adalah redistribusi kekuasaan yang terencana.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKembali ke ranah TNI, tepatnya Angkatan Darat. Pada Kamis, 15 Oktober 2026—hari yang sama saat Richard dan Yusuf dilantik sebagai Wamenhan—Presiden Prabowo juga melantik Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Tandyo sebelumnya menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, dan dalam posisi barunya ia menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EYang membuat pergantian ini unik adalah polanya: Tandyo dan Maruli pada dasarnya bertukar posisi. Maruli, yang sebelumnya menjabat KSAD, kini berpindah menjadi Wakil Panglima TNI—tepat posisi yang ditinggalkan Tandyo. Dua jenderal, dua kursi, satu pertukaran yang rapi dan terencana.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali masih setia mengemban amanah sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Ia dilantik Jokowi pada Rabu, 28 Desember 2022, saat pangkatnya naik dari Laksamana Madya menjadi Laksamana penuh, menggantikan Yudo Margono yang saat itu beralih menjadi Panglima TNI. Sebelum menjabat KSAL, Ali memimpin Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Masa jabatannya kini telah menembus tiga tahun sembilan bulan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESatu lagi dari Angkatan Udara: Marsekal Muhammad Tonny Harjono. Ia dilantik Jokowi sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada Jumat, 5 April 2024, menggantikan Marsekal Fajar Prasetyo yang memasuki pensiun. Sebelum menjabat KSAU, Tonny pernah memimpin Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II. Masa jabatannya kini sudah dua tahun enam bulan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EJika ditarik benang merahnya, ada fakta yang mencolok: tujuh dari sepuluh jenderal bintang empat ini menduduki posisi mereka dalam rentang waktu hanya dua pekan. Tiga jenderal Polri dilantik pada 1 Oktober 2026, disusul empat jenderal dari militer pada 15 Oktober 2026.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EAdapun Agus Subianto, Muhammad Ali, dan Muhammad Tonny Harjono adalah tiga jenderal yang posisinya sudah terisi sejak era Jokowi—dan hingga kini belum ada tanda-tanda pergantian.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi bawah Prabowo, susunan jenderal bintang empat Indonesia kini telah tersusun lengkap. Tujuh dari TNI, tiga dari Polri. Sebagian adalah muka lama yang bertahan, sebagian lagi adalah sosok yang baru mendapat kepercayaan. Bersama, mereka menjadi ujung tombak kebijakan pertahanan dan keamanan negara yang akan datang.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EGambar : Ilustrasi\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/7176909266916296552\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/genap-10-jenderal-bintang-empat-tni.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/7176909266916296552"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/7176909266916296552"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/genap-10-jenderal-bintang-empat-tni.html","title":"Genap 10 Jenderal Bintang Empat TNI-Polri di Bawah Komando Prabowo"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEgGhi2764A8QA_Prai2i3QzKI0IPfrGvBnxulI4WFvWCVZZyzBd_Urrqr2DGyJyXZczJSUwlcitecci0imdfMEvpzXtb2pyLTj7Q3sio2VwRs5uRYzGufzVoLwFTvmfISNH4zWP29aOnEsiuEuLBV68Itzbylr6zVPkO-Q_9DYhyECYQg3UFjQ0R60QdQR8\/s72-c\/JENDERAL%20DILINGKUNGAN%20PRABOWO.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-8935966843453470197"},"published":{"$t":"2026-10-16T23:22:08.863-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-16T23:22:08.863-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"MANCANEGARA"}],"title":{"type":"text","$t":"Mengapa Pertahanan Udara Saudi Gagal Cegah Serangan Houthi?"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhwQvMMFXJVRvinRPhrrvLKHulKUusj2z5lgM01DcLp9oGC132oOE3DpsV2iTut1owlEGqzovZkaI4ajD3Lohvv-9k5R-uOvYP5nUQAkLPM2FA3__uLs5a9cqcO0mRGchVjRve46IjYqBiZ6F8F_BIt9OOyXJn2C_NDCDuIFioJz-oUdjHKFscLpUBZ1Am5\/s596\/HOUTHI%20SERANG%20ARAB%20SAUDI.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"335\" data-original-width=\"596\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhwQvMMFXJVRvinRPhrrvLKHulKUusj2z5lgM01DcLp9oGC132oOE3DpsV2iTut1owlEGqzovZkaI4ajD3Lohvv-9k5R-uOvYP5nUQAkLPM2FA3__uLs5a9cqcO0mRGchVjRve46IjYqBiZ6F8F_BIt9OOyXJn2C_NDCDuIFioJz-oUdjHKFscLpUBZ1Am5\/s1600\/HOUTHI%20SERANG%20ARAB%20SAUDI.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003EARAB SAUDI, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003ETiga belas orang tewas, ratusan lainnya terluka. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan kepanikan yang mencekam di dalam terminal Bandara Internasional Riyadh ketika sebuah rudal yang ditembakkan dari wilayah konflik di ujung Semenanjung Arab menghantam jantung ibu kota Arab Saudi itu pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Serangan itu bukan sekadar tragedi kemanusiaan biasa—ia adalah tamparan keras terhadap citra pertahanan udara sebuah kerajaan yang telah menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk persenjataan militernya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKeesokan harinya, Minggu 11 Oktober 2026, serangan susulan kembali terjadi. Satu nyawa lagi melayang, puluhan orang lainnya menderita luka-luka. Dalam rentang dua hari berturut-turut, kelompok Houthi dari Yaman berhasil melakukan apa yang selama ini dianggap mustahil: menembus sistem pertahanan udara Arab Saudi dan menyerang simbol paling strategis dari negara kaya minyak itu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EBandara internasional bukanlah target sembarangan. Ia adalah wajah keterbukaan sebuah negara kepada dunia, simpul logistik dan ekonomi yang tak tergantikan. Ketika terminal itu porak-poranda, pesan yang ingin disampaikan Houthi sudah lebih dari cukup: tidak ada titik di Arab Saudi yang benar-benar aman.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EEskalasi ini menjadi yang terbesar dalam serangkaian kampanye Houthi yang dalam beberapa pekan terakhir juga menyasar fasilitas minyak dan kapal tanker Saudi. Dampaknya merambat jauh melampaui batas-batas geografis Timur Tengah. Gangguan penerbangan mulai terasa, dan ancaman terhadap jalur distribusi energi memantik kekhawatiran tentang lonjakan harga bahan bakar serta inflasi global yang bisa menjalar ke seluruh penjuru dunia.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar soal teknis militer. Ini tentang mengapa Houthi menyerang sekarang, dan apa yang sesungguhnya tengah terjadi di kawasan itu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EUntuk memahami serangan ini, perlu ditarik benang merahnya ke awal konflik yang lebih luas di Teluk. Ketika Amerika Serikat dan Israel terlibat konflik terbuka dengan Iran pada awal tahun ini, Houthi awalnya tidak ambil bagian secara langsung. Mereka mengamati, menunggu, sambil terus memperkuat cengkeraman di atas tanah Yaman.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EBulan lalu, situasi berubah drastis. Houthi berhasil menguasai sejumlah wilayah kunci dan memperketat kendali mereka di sekitar Selat Bab el-Mandeb—jalur pelayaran vital di kawasan Laut Merah yang menjadi urat nadi ekspor minyak dan gas dari wilayah itu. Siapa yang menguasai Bab el-Mandeb, pada dasarnya memegang keran energi global.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ERespons tidak lama menunggu. Pasukan pemerintah Yaman bersama sekutu-sekutu lokal mereka melancarkan serangan balasan besar-besaran minggu lalu, berupaya mengusir Houthi dari Bab el-Mandeb dan menyerang berbagai posisi kelompok itu. Di sinilah Arab Saudi terseret masuk sebagai target. Riyadh selama ini mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, dan bagi Houthi, dukungan itu adalah alasan yang cukup untuk menjadikan kerajaan itu musuh langsung.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESerangan ke bandara dan infrastruktur minyak Saudi bukan dilakukan secara acak. Ini adalah serangan terkalkulasi yang mengincar simbol-simbol paling menonjol dari ambisi internasional dan kekuatan ekonomi Arab Saudi. Bandara adalah pintu gerbang negara itu ke dunia. Kilang minyak adalah sumber kekuatannya. Merusak keduanya adalah cara paling efisien untuk mempermalukan Riyadh di hadapan dunia.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi balik kemampuan Houthi yang terus berkembang, tangan Iran terlibat nyata. Teheran sejak lama membangun jaringan kelompok-kelompok proksi di seluruh Timur Tengah, dan Houthi adalah salah satu aset terpentingnya. Dukungan Iran—dalam bentuk teknologi persenjataan, pelatihan, dan pendanaan—telah membuat Houthi jauh lebih berbahaya dari yang terlihat di permukaan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EThomas Jenwo, analis keamanan dari Universitas Ottawa, menjelaskan bahwa sistem pertahanan udara Arab Saudi sebenarnya mampu mencegat sebagian serangan rudal dan drone Houthi. Namun, luasnya wilayah Arab Saudi menjadi kelemahan yang tidak mudah diatasi. Negara sebesar itu tidak bisa dilindungi secara merata di setiap sudutnya. Berhasil mencegat sejumlah rudal tidak secara otomatis berarti semua serangan bisa dihentikan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPerbandingan yang diajukan para analis cukup mengejutkan. Sistem pertahanan udara Israel, yang dikenal sebagai salah satu yang paling canggih dan berlapis di dunia, pun gagal menghentikan sebuah rudal balistik yang hampir menghantam Bandara Internasional Ben Gurion tahun lalu. Jika Israel saja kewalahan, Arab Saudi menghadapi tantangan yang tak kalah berat.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EUpaya untuk menghancurkan kemampuan ofensif Houthi pun telah terbukti sulit luar biasa. Pengeboman Amerika Serikat sepanjang 2025 memperlihatkan betapa sulitnya melumpuhkan kelompok yang terus berkembang, berinovasi, dan mendapat suntikan dukungan dari Iran. Houthi bukan organisasi statis yang bisa dihapuskan dengan serangan udara semalam.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDalam pernyataan resmi yang disiarkan oleh televisi Al-Masirah—corong media Houthi—kelompok itu menegaskan bahwa serangan-serangan mereka dilandasi prinsip timbal balik sebagai respons atas agresi dan campur tangan Saudi di Yaman. Lebih jauh, Houthi memperingatkan bahwa situasi akan semakin memburuk apabila Arab Saudi tidak menghentikan serangannya dan menarik diri dari urusan dalam negeri Yaman.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi sisi lain, Arab Saudi diprediksi akan melancarkan serangan balasan. Kerajaan itu juga kemungkinan besar akan memperketat sistem intelijen dan jaringan peringatan dini untuk melindungi objek-objek vital yang menjadi incaran. Namun, mekanisme respons ini tidak bisa berjalan dalam ruang hampa—setiap langkah Saudi berpotensi mendorong Houthi naik satu tangga eskalasi lagi.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EFarea Al-Muslimi, pakar Yaman dan kawasan Teluk dari lembaga riset Chatham House di London, menyebut bahwa Houthi selama ini terlalu sering diremehkan. Kelompok itu secara konsisten meningkatkan kemampuannya dan merasa memiliki momentum untuk memperkuat posisi di kawasan. Namun Al-Muslimi juga mengingatkan bahwa keyakinan Houthi terhadap kemampuan mereka untuk mengendalikan eskalasi konflik bisa jadi sekadar ilusi berbahaya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EMemang ada ironi yang menyolok di sini. Semakin berani Houthi bergerak, semakin besar pula risiko yang mereka tanggung. Serangan terhadap ibu kota sebuah negara petrodolar yang didukung AS dan memiliki aliansi pertahanan luas adalah langkah yang tidak datang tanpa konsekuensi. Pertanyaannya bukan lagi apakah Arab Saudi akan membalas, melainkan seberapa jauh dan seberapa keras.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EYang jelas, konflik ini telah bergerak ke dimensi baru. Ia bukan lagi sekadar perang saudara di Yaman yang dipandang sebelah mata oleh dunia. Ia telah menjadi konflik regional dengan potensi dampak global—dari harga minyak hingga keamanan penerbangan internasional. Ketika rudal bisa menjangkau Riyadh, tidak ada lagi jarak yang cukup aman untuk diabaikan.\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/8935966843453470197\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/mengapa-pertahanan-udara-saudi-gagal.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/8935966843453470197"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/8935966843453470197"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/mengapa-pertahanan-udara-saudi-gagal.html","title":"Mengapa Pertahanan Udara Saudi Gagal Cegah Serangan Houthi?"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhwQvMMFXJVRvinRPhrrvLKHulKUusj2z5lgM01DcLp9oGC132oOE3DpsV2iTut1owlEGqzovZkaI4ajD3Lohvv-9k5R-uOvYP5nUQAkLPM2FA3__uLs5a9cqcO0mRGchVjRve46IjYqBiZ6F8F_BIt9OOyXJn2C_NDCDuIFioJz-oUdjHKFscLpUBZ1Am5\/s72-c\/HOUTHI%20SERANG%20ARAB%20SAUDI.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-4890495884129356440"},"published":{"$t":"2026-10-16T23:18:58.955-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-16T23:18:58.955-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"DAERAH"}],"title":{"type":"text","$t":"Husniah Talenrang Angkut Barang dari Rumah Dinas Usai Dicopot Jadi Bupati Gowa"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjYelx_Ebpf7-812AQrhpUuFExd7N539KiLvuCmGkAw8kBuixi4f0iwV4x_XZIkmWCoNWbiK4vNIAlIjUrRWyuLhCRg6Yl98lErEV3IUXPnBxXftcmSWwpfoQ-iQZBCwfQlMqOKVeI2UFmnaVUGmpaB7_AJMu9HhAa11wdc-ZWnb9E4wocdJOb4xsP9TgQv\/s739\/RUJAB%20BUPATI%20GOWA.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"415\" data-original-width=\"739\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjYelx_Ebpf7-812AQrhpUuFExd7N539KiLvuCmGkAw8kBuixi4f0iwV4x_XZIkmWCoNWbiK4vNIAlIjUrRWyuLhCRg6Yl98lErEV3IUXPnBxXftcmSWwpfoQ-iQZBCwfQlMqOKVeI2UFmnaVUGmpaB7_AJMu9HhAa11wdc-ZWnb9E4wocdJOb4xsP9TgQv\/s1600\/RUJAB%20BUPATI%20GOWA.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003ESUNGGUMINASA, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003EDini hari yang sunyi di Jalan Tinggi Mae, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menjadi saksi bisu babak akhir kepemimpinan Husniah Talenrang. Barang-barang milik Bupati Gowa yang baru saja dicopot itu mulai dipindahkan dari rumah dinas secara bertahap, berselang tak lama setelah Menteri Dalam Negeri resmi mengeluarkan surat keputusan pemecatannya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPemindahan barang berlangsung hingga pukul 03.00 dini hari. Politisi Partai Amanat Nasional itu tampaknya memilih waktu yang sepi untuk mengosongkan kediaman resminya, meski hingga Jumat sore, 16 Oktober 2026, masih ada sejumlah barang yang tersisa di dalam rumah dinas tersebut.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPantauan di lokasi pada Jumat sore sekitar pukul 14.45 WITA menunjukkan suasana rumah dinas yang tampak lengang. Setidaknya tujuh personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gowa berjaga di sekitar area tersebut. Papan bertuliskan “Tamu Wajib Lapor” terpampang di portal depan gerbang masuk, sementara sejumlah petugas berseragam terlihat berjaga di depan pintu gerbang utama dan sesekali memasuki area halaman.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESalah seorang petugas Satpol PP yang bertugas saat itu membenarkan bahwa Husniah telah mulai memindahkan barang-barangnya. Proses pengangkutan berlangsung pada malam sebelumnya dan baru selesai menjelang subuh, meski belum tuntas sepenuhnya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ERumah dinas Bupati Gowa yang berlokasi di Jalan Tinggi Mae itu sejatinya berada sangat dekat dengan kantor bupati, hanya berjarak sekitar 500 hingga 900 meter, atau sekitar empat menit perjalanan menggunakan sepeda motor maupun mobil. Kedekatan jarak ini selama ini memudahkan aktivitas kerja bupati sehari-hari — kini, jarak yang sama menjadi pengingat betapa cepatnya roda kekuasaan berputar.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPemecatan Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa menjadi salah satu peristiwa politik paling mencolok di Sulawesi Selatan dalam waktu belakangan ini. Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikannya membawa konsekuensi langsung: ia harus mengosongkan fasilitas negara yang selama ini menjadi tempat tinggal resminya sebagai kepala daerah.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EProses pengosongan rumah dinas oleh seorang kepala daerah yang diberhentikan memang bukan perkara biasa. Ini bukan sekadar pindah tempat tinggal — ini adalah pengakhiran dari sebuah mandat rakyat yang terputus di tengah jalan, dengan segala simbolisme yang menyertainya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EHusniah Talenrang dikenal sebagai figur yang cukup berpengaruh di panggung politik lokal Sulawesi Selatan. Sebagai kader PAN, perjalanan politiknya di Gowa menarik banyak perhatian publik. Namun kini, perjalanan itu terhenti oleh sebuah surat keputusan dari Jakarta yang mengakhiri statusnya sebagai pemimpin daerah.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKondisi rumah dinas pada Jumat sore itu mencerminkan transisi yang sedang berlangsung. Ketenangan yang terasa di sana bukan ketenangan yang biasa — melainkan hening yang menyimpan banyak cerita tentang kekuasaan, amanah, dan pertanggungjawaban.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESatpol PP yang berjaga tampak menjalankan tugas pengamanan secara profesional. Mereka memastikan proses pengosongan berlangsung tertib tanpa insiden. Tidak ada kerumunan warga yang menonton, tidak ada keributan. Hanya rutinitas penjagaan yang berjalan tenang di sebuah tempat yang tengah menanggalkan identitasnya sebagai kediaman seorang bupati.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESementara barang-barang Husniah masih ada yang tertinggal di dalam, pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai Bupati Gowa tentu menjadi perhatian banyak pihak. Mekanisme pengisian jabatan bupati yang diberhentikan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan proses itu kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat serta DPRD setempat.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EBagi warga Gowa, pergantian kepemimpinan seperti ini tentu membawa berbagai pertanyaan dan harapan. Stabilitas pemerintahan daerah menjadi taruhan, dan masyarakat tentu berharap proses transisi ini berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan publik yang sudah berjalan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi rumah dinas itu, beberapa koper dan dus tampak masih menunggu untuk dipindahkan. Barang-barang itu adalah sisa dari sebuah era kepemimpinan yang kini resmi berakhir — bukan karena masa jabatan habis, melainkan karena sebuah keputusan yang datang dari atas.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EJalan Tinggi Mae akan tetap ada, rumah dinas itu akan tetap berdiri, dan Kabupaten Gowa akan terus berjalan. Yang berubah hanyalah siapa yang kini berhak menempatinya — dan itu adalah pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya pada Jumat sore yang lengang itu.\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/4890495884129356440\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/husniah-talenrang-angkut-barang-dari.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/4890495884129356440"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/4890495884129356440"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/husniah-talenrang-angkut-barang-dari.html","title":"Husniah Talenrang Angkut Barang dari Rumah Dinas Usai Dicopot Jadi Bupati Gowa"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjYelx_Ebpf7-812AQrhpUuFExd7N539KiLvuCmGkAw8kBuixi4f0iwV4x_XZIkmWCoNWbiK4vNIAlIjUrRWyuLhCRg6Yl98lErEV3IUXPnBxXftcmSWwpfoQ-iQZBCwfQlMqOKVeI2UFmnaVUGmpaB7_AJMu9HhAa11wdc-ZWnb9E4wocdJOb4xsP9TgQv\/s72-c\/RUJAB%20BUPATI%20GOWA.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-5259107064708710944"},"published":{"$t":"2026-10-16T11:37:56.452-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-16T11:37:56.453-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"EKOBIS"}],"title":{"type":"text","$t":"Gaji ASN Lewat Kopdes Merah Putih, Solusi atau Eksperimen Baru?"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEi1UdNjakexffSO3FcaFSNn8eH6M3zatj6ILrlxHcfiygwTGGuxmnnSdpEU-3N16iNq_bVCdQV7CD_LD_Sv7bNqSZ3TZqS5oVa_ICFt_NwhJPvHxug_YduSXuTzPEn704ptxkzOUD3Dhdfcy5a8Ss1TNl9ry0hPT5k4T-Js4YTfy1lY5iHDjBApoX1x55j8\/s827\/MENKOP%20RI.jpeg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"542\" data-original-width=\"827\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEi1UdNjakexffSO3FcaFSNn8eH6M3zatj6ILrlxHcfiygwTGGuxmnnSdpEU-3N16iNq_bVCdQV7CD_LD_Sv7bNqSZ3TZqS5oVa_ICFt_NwhJPvHxug_YduSXuTzPEn704ptxkzOUD3Dhdfcy5a8Ss1TNl9ry0hPT5k4T-Js4YTfy1lY5iHDjBApoX1x55j8\/s1600\/MENKOP%20RI.jpeg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003EJAKARTA, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003EJutaan aparatur sipil negara mendadak punya satu pertanyaan yang sama: apakah gaji mereka bulan depan akan datang tepat waktu, dari tempat yang biasa, atau dari koperasi desa yang sebagian besar geraiya masih berbau cat baru? Pertanyaan itu bukan berlebihan. Pemerintah tengah menggodok rencana yang terdengar sederhana di permukaan, namun menyimpan kerumitan yang tak mudah diabaikan—menyalurkan gaji ASN lewat Koperasi Desa Merah Putih, program andalan Presiden Prabowo Subianto yang dalam beberapa bulan terakhir justru lebih banyak muncul di berita karena masalah ketimbang prestasi.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EMenteri Koperasi Ferry Juliantono menjadi orang pertama yang menyuarakan rencana ini secara terbuka. Ia menyebut skema penyaluran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih akan direalisasikan pada 2026, setelah pengajuan ke Kementerian Keuangan mendapat persetujuan. Anggaran sudah disiapkan. Infrastruktur, katanya, tinggal diselaraskan. Pernyataan itu terdengar meyakinkan—di atas panggung.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ENamun di luar panggung, realitasnya jauh lebih kompleks. Program Kopdes Merah Putih memang telah menjangkau ribuan desa, namun banyak gerai yang secara fisik sudah berdiri belum menunjukkan tanda-tanda operasional yang sesungguhnya. Lebih dari itu, kabar tentang ribuan manajer yang memilih mundur dari posisi mereka menambah tanda tanya soal kesiapan sumber daya manusia di balik program ini.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mencoba meluruskan narasi. Ia menegaskan bahwa skema ini bukan untuk menggantikan bank atau layanan keuangan yang sudah ada. Tujuannya adalah memperkuat koperasi sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya di daerah yang selama ini belum terjangkau perbankan konvensional. Kopdes, dalam visi ini, menjadi jembatan—bukan pengganti.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDalam rancangan teknisnya, setiap Kopdes Merah Putih akan berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia, BRIlink, dan mitra layanan keuangan lain yang bersedia bergabung. Melalui jaringan ini, koperasi desa diharapkan mampu menjadi titik pencairan gaji yang bisa diakses oleh ASN di berbagai penjuru wilayah, termasuk mereka yang bertugas jauh dari pusat kota.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ENamun suara kehati-hatian segera muncul dari dalam pemerintah sendiri. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya merespons dengan nada berbeda. Bagi Bima, rencana ini baru satu dari sekian kemungkinan yang sedang dikaji. Belum ada keputusan final. Tidak ada kewajiban bagi seluruh ASN untuk ikut dalam skema ini. Dan yang paling penting, kajian antarlembaga yang matang masih diperlukan sebelum langkah konkret diambil.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPernyataan Bima Arya bukan sekadar formalitas birokrasi. Gaji ASN adalah hak dasar jutaan pekerja sektor publik beserta keluarga mereka. Setiap perubahan dalam mekanisme penyalurannya bukan soal administratif semata—ini soal dapur jutaan rumah tangga. Keterlambatan satu hari saja bisa berdampak nyata bagi ASN bergaji kecil di daerah terpencil yang mengandalkan tanggal gajian untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKemenPAN-RB melalui perwakilannya, Bob Arfan, juga memilih jalur kehati-hatian yang sama. Kementerian ini menegaskan perlunya verifikasi menyeluruh sebelum ikut mendukung rencana tersebut. Prinsip dasarnya jelas dan tidak bisa ditawar: mekanisme apa pun yang dipilih, penyaluran gaji harus mudah, aman, tepat waktu, dan bisa diakses dari mana pun ASN ditempatkan. Standar itu berlaku sama untuk ASN yang bertugas di ibu kota maupun yang berdinas di pulau terluar sekalipun.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKalangan ekonom merespons dengan kekhawatiran yang lebih teknis namun tak kalah serius. Salah satu risiko paling nyata yang disoroti adalah dampaknya terhadap Bank Pembangunan Daerah. Selama ini, dana gaji ASN yang mengendap di BPD menjadi salah satu sumber likuiditas penting bagi lembaga perbankan daerah tersebut. Jika dana itu dialihkan ke ribuan koperasi kecil yang tersebar, likuiditas BPD bisa terganggu—dan dampaknya bisa merembet ke layanan kredit dan permodalan di tingkat daerah.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPara ekonom juga mempertanyakan kesiapan sistem koperasi untuk menanggung beban administrasi yang begitu besar. Menyalurkan gaji tepat waktu kepada jutaan ASN membutuhkan infrastruktur keuangan yang andal, sistem pencatatan yang akurat, dan jaringan distribusi yang luas. Kopdes Merah Putih, bahkan yang paling siap sekalipun, belum pernah diuji dalam skala dan kompleksitas seperti ini.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EAda pula kekhawatiran soal fleksibilitas. Jaringan ATM dan minimarket yang selama ini menjadi titik pencairan gaji sudah tersebar luas dan beroperasi nyaris tanpa hambatan. Jika ASN diarahkan ke gerai Kopdes yang jumlahnya dan aksesibilitasnya masih terbatas, mobilitas keuangan mereka justru bisa berkurang. Ini bukan tentang anti-koperasi—ini tentang kesiapan infrastruktur yang belum sebanding dengan kebutuhan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EBeberapa pengamat ekonomi menambahkan catatan yang lebih mendasar. Menjadikan gaji ASN sebagai penopang arus kas Kopdes adalah pendekatan yang terbalik. Koperasi yang sehat seharusnya hidup dari kegiatan usaha produktif anggotanya—bukan dari dana titipan aparatur negara. Memasukkan gaji ASN memang bisa menggerakkan angka-angka keuangan koperasi dalam jangka pendek, tetapi tanpa usaha produktif yang kuat di belakangnya, ini hanya menyuntikkan infus, bukan menyembuhkan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EOrganisasi pegawai negeri seperti KORPRI belum merespons secara resmi. Isu ini memang masih sangat baru, dan konsultasi internal tentu membutuhkan waktu. Namun di kalangan ASN sendiri, percakapan informal sudah mulai bergulir—dari grup WhatsApp kantor hingga obrolan di ruang istirahat. Pertanyaan yang paling sering muncul bukan soal setuju atau tidak, melainkan soal kepastian: apakah gaji saya aman? Apakah saya bisa mengambilnya dengan mudah?\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi sinilah titik krusial dari seluruh rencana ini. Bukan pada niat baik yang memang tidak perlu diragukan. Bukan pula pada visi besar tentang koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa—visi itu memiliki landasan yang kuat dan sudah dibuktikan oleh banyak koperasi sukses di berbagai negara. Titik krusialnya ada pada eksekusi. Pada kesiapan. Pada jarak antara apa yang diumumkan di podium dan apa yang benar-benar bisa dirasakan oleh ASN yang menunggu gajian di akhir bulan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EProgram Kopdes Merah Putih memiliki ambisi yang besar dan mulia. Jika berhasil, ia bisa menjadi instrumen nyata pemberdayaan ekonomi desa sekaligus modernisasi layanan keuangan di pelosok negeri. Namun ambisi yang besar juga berarti tanggung jawab yang besar—terutama ketika yang dipertaruhkan bukan proyek percontohan, melainkan penghasilan jutaan keluarga.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPemerintah kini berada di persimpangan. Satu arah menuju terobosan yang jika berhasil akan dikenang sebagai lompatan besar. Arah lain adalah pelajaran mahal yang dibayar bukan dengan anggaran, melainkan dengan kepercayaan jutaan ASN yang selama ini mengabdi dengan harapan sederhana—bahwa hak mereka akan datang tepat waktu, tanpa drama, tanpa eksperimen.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKeputusan ada di tangan para pengambil kebijakan. Dan mereka punya waktu untuk melakukannya dengan benar—asal mereka mau menggunakannya untuk itu.\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/5259107064708710944\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/gaji-asn-lewat-kopdes-merah-putih.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/5259107064708710944"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/5259107064708710944"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/gaji-asn-lewat-kopdes-merah-putih.html","title":"Gaji ASN Lewat Kopdes Merah Putih, Solusi atau Eksperimen Baru?"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEi1UdNjakexffSO3FcaFSNn8eH6M3zatj6ILrlxHcfiygwTGGuxmnnSdpEU-3N16iNq_bVCdQV7CD_LD_Sv7bNqSZ3TZqS5oVa_ICFt_NwhJPvHxug_YduSXuTzPEn704ptxkzOUD3Dhdfcy5a8Ss1TNl9ry0hPT5k4T-Js4YTfy1lY5iHDjBApoX1x55j8\/s72-c\/MENKOP%20RI.jpeg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-3623253828801994875"},"published":{"$t":"2026-10-16T11:21:40.224-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-16T11:21:40.225-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"SOSOK"}],"title":{"type":"text","$t":"Sosok Irwandi Jaswir: Penemu Teknologi Halal Dunia yang Lahir di Medan"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhp50I34NDAaHnO7PpkqppQeo6JyumeohM7P7S2YZIqWDwZDzj2ERQ8NFy3j9j9u9Psp6TrGO3pkgObcFaPH0Ev2OjNr-JiM1iHqUSmNUhSWWryrVOwWIPBnCR_Kk_NqAxUkx4qLTNRJN7R5KQmZdgKngnotVBVXjsFnSBPfbV9BI-H5bS_g0US1CLcPO6t\/s1200\/IRWANDI%20JASWIR.jpeg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"800\" data-original-width=\"1200\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhp50I34NDAaHnO7PpkqppQeo6JyumeohM7P7S2YZIqWDwZDzj2ERQ8NFy3j9j9u9Psp6TrGO3pkgObcFaPH0Ev2OjNr-JiM1iHqUSmNUhSWWryrVOwWIPBnCR_Kk_NqAxUkx4qLTNRJN7R5KQmZdgKngnotVBVXjsFnSBPfbV9BI-H5bS_g0US1CLcPO6t\/s1600\/IRWANDI%20JASWIR.jpeg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003EMAKASSAR, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003ENamanya mungkin belum akrab di telinga kebanyakan orang Indonesia. Namun di panggung ilmu pengetahuan dunia Islam, Profesor Irwandi Jaswir adalah sosok yang disegani—seorang putra Medan yang mengubah cara dunia memverifikasi kehalalan makanan dan kosmetik, dan akhirnya memanen penghargaan tertinggi dari Raja Arab Saudi.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EIrwandi bukan ilmuwan biasa. Ia adalah otak di balik teknologi deteksi DNA babi dan alkohol pada produk konsumsi yang bekerja dengan kecepatan dan akurasi luar biasa. Temuannya memungkinkan produsen makanan dan lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia mengidentifikasi kontaminan haram dalam hitungan waktu yang jauh lebih singkat dibanding metode konvensional.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ETidak berhenti di sana. Irwandi juga berhasil meramu formula inovatif sebagai pengganti gelatin babi—bahan yang selama ini menjadi momok dalam industri pangan halal karena tersembunyi di balik label produk. Solusinya datang dari arah yang tak terduga: ekstrak ikan dan unta, dua bahan yang secara syariat Islam tidak diragukan kehalalannya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EIronisnya, perjalanan menuju pencapaian itu tak mulus di tanah kelahirannya sendiri. Bertahun-tahun Irwandi berupaya membangun pusat riset halal di Indonesia—negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Niat itu tulus, ilmunya mumpuni. Tapi tembok birokrasi yang tebal dan minimnya anggaran untuk penelitian ilmiah membuatnya berulang kali membentur jalan buntu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EFasilitas yang tersedia tidak sebanding dengan ambisi ilmiahnya. Dana riset yang ia butuhkan untuk mengembangkan teknologi halal skala besar tak kunjung datang. Satu per satu pintu tertutup, dan mimpi besar itu terpaksa ia simpan sementara di laci.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EMalaysia kemudian hadir dengan tawaran yang sulit ditolak. Negeri jiran itu membuka tangan lebar-lebar: laboratorium berteknologi tinggi, pendanaan riset yang memadai, dan posisi bergengsi sebagai guru besar tetap di Universitas Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Irwandi menerima tawaran itu—dan takdirnya pun berbelok tajam.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi Malaysia, penelitiannya berkembang pesat. Teknologi yang ia bangun perlahan-lahan diakui oleh industri dan lembaga-lembaga internasional. Nama Irwandi Jaswir mulai terdengar melampaui batas-batas Asia Tenggara, masuk ke dalam percakapan ilmiah di Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPuncak pengakuan itu tiba pada 2018. King Faisal International Prize—penghargaan bergengsi yang kerap dijuluki sebagai Nobel dunia Islam—resmi disematkan kepada Profesor Irwandi Jaswir. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Raja Arab Saudi di Riyadh, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi ilmiahnya dalam mengembangkan ilmu halal selama lebih dari dua dekade.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPenghargaan yang ia terima bukan sekadar trofi simbolis. Bersama gelar kehormatan itu, Irwandi mendapatkan sertifikat kaligrafi tulisan tangan yang merangkum karya-karyanya, piagam berlapis emas 24 karat, medali emas seberat 200 gram, serta hadiah uang tunai senilai 200.000 dolar Amerika Serikat—setara dengan sekitar 3,5 miliar rupiah.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EMomen itu begitu berarti baginya hingga ia membawa 21 orang untuk menyaksikannya secara langsung. Ibu, istri, anak-anak, kakak dan abangnya, serta sahabat-sahabatnya hadir bersama dalam perjalanan ke Riyadh. Setelah upacara penghargaan, rombongan keluarga itu melanjutkan perjalanan spiritual ke Madinah dan Mekah—sebuah momen yang sempurna antara pencapaian duniawi dan kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E“Alhamdulillah... sebuah anugerah yang tidak terbayangkan ketika saya menulis dan mengembangkan halal science 20 tahun lalu. Rasa syukur yang tidak terhingga,” kata Irwandi, merespons penghargaan tersebut dengan kalimat yang sederhana namun sarat makna.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDua puluh tahun. Itu waktu yang Irwandi habiskan untuk membangun fondasi ilmu yang kini diakui dunia. Dua puluh tahun yang di awalnya berjalan sunyi, tanpa banyak tepuk tangan, bahkan tanpa dukungan yang ia harapkan dari negara tempat ia dilahirkan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKini teknologi ciptaan pria kelahiran Medan itu telah digunakan oleh berbagai pabrik dan lembaga kesehatan di berbagai penjuru bumi. Standar pengujian halal yang ia bantu kembangkan menjadi rujukan di banyak negara yang ingin memastikan produk mereka memenuhi syariat Islam dengan cara yang ilmiah dan terverifikasi.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKisah Irwandi Jaswir menjadi cermin yang menyakitkan sekaligus membanggakan. Menyakitkan karena Indonesia—negara yang seharusnya menjadi rumah terbesar bagi perkembangan ilmu halal—justru pernah membiarkan salah satu pionir terbaiknya pergi. Membanggakan karena di mana pun ia berpijak, darah Sumatera itu tetap mengharumkan nama Indonesia.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDalam konteks global, industri halal bukan lagi sekadar soal keagamaan sempit. Ini adalah pasar raksasa bernilai triliunan dolar yang melibatkan makanan, obat-obatan, kosmetik, pariwisata, hingga keuangan. Dan di jantung ekosistem itu, ada seorang ilmuwan Indonesia yang teknologinya menjadi salah satu pilar penting.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPertanyaan yang kini relevan untuk diajukan bukan lagi tentang siapa Irwandi Jaswir. Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak Irwandi lain yang masih menunggu di Indonesia, dengan ilmu di kepala dan mimpi di dada, tapi tak menemukan jalan karena birokrasi yang lambat dan perhatian yang minim terhadap riset sains?\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EIndonesia memiliki modal besar untuk menjadi episentrum halal dunia—populasi Muslim terbesar, potensi sumber daya alam yang melimpah, dan generasi ilmuwan muda yang terus tumbuh. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk berinvestasi pada mereka sebelum negara lain datang lebih dulu menawarkan tempat yang lebih baik.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EIrwandi Jaswir telah membuktikan bahwa ilmuwan Indonesia mampu berdiri di antara yang terbaik di dunia. Kini giliran Indonesia membuktikan bahwa negara ini layak menjadi tempat mereka berdiri dan berkarya.\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/3623253828801994875\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/sosok-irwandi-jaswir-penemu-teknologi.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/3623253828801994875"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/3623253828801994875"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/sosok-irwandi-jaswir-penemu-teknologi.html","title":"Sosok Irwandi Jaswir: Penemu Teknologi Halal Dunia yang Lahir di Medan"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhp50I34NDAaHnO7PpkqppQeo6JyumeohM7P7S2YZIqWDwZDzj2ERQ8NFy3j9j9u9Psp6TrGO3pkgObcFaPH0Ev2OjNr-JiM1iHqUSmNUhSWWryrVOwWIPBnCR_Kk_NqAxUkx4qLTNRJN7R5KQmZdgKngnotVBVXjsFnSBPfbV9BI-H5bS_g0US1CLcPO6t\/s72-c\/IRWANDI%20JASWIR.jpeg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-1160388045530021725"},"published":{"$t":"2026-10-16T11:00:59.597-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-16T11:00:59.597-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"MANCANEGARA"}],"title":{"type":"text","$t":"Politikus Malaysia Minta ASEAN Tekan Indonesia soal Karhutla dan Kabut Asap"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEgbPF-hob1GOWO3tndns1EQm3_cY_bUwe2cXbUwpEt_JM0vLYhlf-JbjdysT8oFKMMMM0EpEpa_8tRTMghJFw0-7R1D_n3a5k42DETl_L59DOZmm4EtY3hJoQ3dicZtqH0yuAPUY8Mfw_9DGiWdt6Cq1IAP3dt9n-OtUkXt9NMrqSvwKJVxhJJdzU_XXQDP\/s1280\/EKS%20MENPORA%20MALAYSIA.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"720\" data-original-width=\"1280\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEgbPF-hob1GOWO3tndns1EQm3_cY_bUwe2cXbUwpEt_JM0vLYhlf-JbjdysT8oFKMMMM0EpEpa_8tRTMghJFw0-7R1D_n3a5k42DETl_L59DOZmm4EtY3hJoQ3dicZtqH0yuAPUY8Mfw_9DGiWdt6Cq1IAP3dt9n-OtUkXt9NMrqSvwKJVxhJJdzU_XXQDP\/s1600\/EKS%20MENPORA%20MALAYSIA.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cp\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003EMALAYSIA, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003EPolitikus muda Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, angkat bicara dan mendesak pemerintahnya segera menggerakkan negara-negara ASEAN untuk mengambil sikap tegas terhadap Indonesia. Pemicunya: kebakaran hutan dan lahan yang kembali mengirimkan asap pekat melewati batas negara, menggelapkan langit Malaysia dan Singapura, serta memukul kualitas udara jutaan warga di kawasan itu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EMantan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia ini bukan sekadar melayangkan kritik kosong. Ia mengusulkan pendekatan yang lebih konkret: tekanan finansial. Menurut Syed Saddiq, Malaysia dan Singapura memiliki pengaruh nyata di sektor keuangan kawasan, dan sudah seharusnya kekuatan itu digunakan untuk menekan perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EGagasannya sederhana namun tajam: jika perusahaan pembakar lahan merasakan dampak langsung pada rantai bisnis dan akses permodalan mereka, perubahan perilaku bisa terjadi lebih cepat dari sekadar imbauan moral atau negosiasi diplomatik yang berputar tanpa ujung.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKabut asap lintas batas bukan fenomena baru di Asia Tenggara. Hampir setiap tahun, terutama di musim kemarau, kepulan asap dari kebakaran di Sumatra dan Kalimantan terbawa angin ke Malaysia dan Singapura. Warga di sana terbiasa melihat angka Indeks Standar Polutan Udara melonjak ke level berbahaya, sekolah ditutup, kegiatan luar ruang dibatalkan, dan rumah sakit kebanjiran pasien dengan gangguan pernapasan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EBagi Indonesia, karhutla adalah persoalan kompleks yang melibatkan banyak aktor: korporasi besar, petani kecil yang membuka lahan dengan cara membakar karena itu paling murah, kelemahan pengawasan di lapangan, hingga tarik-menarik kepentingan ekonomi di sektor perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Penyelesaiannya tidak pernah semudah menuding satu pihak sebagai tersangka tunggal.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ENamun di mata Syed Saddiq dan banyak pengamat regional, argument kerumitan itu sudah terlalu sering dijadikan tameng. Tahun demi tahun berlalu, peta hotspot muncul di lokasi yang sama, nama-nama perusahaan besar terus disebut dalam laporan pemantauan, tapi pertanggungjawaban nyata jarang betul-betul terjadi.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi sinilah usulan tekanan ekonomi mendapat relevansinya. Syed Saddiq menyebut kekuatan daya beli masyarakat sebagai salah satu instrumen. Maksudnya, konsumen dan investor bisa memilih untuk tidak berbisnis dengan perusahaan yang rekam jejaknya buruk dalam hal lingkungan. Tekanan dari bawah ini, dikombinasikan dengan tekanan dari lembaga keuangan yang menolak mengucurkan modal ke perusahaan bermasalah, diyakini bisa menciptakan efek jera yang jauh lebih efektif.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EModel serupa pernah diterapkan dalam konteks lain di berbagai penjuru dunia. Kampanye divestasi dari perusahaan bahan bakar fosil, misalnya, perlahan menggeser sikap sejumlah lembaga keuangan besar. Di sektor sawit, tekanan dari pembeli internasional terhadap standar keberlanjutan juga sudah mendorong beberapa perusahaan memperketat komitmen mereka, meski implementasinya masih jauh dari sempurna.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPertanyaannya kemudian: apakah mekanisme yang sama akan efektif untuk menekan pelaku karhutla di Indonesia?\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EJawabannya tidak hitam-putih. Tekanan ekonomi dari luar memang bisa membuka celah perubahan, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di rantai pasok global dan bergantung pada kepercayaan investor asing. Namun untuk konglomerat yang mayoritas pasar dan pendanaannya bersifat domestik, tekanan semacam itu mungkin hanya terasa seperti angin lalu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EYang jelas, desakan Syed Saddiq ini kembali menyoroti satu hal yang sebenarnya sudah lama diketahui semua pihak: karhutla tidak bisa diselesaikan hanya dari dalam negeri. Asap tidak mengenal paspor atau batas perjanjian bilateral. Ia bergerak bebas mengikuti angin, dan dampaknya ditanggung bersama oleh jutaan orang di berbagai negara.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EASEAN sebagai forum regional selama ini memang sudah memiliki Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas yang ditandatangani pada 2002. Indonesia sendiri baru meratifikasi perjanjian itu pada 2014. Namun implementasinya kerap berhenti di tataran dokumen dan rapat-rapat diplomatik. Mekanisme penegakan hukum lintas negara masih lemah, dan negara-negara anggota cenderung enggan saling menekan secara terbuka karena pertimbangan kedaulatan dan hubungan bilateral.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDesakan Syed Saddiq, betapapun keras bunyinya, pada akhirnya juga akan berhadapan dengan dinding yang sama: tanpa bukti yang kuat, tanpa mekanisme hukum yang tegas, dan tanpa kemauan politik yang konsisten dari semua pihak yang terlibat, tekanan apapun hanya akan menghasilkan pernyataan bersama yang kembali menguap bersama asap itu sendiri.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EIndonesia, di sisi lain, tidak sepenuhnya diam. Berbagai upaya pemadaman, pemetaan daerah rawan, hingga penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan sudah dilakukan, meski hasilnya masih dianggap belum memadai oleh banyak kalangan. Pemerintah juga sudah memperkenalkan berbagai kebijakan restorasi gambut dan moratorium pembukaan hutan primer. Tapi di lapangan, celah antara regulasi dan realita masih terlalu lebar untuk diabaikan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESatu hal yang perlu dicatat: dalam debat ini, yang sering terlupakan adalah suara warga Indonesia sendiri, terutama mereka yang tinggal di Sumatra dan Kalimantan, yang justru menjadi korban paling langsung dari asap karhutla. Mereka menghirup udara beracun itu jauh lebih lama dan jauh lebih pekat dibanding warga Malaysia atau Singapura. Anak-anak mereka yang paling dulu masuk unit gawat darurat.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ETekanan internasional mungkin berguna. Tapi perubahan yang bertahan lama hanya akan datang jika ada keadilan yang nyata bagi mereka yang paling terdampak di dalam negeri sendiri, bukan hanya respons terhadap tekanan dari luar perbatasan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKabut itu akan kembali tahun depan. Pertanyaannya hanya satu: apakah kali ini akan ada yang benar-benar bertanggung jawab?\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/1160388045530021725\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/politikus-malaysia-minta-asean-tekan.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/1160388045530021725"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/1160388045530021725"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/politikus-malaysia-minta-asean-tekan.html","title":"Politikus Malaysia Minta ASEAN Tekan Indonesia soal Karhutla dan Kabut Asap"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEgbPF-hob1GOWO3tndns1EQm3_cY_bUwe2cXbUwpEt_JM0vLYhlf-JbjdysT8oFKMMMM0EpEpa_8tRTMghJFw0-7R1D_n3a5k42DETl_L59DOZmm4EtY3hJoQ3dicZtqH0yuAPUY8Mfw_9DGiWdt6Cq1IAP3dt9n-OtUkXt9NMrqSvwKJVxhJJdzU_XXQDP\/s72-c\/EKS%20MENPORA%20MALAYSIA.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-5231314813184313604"},"published":{"$t":"2026-10-16T10:47:59.149-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-16T11:02:06.301-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"EKOBIS"}],"title":{"type":"text","$t":"DPR dan Danantara Sambangi BEI saat IHSG Anjlok 11,4 Persen"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEh71y2NIESXyhTOHypaqgQ8DsUxPLiU8G8_gtnuEyEhXElwiEuzEDaNGkVXe40GQ5Tia0HrbOhL68mc_OxefDI6cKfbaxr9xhzC-LOjkgTjnZS9DDleKF2Iiq0HBPCPvbFqJUm6mFvPKSRCPTyLPzJbalieeIAgmzmiJShKTPET0nH9UCZ88S9SdbrXgJTz\/s1280\/IHSG%20ANJLOK.webp\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"720\" data-original-width=\"1280\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEh71y2NIESXyhTOHypaqgQ8DsUxPLiU8G8_gtnuEyEhXElwiEuzEDaNGkVXe40GQ5Tia0HrbOhL68mc_OxefDI6cKfbaxr9xhzC-LOjkgTjnZS9DDleKF2Iiq0HBPCPvbFqJUm6mFvPKSRCPTyLPzJbalieeIAgmzmiJShKTPET0nH9UCZ88S9SdbrXgJTz\/s1600\/IHSG%20ANJLOK.webp\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003EJAKARTA, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003EGedung Bursa Efek Indonesia di kawasan Sudirman, Jakarta, menjadi saksi pertemuan penting pada Jumat, 16 Oktober 2026. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bersama petinggi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara hadir di sana, tepat di saat Indeks Harga Saham Gabungan tercatat ambrol lebih dari sebelas persen—salah satu penurunan paling tajam dalam sejarah pasar modal Indonesia.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKedatangan mereka bukan tanpa alasan. Tekanan datang dari Morgan Stanley Capital International, lembaga pemeringkat berpengaruh asal Amerika Serikat, yang mengusulkan penurunan status pasar modal Indonesia menjadi \u003Cem\u003Estandalone market\u003C\/em\u003E atau pasar mandiri. Usulan itu bukan sekadar catatan administratif—dampaknya langsung terasa di lantai bursa, memicu kepanikan investor dan potensi arus keluar dana besar-besaran dari instrumen reksa dana.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EWakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kehadiran DPR di BEI merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif. Ia menyatakan DPR tidak tinggal diam menyaksikan gejolak yang terjadi di pusat keuangan negara.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E“Kami mengawasi kejadian-kejadian yang selama ini ada di pusat dan dalam peristiwa-peristiwa yang kemudian kami memonitor serta meminta kepada pusat untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka juga mengakomodir pendapat-pendapat dari lembaga-lembaga rating internasional,” kata Dasco kepada wartawan usai pertemuan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPernyataan Dasco mengungkap sesuatu yang menarik: MSCI semula dijadwalkan baru melakukan peninjauan atau konsultasi formal pada November 2026. Namun lembaga tersebut rupanya mengambil langkah lebih cepat dari jadwal, mengeluarkan semacam tinjauan awal yang langsung mengguncang kepercayaan pasar.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E“MSCI yang seharusnya baru akan melakukan \u003Cem\u003Ereview\u003C\/em\u003E atau konsultasi pada bulan November, tapi kemudian pada hari tadi itu sudah mengeluarkan semacam \u003Cem\u003Ereview\u003C\/em\u003E,” ungkap Dasco.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ELangkah MSCI ini bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Lembaga yang berbasis di New York itu mengelola indeks saham global yang menjadi acuan bagi jutaan investor institusional di seluruh dunia. Ketika suatu pasar turun statusnya, dana yang mengikuti indeks MSCI wajib mengurangi atau bahkan melikuidasi portofolio mereka di pasar tersebut. Inilah yang menjadi sumber kekhawatiran terbesar di balik anjloknya IHSG hari ini.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi tengah kepanikan itu, Dasco memberikan sinyal yang sedikit menenangkan. Ia menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebenarnya tidak menunggu evaluasi MSCI bulan November untuk berbenah. Sejumlah proses perbaikan sudah dijalankan lebih dahulu sebagai respons antisipatif terhadap masukan-masukan yang masuk dari lembaga pemeringkat internasional.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EHal ini menunjukkan bahwa otoritas pasar modal Indonesia sudah membaca arah angin. Namun pertanyaannya, apakah perbaikan yang telah dilakukan cukup meyakinkan MSCI untuk menahan langkah penurunan status tersebut?\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ERapat koordinasi di BEI itu dihadiri oleh deretan pejabat dengan kapasitas penuh. CEO Danantara Rosan Roeslani duduk satu meja dengan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Suyudi Ario Seto. Kehadiran Kapolri dalam forum ekonomi semacam ini terbilang tidak lazim—sebuah sinyal bahwa situasi dianggap cukup serius untuk melibatkan aparat keamanan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDanantara sendiri merupakan badan pengelola investasi strategis yang dibentuk pemerintah untuk mengonsolidasikan aset-aset negara dan mendorong investasi jangka panjang. Kehadiran CEO-nya dalam pertemuan ini menegaskan bahwa gejolak di bursa bukan hanya urusan pasar modal sempit, melainkan menyentuh fondasi strategi investasi nasional yang lebih besar.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EIHSG yang anjlok 11,4 persen merupakan pukulan telak bagi kepercayaan investor. Indeks yang selama bertahun-tahun menjadi barometer kesehatan ekonomi Indonesia itu tiba-tiba berada di titik yang membuat banyak pihak harus berpikir ulang tentang posisi mereka di pasar domestik.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPenurunan status menjadi \u003Cem\u003Estandalone market\u003C\/em\u003E oleh MSCI bukanlah hal baru dalam sejarah pasar modal global. Zimbabwe dan Sri Lanka adalah contoh pasar yang pernah mengalami nasib serupa. Konsekuensinya berat: pasar yang masuk kategori ini umumnya tidak lagi menjadi rujukan bagi dana indeks global, sehingga likuiditas bisa menyusut drastis dalam waktu singkat.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EBagi Indonesia, risiko ini semakin nyata mengingat pasar modal domestik masih sangat bergantung pada aliran modal asing. Data historis menunjukkan bahwa investor asing memegang porsi signifikan di berbagai saham blue chip yang tercatat di BEI. Jika mereka memilih hengkang secara bersamaan, efeknya terhadap nilai tukar rupiah pun bisa ikut tertekan.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPertemuan di BEI hari ini bisa dibaca sebagai respons darurat sekaligus pesan politik. Pemerintah dan DPR ingin menunjukkan kepada pasar—dan kepada dunia—bahwa Indonesia tidak sedang berdiam diri di tengah tekanan. Ada koordinasi. Ada komunikasi. Dan ada komitmen untuk melakukan perbaikan.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ENamun pasar tidak selalu tergerak oleh sinyal politik. Investor institusional besar, terutama yang berbasis di luar negeri, akan menunggu bukti konkret: transparansi regulasi, konsistensi kebijakan, serta kepastian hukum yang menjamin keamanan investasi mereka.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESemua mata kini tertuju ke Jakarta—dan ke kantor-kantor MSCI di New York. Apakah dialog antara regulator Indonesia dan lembaga pemeringkat internasional itu akan menghasilkan keputusan yang menyelamatkan status pasar modal Indonesia, ataukah penurunan status itu akan tetap berjalan? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah perjalanan IHSG dalam waktu dekat.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESatu hal yang pasti: pertemuan Jumat ini bukan akhir dari cerita. Ini baru babak pertama dari negosiasi panjang yang taruhannya sangat besar bagi jutaan investor ritel dan institusional yang sudah menaruh kepercayaan di pasar modal Indonesia.\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/5231314813184313604\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/dpr-dan-danantara-sambangi-bei-saat.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/5231314813184313604"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/5231314813184313604"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/dpr-dan-danantara-sambangi-bei-saat.html","title":"DPR dan Danantara Sambangi BEI saat IHSG Anjlok 11,4 Persen"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEh71y2NIESXyhTOHypaqgQ8DsUxPLiU8G8_gtnuEyEhXElwiEuzEDaNGkVXe40GQ5Tia0HrbOhL68mc_OxefDI6cKfbaxr9xhzC-LOjkgTjnZS9DDleKF2Iiq0HBPCPvbFqJUm6mFvPKSRCPTyLPzJbalieeIAgmzmiJShKTPET0nH9UCZ88S9SdbrXgJTz\/s72-c\/IHSG%20ANJLOK.webp","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-2366709082570281242"},"published":{"$t":"2026-10-16T10:42:10.641-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-16T11:01:44.762-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"EKOBIS"}],"title":{"type":"text","$t":"Bulog Gandeng Koperasi Desa Merah Putih untuk Stabilkan Harga Beras"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEihrw1AKik4pLo7pywVtQdJ97m74-DKNJEkxLGCGZw-agA-jDpRgdp2z1UpdmWHGYTC7rc5Euw4xlBuqj644v_L03LJhixg7mDXNQM3gZy9daItKw-7gluJdZJgqNqVonVwo0UCaILMmolxoQ5fevdcnIqtACAzqPLj82uWde4QoNI-FpEYUECGOKNsw2WN\/s1040\/BERAS%20SPHP.jpeg\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"694\" data-original-width=\"1040\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEihrw1AKik4pLo7pywVtQdJ97m74-DKNJEkxLGCGZw-agA-jDpRgdp2z1UpdmWHGYTC7rc5Euw4xlBuqj644v_L03LJhixg7mDXNQM3gZy9daItKw-7gluJdZJgqNqVonVwo0UCaILMmolxoQ5fevdcnIqtACAzqPLj82uWde4QoNI-FpEYUECGOKNsw2WN\/s1600\/BERAS%20SPHP.jpeg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003EJAKARTA, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003EBeras menjadi komoditas yang tak pernah jauh dari urusan dapur masyarakat Indonesia. Dan kini, ada kabar yang patut dicermati dari ibu kota: Perum Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten resmi menyatakan dukungannya terhadap Koperasi Desa Merah Putih sebagai jalur distribusi pangan yang lebih dekat ke tangan rakyat.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ELangkah ini bukan sekadar formalitas. Di balik pernyataan itu, ada komitmen konkret berupa penyediaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, yang biasa dikenal sebagai beras SPHP. Beras inilah yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam menjaga harga tetap terjangkau di tengah gejolak pasar.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPemimpin Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Taufan Akib, menyampaikan pernyataan resminya di Jakarta pada Jumat, 16 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa Bulog tidak hanya berdiri di pinggir lapangan, melainkan turun langsung mendukung roda operasional koperasi itu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E“Kami mendukung penuh penggerakan ekonomi kerakyatan, melalui penyediaan pasokan bahan pangan, khususnya beras SPHP dalam operasional koperasi tersebut,” ujar Taufan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKoperasi Desa Merah Putih sejak awal dirancang sebagai ujung tombak distribusi pangan berbasis komunitas. Ide besarnya sederhana namun kuat: memotong rantai distribusi yang panjang, mendekatkan bahan pokok ke masyarakat di tingkat desa, dan sekaligus menghidupkan semangat gotong royong dalam ekonomi lokal.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ENamun sebuah koperasi tidak bisa bergerak sendiri. Tanpa pasokan yang cukup dan terjamin, seluruh konsep itu hanya tinggal gagasan di atas kertas. Di sinilah Bulog mengambil peran strategis, memastikan stok beras SPHP mengalir ke koperasi secara teratur dan berkelanjutan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ETaufan menjelaskan, koperasi memiliki posisi unik sebagai saluran distribusi yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi menengah ke bawah. Koperasi hadir bukan sekadar tempat belanja, melainkan sebagai lembaga ekonomi yang berakar di komunitas.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ENamun ia menekankan satu hal yang tak boleh diabaikan: koordinasi. Tanpa koordinasi yang solid antarpihak, proses penyaluran bahan pangan bisa mandek di tengah jalan, entah karena keterlambatan pengiriman, kesalahan pemesanan, atau hambatan teknis lainnya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E“Penguatan koordinasi guna kelancaran proses pemesanan, pengiriman, dan pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien,” kata Taufan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa kemitraan antara Bulog dan Koperasi Desa Merah Putih bukan perjanjian yang bisa berjalan otomatis. Dibutuhkan mekanisme yang terstruktur, komunikasi yang rutin, dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, mulai dari manajemen Bulog di tingkat kantor wilayah hingga pengurus koperasi di lapangan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDalam ekosistem distribusi pangan nasional, beras SPHP memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai instrumen stabilisasi harga di pasar. Ketika harga beras di pasaran mulai merangkak naik, beras SPHP digelontorkan untuk menekan lonjakan tersebut. Kedua, sebagai jaminan ketersediaan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap fluktuasi harga.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EJika Koperasi Desa Merah Putih berhasil menjadi agen penyalur beras SPHP yang andal, maka manfaat ganda itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat desa. Harga beras lebih terkendali, akses lebih mudah, dan tidak perlu lagi bergantung pada pedagang perantara yang kerap menambah panjang biaya distribusi.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ETaufan juga menegaskan visi integratif dalam kemitraan ini. Ia ingin agar dukungan Bulog tidak berdiri sendiri sebagai program yang terpisah, melainkan benar-benar menyatu dengan kegiatan operasional koperasi sehari-hari.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E“Dengan demikian, dukungan Bulog terhadap distribusi beras SPHP dapat terintegrasi dengan kegiatan operasional koperasi,” tandasnya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPernyataan itu mengandung makna yang cukup dalam. Integrasi bukan hanya soal logistik barang yang bergerak dari gudang Bulog ke rak koperasi. Lebih dari itu, integrasi menyentuh soal data, jadwal, sistem pemesanan, dan pelayanan kepada anggota koperasi yang merupakan masyarakat langsung.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKoperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan bagian dari gerakan penguatan ekonomi kerakyatan yang tengah digalakkan pemerintah. Dibentuk dengan semangat merah putih, koperasi ini diharapkan menjadi soko guru perekonomian desa yang tidak hanya mengelola simpan pinjam, tetapi juga hadir sebagai penyedia kebutuhan pokok yang terpercaya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKehadiran Bulog sebagai mitra pasokan memberikan legitimasi sekaligus kekuatan bagi koperasi-koperasi ini untuk beroperasi secara konsisten. Bayangkan jika setiap koperasi desa di wilayah Jakarta dan Banten memiliki akses langsung ke beras SPHP dengan harga yang stabil. Potensi dampaknya terhadap daya beli masyarakat bisa sangat signifikan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi tengah tekanan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas pangan yang terus berlangsung, kebijakan distribusi pangan yang tepat sasaran menjadi semakin krusial. Kemitraan Bulog dengan Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai salah satu jawaban atas tantangan tersebut, sebuah upaya nyata membangun ketahanan pangan dari akar rumput.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ELangkah Bulog ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam tata kelola distribusi pangan nasional. Bukan lagi semata-mata mengandalkan pasar bebas yang kerap tidak berpihak kepada konsumen kecil, melainkan memperkuat jalur distribusi berbasis koperasi yang mengutamakan kepentingan anggota dan komunitas.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ETentu, keberhasilan inisiatif ini masih harus dibuktikan di lapangan. Seberapa cepat koperasi-koperasi itu siap menerima dan menyalurkan beras SPHP, seberapa efektif sistem koordinasi yang dibangun, dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan oleh warga, itu semua akan menjadi tolok ukur sesungguhnya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EYang jelas, niat itu sudah diucapkan dan komitmen sudah ditegaskan. Kini giliran mekanisme di lapangan yang harus berbicara.\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/2366709082570281242\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/bulog-gandeng-koperasi-desa-merah-putih.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/2366709082570281242"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/2366709082570281242"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/bulog-gandeng-koperasi-desa-merah-putih.html","title":"Bulog Gandeng Koperasi Desa Merah Putih untuk Stabilkan Harga Beras"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEihrw1AKik4pLo7pywVtQdJ97m74-DKNJEkxLGCGZw-agA-jDpRgdp2z1UpdmWHGYTC7rc5Euw4xlBuqj644v_L03LJhixg7mDXNQM3gZy9daItKw-7gluJdZJgqNqVonVwo0UCaILMmolxoQ5fevdcnIqtACAzqPLj82uWde4QoNI-FpEYUECGOKNsw2WN\/s72-c\/BERAS%20SPHP.jpeg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-2329983652447586145"},"published":{"$t":"2026-10-16T10:38:11.201-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-16T10:38:11.201-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"NASIONAL"}],"title":{"type":"text","$t":"Maruli Simanjuntak Pimpin Badan Perbatasan, Swakelola Jadi Strategi Utama"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEiv9zF02jy-puKcwcfDHUFVIbg4oWxrn6XZpXawI1QtgBcz6TML5xTpPweKfXKDjUYYMi8fouRbXTmmDKbbnABQ_BJRZIE7_j4m_lUCZ5prTTE8hgy4iCp4-u2_24_WeQmUjSTWpXbRZ_SVdWSluCw8jAkxrszvD_wBZEaqZLuNxS9VU3QVSw7r6e3UW9yp\/s1280\/MARULI%20SIMANJUNTAK.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"853\" data-original-width=\"1280\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEiv9zF02jy-puKcwcfDHUFVIbg4oWxrn6XZpXawI1QtgBcz6TML5xTpPweKfXKDjUYYMi8fouRbXTmmDKbbnABQ_BJRZIE7_j4m_lUCZ5prTTE8hgy4iCp4-u2_24_WeQmUjSTWpXbRZ_SVdWSluCw8jAkxrszvD_wBZEaqZLuNxS9VU3QVSw7r6e3UW9yp\/s1600\/MARULI%20SIMANJUNTAK.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003EJAKARTA, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003EBaru saja dilantik sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, Jenderal Maruli Simanjuntak langsung memasang target. Bukan sekadar menjaga garis batas negara, ia ingin kawasan perbatasan bergerak maju secara ekonomi—dan ia punya cara tersendiri untuk mewujudkannya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EUsai prosesi pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026, Maruli mengungkapkan rencananya yang pertama: mengoptimalkan sistem swakelola. Pendekatan ini bukan hal baru baginya. Selama dua tahun menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, ia telah membuktikan efektivitas sistem tersebut di lapangan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESwakelola, dalam konsep yang diterapkan Maruli, adalah model pembangunan yang mengandalkan personel TNI AD bersama warga setempat. Tidak menunggu kontraktor, tidak bergantung penuh pada anggaran besar. Warga dilibatkan langsung, gotong royong menjadi metode, dan hasilnya terbukti lebih hemat.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESalah satu bukti nyata pendekatan ini adalah Program Jembatan Garuda. Lewat program itu, TNI AD membangun jembatan-jembatan perintis di daerah terpencil dengan biaya yang jauh di bawah anggaran konvensional. Maruli menyebut pemangkasan biaya bisa mencapai lebih dari 50 persen dari rencana anggaran biaya standar.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E“Nilainya sangat rendah. Mungkin pemangkasannya di bawah 50 persen. Inilah yang mungkin kita terus akan upgrade di daerah-daerah tersebut,” kata Maruli kepada wartawan seusai pelantikan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EAngka itu bukan sekadar efisiensi anggaran. Di baliknya ada pesan yang lebih besar: pembangunan di perbatasan tidak harus menunggu gelontoran dana besar dari pusat. Dengan sumber daya yang ada, ditambah semangat gotong royong, banyak hal bisa dikerjakan lebih cepat dan lebih murah.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EMaruli juga melihat Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai instrumen yang selama ini belum dimaksimalkan. Struktur organisasinya sudah ada, koordinasi lintas kementerian sudah bisa dilakukan—yang dibutuhkan hanyalah political will untuk menggerakkannya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E“Badannya kan sudah ada, badan nasionalnya. Kenapa enggak diefektifkan sekalian? Karena tidak semua orang mungkin sampai di perbatasan-perbatasan itu,” ujarnya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPernyataan itu mengandung kritik halus terhadap kondisi selama ini. Kawasan perbatasan sering kali menjadi wilayah yang terlupakan—jauh dari jangkauan program pembangunan, minim layanan dasar, dan tertinggal jauh dibanding kota-kota di pulau besar. Badan yang seharusnya menjadi lokomotif perubahan itu, menurut Maruli, belum bergerak sesuai potensinya.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EUntuk menggerakkan mesin birokrasi itu, Maruli berencana menggandeng satuan-satuan TNI yang sudah tersebar di berbagai penjuru wilayah. Batalion Teritorial Pembangunan atau Yon TP menjadi salah satu yang ia sebut secara eksplisit. Selain itu, satuan Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang memiliki kehadiran di daerah pesisir juga akan dilibatkan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E“Di daerah-daerah ada Yon TP, kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah pesisir, atau Angkatan Laut. Jadi, mereka kalau mungkin diperbantukan, karena saya di posisi Wakil Panglima, akan membantu untuk berkoordinasi,” kata Maruli.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPosisinya sebagai Wakil Panglima TNI memberi Maruli otoritas koordinasi yang lebih luas dibanding saat ia hanya memimpin Angkatan Darat. Kini ia bisa menjadi jembatan antara tiga matra—darat, laut, dan udara—untuk bersama-sama mendukung pembangunan di kawasan yang selama ini sulit dijangkau.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ENamun Maruli tidak hanya bicara infrastruktur. Ia juga menyinggung dimensi lain yang tak kalah penting: ekonomi warga. Baginya, membangun jembatan atau jalan hanyalah langkah awal. Yang lebih krusial adalah memastikan warga perbatasan bisa merasakan manfaat ekonomi dari pembangunan itu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKawasan perbatasan memiliki potensi besar yang kerap tidak terkelola dengan baik. Sumber daya alam melimpah, jalur perdagangan lintas negara tersedia, namun warga yang tinggal di sana justru sering menjadi kelompok yang paling terpinggirkan secara ekonomi. Maruli ingin mengubah pola itu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EIa menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak harus selalu bergantung pada besarnya anggaran badan. Swakelola adalah jawabannya—dengan melibatkan warga sebagai pelaku pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat, nilai ekonomi yang tercipta bisa langsung dirasakan oleh komunitas setempat.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi luar isu pembangunan dan ekonomi, ada agenda lain yang tidak kalah mendesak: kepastian batas wilayah. Maruli mengakui bahwa hingga kini masih ada sejumlah titik perbatasan Indonesia yang belum sepenuhnya tuntas secara diplomatik maupun teknis.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E“Ada daerah-daerah yang belum eksak yang harus kita diskusikan, kita komunikasikan dengan yang lain. Harus jelas perbatasan lahannya. Nanti penggunaannya dan lain sebagainya itu mungkin yang harus kita pastikan,” kata Maruli.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPernyataan ini menegaskan bahwa tugas Maruli di jabatan barunya bukan sekadar administratif. Ia harus bernegosiasi, berkomunikasi dengan negara-negara tetangga, dan memastikan setiap jengkal wilayah Indonesia terdefinisi dengan jelas—baik di peta maupun di lapangan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EIndonesia memang memiliki garis perbatasan yang panjang dan kompleks. Di darat, perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste menyimpan sejumlah segmen yang masih dalam proses perundingan. Di laut, tumpang tindih klaim dengan beberapa negara tetangga juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDalam konteks itulah jabatan Maruli menjadi strategis. Sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus kepala badan yang mengurusi perbatasan, ia berada di posisi yang memungkinkan koordinasi antara aspek keamanan, pembangunan, dan diplomasi berjalan lebih sinergis.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPengalaman dua tahun terakhir sebagai KSAD menjadi modal berharga. Maruli telah melihat langsung bagaimana kondisi riil di lapangan—bukan hanya dari laporan di atas meja. Ia tahu di mana infrastruktur paling dibutuhkan, di mana masyarakat paling rentan, dan di mana potensi ekonomi paling besar namun belum tersentuh.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E“Ya, sebetulnya sistem swakelola itu yang sedang saya coba, karena kita ini baru pertama memulai, kita sudah dalam dua tahun terakhir ini bersama dengan Presiden,” kata Maruli.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKalimat itu mengisyaratkan bahwa langkah yang ia tempuh bukanlah eksperimen tanpa arah. Ada konsistensi visi antara Maruli dan Presiden dalam mendorong pembangunan berbasis keterlibatan masyarakat—sebuah pendekatan yang kini akan diperluas ke skala yang lebih besar di bawah naungan badan nasional.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ETantangan ke depan tentu tidak kecil. Birokrasi yang lamban, minimnya infrastruktur dasar di banyak titik perbatasan, hingga keterbatasan sumber daya manusia di daerah terpencil adalah hambatan nyata. Namun dengan kombinasi otoritas militer, semangat swakelola, dan koordinasi lintas lembaga, Maruli tampaknya sudah menyiapkan kerangka kerja yang tidak bergantung pada satu solusi tunggal.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPerbatasan Indonesia bukan sekadar garis di peta. Di sanalah nasionalisme diuji, di sanalah kedaulatan harus hadir bukan hanya dalam bentuk tanda batas, tetapi dalam wujud jalan yang bisa dilalui, sekolah yang bisa dimasuki, dan pasar yang bisa menggerakkan roda ekonomi. Maruli Simanjuntak kini memegang mandat untuk menghadirkan semua itu.\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/2329983652447586145\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/maruli-simanjuntak-pimpin-badan.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/2329983652447586145"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/2329983652447586145"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/maruli-simanjuntak-pimpin-badan.html","title":"Maruli Simanjuntak Pimpin Badan Perbatasan, Swakelola Jadi Strategi Utama"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEiv9zF02jy-puKcwcfDHUFVIbg4oWxrn6XZpXawI1QtgBcz6TML5xTpPweKfXKDjUYYMi8fouRbXTmmDKbbnABQ_BJRZIE7_j4m_lUCZ5prTTE8hgy4iCp4-u2_24_WeQmUjSTWpXbRZ_SVdWSluCw8jAkxrszvD_wBZEaqZLuNxS9VU3QVSw7r6e3UW9yp\/s72-c\/MARULI%20SIMANJUNTAK.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-2247412237808505864"},"published":{"$t":"2026-10-16T10:30:44.012-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-16T10:30:44.041-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"NASIONAL"}],"title":{"type":"text","$t":"Kapolri Minta MUI Kaji Fatwa Haram Vape, Sarana Baru Peredaran Narkotika"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjlulwgawjo7jMNCMHNPZYfH6YkEtev3t1GQghvFQl41M1uAy8bDRVsK-PxfZx45rocFbi7FndAuxYms9FPOI3_ENzlixT6Orj1v9qFWi6L0N-8We6ndVq3YD3xFZESsUf1qcIkhx8sXp5iHav74EE2FymPnmQuPIS1FSbpHl0OJW4KMPjQE3HhlHcsTRSl\/s1200\/KAPOLRI%20-%20MUI.webp\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"630\" data-original-width=\"1200\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjlulwgawjo7jMNCMHNPZYfH6YkEtev3t1GQghvFQl41M1uAy8bDRVsK-PxfZx45rocFbi7FndAuxYms9FPOI3_ENzlixT6Orj1v9qFWi6L0N-8We6ndVq3YD3xFZESsUf1qcIkhx8sXp5iHav74EE2FymPnmQuPIS1FSbpHl0OJW4KMPjQE3HhlHcsTRSl\/s1600\/KAPOLRI%20-%20MUI.webp\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003EJAKARTA, PACARITA -\u0026nbsp; \u003C\/b\u003EP\u003C\/span\u003Eertemuan berlangsung di Kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jakarta, pada Selasa, 13 Oktober 2026. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto datang bukan sekadar bersilaturahmi—ia membawa kekhawatiran serius soal rokok elektrik yang kini menjelma menjadi jalur baru peredaran narkotika di Indonesia.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKapolri mengungkapkan fakta yang mengejutkan: cairan pengisi vape atau yang dikenal sebagai liquid kini dengan mudah dijadikan wadah penyamaran berbagai jenis narkotika. Sabu dalam bentuk cair, ekstrak ganja, etomidate, hingga kanabinoid sintetis—semuanya bisa dimasukkan ke dalam liquid vape tanpa terdeteksi secara kasat mata. Tidak ada perbedaan bentuk. Tidak ada aroma mencurigakan.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EModus inilah yang membuat aparat keamanan kewalahan. Berbeda dari narkotika konvensional yang bisa dikenali dari bentuk fisiknya, zat adiktif yang dilarutkan dalam liquid vape tampil bak produk konsumen biasa. Siapa pun bisa membawanya tanpa dicurigai.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDalam pertemuan tersebut, Jenderal Suyudi secara langsung meminta MUI untuk mengkaji ulang fatwa mengenai vape. Ia berharap lembaga keagamaan tertinggi itu bisa memberikan landasan moral dan hukum agama yang lebih tegas terhadap rokok elektrik—terutama mengingat potensinya yang kini dieksploitasi oleh jaringan narkotika.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ELangkah Kapolri ini bukan muncul tiba-tiba. Sebelumnya, ia juga telah menyampaikan usulan yang lebih jauh kepada Presiden Prabowo Subianto: pelarangan total operasional vape di seluruh Indonesia. Usulan itu merujuk pada kebijakan yang telah diterapkan di lebih dari 90 negara di dunia, termasuk sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN—Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam—yang sudah lebih dulu memilih melarang peredaran rokok elektrik secara menyeluruh.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EIndonesia memang belum mengambil langkah seprogresif itu. Namun angin mulai berubah. Kapolri menyebut bahwa MUI Jawa Timur telah terlebih dahulu bersikap tegas dengan mengeluarkan larangan terhadap vape di wilayahnya. Langkah itu mendapat apresiasi langsung dari Kapolri sebagai contoh respons yang tepat dan berani dari institusi keagamaan.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDi sisi lain, pemerintah sebenarnya tidak diam menghadapi ancaman ini. Kementerian Kesehatan telah memasukkan etomidate—salah satu zat yang kerap disamarkan dalam liquid vape—ke dalam daftar narkotika golongan dua sejak 28 November 2025. Keputusan itu merupakan bagian dari upaya memperkuat regulasi terhadap zat-zat adiktif baru yang terus bermunculan.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EBadan Narkotika Nasional pun tak tinggal diam. BNN terus mendorong regulasi lebih komprehensif untuk melarang peredaran vape, mengingat instrumen ini telah bergeser fungsi—dari produk alternatif rokok menjadi kendaraan distribusi narkotika yang nyaris tak terlihat.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKetua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh, merespons permintaan Kapolri dengan serius. Ia menyatakan MUI akan menindaklanjuti permintaan tersebut melalui pembahasan mendalam, melibatkan berbagai pendekatan keagamaan serta analisis komprehensif terhadap dampak sosial dan hukum dari rokok elektrik.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPernyataan itu membuka kemungkinan bahwa fatwa baru—yang lebih tegas dan spesifik terhadap vape dalam konteks penyalahgunaan narkotika—bisa segera hadir. MUI selama ini memang memiliki rekam jejak dalam merespons isu-isu kontemporer dengan fatwa yang menjadi rujukan moral masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EPersoalan vape dan narkotika cair sesungguhnya bukan fenomena baru di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, aparat kepolisian dan BNN sudah menangkap sejumlah kasus peredaran narkotika melalui liquid vape. Namun skalanya terus berkembang, seiring dengan makin mudahnya akses terhadap rokok elektrik di berbagai daerah—dari kota besar hingga kabupaten kecil.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EYang membuat persoalan ini kian rumit adalah soal regulasi. Vape belum sepenuhnya dilarang di Indonesia. Produk ini beredar secara legal di pasaran, dijual bebas di berbagai toko dan platform daring. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh jaringan narkotika untuk mengaburkan batas antara produk legal dan barang haram.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKapolri tampaknya memahami bahwa pendekatan penegakan hukum semata tidak cukup. Dibutuhkan dukungan dari institusi moral dan keagamaan seperti MUI untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa vape bukan sekadar soal gaya hidup—melainkan telah menjadi ancaman nyata terhadap generasi muda Indonesia.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EDalam konteks yang lebih luas, permintaan Kapolri kepada MUI mencerminkan strategi lintas sektor yang mulai dibangun oleh pemerintah dan aparat keamanan untuk menghadapi evolusi kejahatan narkotika. Jaringan peredaran narkoba tidak lagi bermain di medan yang sama—mereka terus berinovasi, dan rokok elektrik adalah inovasi terbaru mereka.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003EKini bola ada di tangan MUI. Apakah lembaga ini akan mengeluarkan fatwa haram yang lebih komprehensif terhadap vape, terutama dalam konteks penyalahgunaan untuk narkotika? Proses kajian yang dijanjikan oleh Prof. Asrorun Niam Sholeh akan menjadi penentu. Dan hasilnya, bisa jadi, akan membentuk arah kebijakan nasional tentang vape dalam waktu dekat.\u003C\/p\u003E\u003Cp dir=\"ltr\"\u003ESatu hal yang sudah pasti: rokok elektrik bukan lagi sekadar perdebatan antara perokok dan non-perokok. Ia telah masuk ke dalam pusaran isu yang jauh lebih serius—perang melawan narkotika yang terus berubah wajah.\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/2247412237808505864\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/kapolri-minta-mui-kaji-fatwa-haram-vape.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/2247412237808505864"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/2247412237808505864"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/kapolri-minta-mui-kaji-fatwa-haram-vape.html","title":"Kapolri Minta MUI Kaji Fatwa Haram Vape, Sarana Baru Peredaran Narkotika"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjlulwgawjo7jMNCMHNPZYfH6YkEtev3t1GQghvFQl41M1uAy8bDRVsK-PxfZx45rocFbi7FndAuxYms9FPOI3_ENzlixT6Orj1v9qFWi6L0N-8We6ndVq3YD3xFZESsUf1qcIkhx8sXp5iHav74EE2FymPnmQuPIS1FSbpHl0OJW4KMPjQE3HhlHcsTRSl\/s72-c\/KAPOLRI%20-%20MUI.webp","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-745110208934270775.post-8448375810800594815"},"published":{"$t":"2026-10-16T10:13:05.293-07:00"},"updated":{"$t":"2026-10-16T10:32:52.177-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"HUKUM"}],"title":{"type":"text","$t":"KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana Darurat BNPB Rp148 Miliar"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEiuoPcvUFlfE0vZBHg_GIxyzftz6YuYAcb_6d3KRNO52r0WDPnfta7ppzrDWDcldkcg5QQX3iPFA3R91dclN0ZvqDgFJWcY_Cz3jU_rr3kIyo0PbwIhtcMtEntlUrLbcgal9D2p65G42LfeLt4LMnexv8c2CYQX3xmA3Oqp5jqYwbOtN-R8j9OHFvLgKb87\/s1024\/KORUPSI%20BNPB.jpg\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" data-original-height=\"736\" data-original-width=\"1024\" src=\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEiuoPcvUFlfE0vZBHg_GIxyzftz6YuYAcb_6d3KRNO52r0WDPnfta7ppzrDWDcldkcg5QQX3iPFA3R91dclN0ZvqDgFJWcY_Cz3jU_rr3kIyo0PbwIhtcMtEntlUrLbcgal9D2p65G42LfeLt4LMnexv8c2CYQX3xmA3Oqp5jqYwbOtN-R8j9OHFvLgKb87\/s1600\/KORUPSI%20BNPB.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003E\u003Cb\u003EJAKARTA, PACARITA -\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003EKPK membongkar skandal yang mencoreng lembaga penanggulangan bencana negara. Bima Setiawan, adik dari mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto, ditetapkan sebagai tersangka korupsi Dana Siap Pakai (DSP) senilai ratusan miliar rupiah — dana yang sejatinya disiapkan untuk menyelamatkan nyawa korban bencana.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003EPengumuman itu disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik, dalam konferensi pers pada Jumat, 16 Oktober 2026. Bima tidak sendirian. Bersama empat orang lainnya, ia kini resmi berstatus tersangka dalam kasus yang menyeret nama besar di jantung lembaga kebencanaan nasional.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003EDana yang menjadi objek dugaan korupsi ini bukanlah uang biasa. DSP merupakan anggaran cadangan darurat yang dirancang agar BNPB dapat bergerak cepat saat bencana melanda. Dana ini pernah digunakan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, hingga banjir yang menerjang Aceh dan wilayah Sumatera.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003EMenurut Taufik, DSP memiliki mekanisme pencairan yang fleksibel justru demi kecepatan respons. Merujuk Peraturan BNPB, ada empat kondisi yang menjadi dasar penggunaan dana tersebut: penetapan status darurat bencana oleh pemerintah, penetapan status keadaan tertentu, pertimbangan risiko bencana berdampak oleh Kepala BNPB, serta kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Fleksibilitas ini ternyata menjadi celah yang dimanfaatkan.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003EAgar penanganan bencana dapat berjalan cepat, BNPB telah menetapkan sejumlah vendor rekanan melalui mekanisme penunjukan langsung. Ketika status darurat ditetapkan, pengadaan barang dan jasa bisa langsung dijalankan tanpa proses lelang panjang. Sistem yang dirancang untuk efisiensi ini justru, menurut KPK, menjadi ladang subur praktik korupsi.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003EPenyelidikan KPK menemukan dugaan konflik kepentingan yang gamblang. Sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang mendapatkan kontrak pengadaan dari BNPB diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Bima Setiawan. Total nilai pengadaan yang melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp148 miliar dalam kurun waktu 2024 hingga 2026.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003ESalah satu aliran dana yang terungkap mengarah pada transaksi saham. Dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi Bima diduga digunakan antara lain untuk membeli saham PT Medela Potentia (MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (EVE). PT EVE tercatat memiliki 150,4 juta lembar saham atau sekitar 1,07 persen kepemilikan di Medela Potentia. Berdasarkan harga saham per 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar, nilai kepemilikan itu setara dengan sekitar Rp30,98 miliar.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003ESkandal ini tidak berhenti pada konflik kepentingan semata. KPK juga membongkar dugaan aliran suap kepada sejumlah pejabat internal BNPB yang diam-diam turut menikmati aliran uang haram tersebut.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003ERichard Erlangga, yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB, diduga secara aktif meminta fee kepada para vendor agar mereka bisa mendapatkan paket pengadaan. Salah satu perusahaan yang menyetujui permintaan itu adalah PT Trans Lintas Selaras (TLS). Dari Januari hingga September 2026, Richard diduga menerima uang dari Gery Prasetiawan selaku Direktur PT TLS sebesar Rp2,38 miliar.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003EGery tidak hanya membayar Richard. Ia juga diduga mengalirkan uang sebesar Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit, Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB. Gabriel sendiri diduga meraup lebih banyak dari berbagai sumber vendor lainnya.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003ERincian yang ditemukan KPK dalam kasus Gabriel cukup mencengangkan. Selain uang tunai Rp1,7 miliar, pejabat itu diduga menerima 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram. Semua itu diduga berasal dari para vendor pengadaan BNPB yang ingin mengamankan kontrak mereka.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003ERangkaian praktik kotor itu terbongkar berawal dari Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam OTT tersebut, sebanyak 15 orang diamankan — 10 di antaranya diperiksa intensif sebelum akhirnya lima ditetapkan sebagai tersangka.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003EBarang bukti yang diamankan dari OTT mencerminkan betapa luasnya praktik ini. KPK menyita uang tunai total Rp5,47 miliar yang terdiri dari berbagai denominasi: 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar tunai, 56 keping emas senilai Rp315,8 juta, tabungan emas senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003ELima tersangka yang ditetapkan KPK adalah Bima Setiawan (tenaga ahli BNPB sekaligus adik Kepala BNPB), Richard Erlangga (tenaga ahli Kepala BNPB), Gabriel Purwaka Sigit (Kepala\/PPK Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB), Syifa Nrika Ghifarin (pihak swasta), dan Gery Prasetiawan (Direktur PT Trans Lintas Selaras).\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003ETerkait posisi Suharyanto sebagai Kepala BNPB, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah cepat. Sehari sebelum pengumuman KPK, tepatnya pada 15 Oktober 2026, Prabowo mencopot Suharyanto dari jabatannya. Pencopotan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin membiarkan bayangan skandal ini terus membayangi lembaga yang bertugas melindungi rakyat dari bencana.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003EKelima tersangka kini ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Proses hukum terhadap mereka baru saja dimulai, namun dampaknya telah terasa jauh melampaui tembok gedung KPK.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003EKasus ini meninggalkan ironi pahit yang sulit untuk diabaikan. Dana yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi warga yang kehilangan rumah akibat banjir, atau yang desanya dilahap api karhutla, justru dikuras demi kepentingan segelintir orang. Mereka yang paling rentan di saat bencana melanda menjadi pihak yang paling dirugikan dari kejahatan ini.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp dir=\"ltr\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: helvetica;\"\u003EKPK menegaskan penyidikan masih terus berjalan. Tidak tertutup kemungkinan tersangka dan temuan baru akan menyusul seiring pendalaman kasus yang menyeret nama-nama besar di lingkaran kekuasaan BNPB ini.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/feeds\/8448375810800594815\/comments\/default","title":"Posting Komentar"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/kpk-tetapkan-5-tersangka-korupsi-dana.html#comment-form","title":"0 Komentar"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/8448375810800594815"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"https:\/\/www.blogger.com\/feeds\/745110208934270775\/posts\/default\/8448375810800594815"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"https:\/\/www.pacarita.com\/2026\/10\/kpk-tetapkan-5-tersangka-korupsi-dana.html","title":"KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana Darurat BNPB Rp148 Miliar"}],"author":[{"name":{"$t":"Unknown"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEiuoPcvUFlfE0vZBHg_GIxyzftz6YuYAcb_6d3KRNO52r0WDPnfta7ppzrDWDcldkcg5QQX3iPFA3R91dclN0ZvqDgFJWcY_Cz3jU_rr3kIyo0PbwIhtcMtEntlUrLbcgal9D2p65G42LfeLt4LMnexv8c2CYQX3xmA3Oqp5jqYwbOtN-R8j9OHFvLgKb87\/s72-c\/KORUPSI%20BNPB.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}}]}}